Bagi Anies, Banyak Panggung Menuju Istana

Anies akan memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk kepentingan elektoralnya menuju Pemilu 2024, karena setelah habis masa jabatannya, Anies akan kehilangan panggung politik.

Minggu, 15 Maret 2020 | 17:30 WIB
0
296
Bagi Anies, Banyak Panggung Menuju Istana
Foto: indopolitika.com

Satu-satunya hambatan Anies Baswedan untuk menuju kursi Presiden, pada Pemilu 2024 hanya Prabowo, itu kalau Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Kabinet Jokowi-Ma'ruf. Selebihnya, Anies Baswedan tidak ada lawan.

Seperti halnya Jokowi, saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, semua apa yang dilakukan dan dikerjakan Pemprov DKI Jakarta, adalah panggung politik baginya untuk menuju kursi Presiden, begitu juga dengan Anies Baswedan, tidak pernah kehilangan panggung, meski pun dijegal dengan berbagai aturan.

Saat awal penangan penularan Virus corona, Anies sempat mengeluarkan berbagai pernyataan yang dianggap merusak kondusifitas masyarakat, akibat pernyataannya yang menyebutkan Jakarta dalam keadaan "genting", pola komunikasi Anies tersebut dianggap mengganggu kerja penanganan virus corona.

Sempat diduga Anies memanfaatkan kondisi kepanikan masyarkat, sebagai panggung politiknya menuju Pemilu 2024. Akhirnya pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan terkait komunikasi penanganan virus corona, lewat satu pintu Protokol virus corona.

Aturan dalam kebijakan tersebut, melarang pejabat publik menggunakan narasi "genting", jelas larangan ini menyasar pada Anies, agar tidak lagi memanfaatkan komunikasi penanganan virus corona sebagai panggung politik. Apakah setelah itu Anies kehilangan panggung? Jelas tidak, karena Anies punya banyak panggung politik untuk menuju kursi Presiden.

Penundaan pelaksanaan Balap Formula E, tidaklah menggerus kinerja Anies, karena sifatnya bukan pembatalan, apa lagi dikarenakan adanya penularan virus corona, sehingga penundaan tersebut dianggap sikap antisipatif Pemprov DKI Jakarta, terhadap kesehatan warganya.

Keterlibatan Pemprov DKI dalam penanganan virus corona, dalam membantu pemerintah pusat sangat diapresiasi oleh banyak kalangan, terutama pendukungnya. Terlebih lagi Anies mengeluarkan pernyataan, bagi para korban baik yang baru diduga atau pun sudah tertular virus corona, diwilayah DKI Jakarta, dan tidak ditanggung BPJS, Pemprov DKI Jakarta, akan membiayai secara gratis.

Seperti dilansir Detik.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya akan bertanggung jawab untuk biaya penanganan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) terkait virus Corona. Menurutnya, hal ini dilakukan bila BPJS tidak bisa meng-cover biaya tersebut.

"Kalau sampai BPJS tidak menanggung, nanti DKI kita atur untuk menutup. Jakarta siap jadi backup, kalau sampai ini tidak, ini tidak, maka Jakarta ambil tanggung jawab," ujar dikutip dari video yang diunggah Pemprov DKI saat acara Sosialisasi Pencegahan Pengendalian dan Update Situasi Corona Virus Disease (COVID-19), Kamis (12/3/2020).

Padahal sudah jelas, kalau pengobatan para terduga maupun yang positif Covid-19, sudah diumumkan akan ditanggung pemerintah. Disini jelas sekali Anies secara cerdik memanfaatkan moment tersebut untuk kepentingan elektoral dan politiknya.

Seperti yang diberitakan Kompas.com, Juru bicara pemerintah untuk penanganan corona Covid-19, Achmad Yurianto, menegaskan bahwa biaya perawatan yang terkait kasus Covid-19 akan ditanggung negara sejak pasien ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan (ODP).

Status ODP adalah status paling awal, sebelum naik ke pasien dalam pengawasan (PDP), suspect, dan positif covid-19.
"ODP, PDP dan suspect (semua ditanggung negara), tapi sepanjang terkait dengan kasus (covid-19) ini," kata Yuri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Ada yang beranggapan Anies menggunakan strategi yang mirip firehose of falsehood untuk memanipulasi atau mengikat pikiran fans militannya, dengan narasi-narasi glorifikasi dan heroism (mencitrakan dirinya pahlawan). Sah-sah saja kalau ada yang beranggapan begitu, karena aktivitas wilayah kerja Anies memang bagian dari kerja politik.

Sampai akhir masa jabatannya sebagai Gubermur DKI Jakarta, semua kebijakan dan program kerjanya yang populis adalah panggung politik bagi Anies. Sudah pasti Anies akan memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk kepentingan elektoralnya menuju Pemilu 2024, karena setelah habis masa jabatannya, Anies akan kehilangan panggung politik, kalau dia tidak terjun ke Politik praktis.

***