Pemimpin Terpilih Pasca Pilkada 2024 Diharapkan Fokus pada Pemulihan Ekonomi Daerah
Oleh: Diandra Pratiwi
Pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada) 2024 membawa harapan besar bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam pemulihan ekonomi daerah. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para kepala daerah terpilih untuk fokus pada kerja nyata yang memberikan dampak langsung bagi rakyat, bukan kegiatan seremonial yang hanya memboroskan anggaran.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengurangan kegiatan yang tidak esensial seperti seminar atau rapat yang tidak mendesak serta pengeluaran yang tidak perlu, misalnya perjalanan luar negeri pejabat yang memakan anggaran besar.
Dengan efisiensi anggaran tersebut, Presiden berharap dana yang tersedia bisa dialokasikan lebih besar untuk pembangunan infrastruktur yang benar-benar mendukung kesejahteraan rakyat, seperti bendungan, irigasi, jalan, dan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Inilah yang diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa upaya efisiensi anggaran ini memerlukan komitmen besar dari seluruh elemen pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi yang baik antar instansi pemerintah menjadi kunci agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, pemimpin daerah juga diharapkan memiliki visi yang jelas dalam memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
Pengembangan daerah harus didorong dengan pendekatan yang inovatif dan berbasis pada kebutuhan lokal. Pemimpin daerah harus mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, meningkatkan investasi, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tanggung jawab besar ini menuntut kepala daerah bekerja keras dan menjadikan pemulihan ekonomi sebagai prioritas utama dalam kepemimpinan mereka.
Pada saat yang sama, sektor ekonomi daerah juga menjadi sorotan banyak pihak. Salah satu tokoh yang memberikan pandangan tentang hal ini adalah Shinta Kamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), yang menilai bahwa kepemimpinan yang baru di Jakarta, khususnya, akan sangat menentukan daya saing ekonomi Indonesia ke depannya.
Jakarta memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena menyumbang sekitar 17% dari PDB Indonesia. Shinta berharap pemimpin Jakarta yang baru dapat fokus pada peningkatan daya saing kota tersebut, dengan mengatasi masalah klasik seperti kemacetan, biaya logistik yang tinggi, serta penyediaan fasilitas pendukung yang lebih baik untuk pelaku usaha, termasuk UMKM.
Shinta juga menyoroti pentingnya kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur, seperti transportasi publik dan kawasan industri, serta kebijakan yang ramah terhadap investasi. Menurutnya, Jakarta harus terus mengembangkan kapasitasnya sebagai pusat bisnis regional dan global.
Selain itu, pemimpin yang baru juga harus memiliki visi yang lebih holistik, yakni tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia berharap dengan kualitas hidup yang lebih baik, Jakarta dapat menjadi kota yang lebih kompetitif, nyaman, dan inklusif.
Sementara itu, di tingkat akademis, Suyitno, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Lamongan, mengingatkan bahwa Pilkada Serentak 2024 bukan hanya sekadar pergantian kepemimpinan politik, tetapi juga berhubungan langsung dengan kebijakan ekonomi yang akan diterapkan oleh pemimpin terpilih.
Indonesia kini sedang menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk inflasi yang tinggi, ketidakstabilan harga barang, dan ketimpangan antara daerah maju dan daerah tertinggal. Dalam situasi ini, masyarakat sangat mengharapkan pemimpin yang dapat merumuskan kebijakan untuk memperbaiki perekonomian daerah dan mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
Suyitno juga menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung sektor UMKM, mengingat sektor ini merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, khususnya di daerah-daerah. UMKM memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mendongkrak perekonomian lokal.
Oleh karena itu, para pemimpin yang terpilih diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang memudahkan UMKM dalam hal pembiayaan, pemasaran, serta akses ke pelatihan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Pemimpin terpilih juga harus fokus pada kebijakan yang dapat memperkuat sektor-sektor lain, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, agar lebih banyak peluang kerja yang tercipta.
Dalam pandangan Suyitno, kebijakan ekonomi yang inklusif menjadi hal yang sangat penting. Ini berarti kebijakan tersebut harus mencakup berbagai sektor ekonomi dan melibatkan partisipasi semua lapisan masyarakat. Dengan pendekatan ini, daerah yang memiliki potensi alam atau budaya yang unik dapat memanfaatkan sumber daya mereka untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi.
Suyitno berharap Pilkada Serentak 2024 akan menghasilkan pemimpin yang mampu mengatasi ketimpangan ekonomi yang masih ada, serta mempercepat pemulihan ekonomi daerah dengan cara yang efektif dan berkelanjutan. Pemimpin yang terpilih diharapkan tidak hanya fokus pada agenda politik jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Secara keseluruhan, Pilkada Serentak 2024 diharapkan akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak hanya fokus pada kepentingan politik atau seremonial, tetapi yang memiliki visi jauh ke depan dalam memperbaiki perekonomian daerah mereka.
Dengan adanya pemimpin yang peka terhadap kebutuhan masyarakat dan fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan, pembangunan infrastruktur yang merata, dan pengembangan sektor ekonomi yang berbasis pada potensi lokal, diharapkan perekonomian Indonesia dapat semakin kokoh dan berdaya saing tinggi di tingkat global.
)* kontributor Pertiwi Institute
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews