Bukan waktunya kita mencurahkan kesalahan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sekarang waktunya kita bahu membahu turut mengurangi beban pemerintah.
Himbauan President Jokowi agar masyarakat melakukan social distance, untuk membantu memperlambat penyebaran virus corona di tengah masyarakat. Social distancing yang secara harfiah berarti menjaga jarak dari kehidupan sosial. Sebisa mungkin Anda berdiam diri di rumah, menjauh dari keramaian, dan tidak bepergian apabila memang tidak diperlukan.
Himbauan ini disikapi secara beragam oleh masing-masing kepala daerah juga masyarakat. Sebagian masyarakat memaklumi himbauan tersebut, namun sebagian lagi ada yang tetap terus bekerja, tidak stay dirumah, karena memang tidak ada kebijakan dari tempat mereka bekerja, untuk tidak masuk kerja. Sebagian lagi, terpaksa harus tetap mencari nafkah, kalau tidak ya tidak bisa memenuhi kebituhan sehari-hari.
Penerapan social distance di wilayah DKI Jakarta, disikapi dengan sebuah kebijakan oleh pemprov DKI Jakarta, yakni pembatasan penumpang, dan pembatasan angkutan umum, seperti TransJakarta, MRT dan LRT, namun sayangnya kebijakan ini boleh dibilang tidak efektif dalam implementasinya.
Akibatnya, kemarin (16/03/2020) di setiap halte TransJakarta dan stasiun MRT dan LRT, antrian penumpang mengular, dengan begitu hasinya malah terjadi kerumunan massa di mana-mana. Padahal social distance pada prinsipnya agar antara satu dan lainnya antar masyarakat tetap berjarak, meskipun di dalam antrian panjang, namun yang terjadi malah sebaliknya.
Lalu muncullah tudingan kepada Presiden, bahwa himbauan yang dikeluarkan Presiden Jokowi, terkait social distance dianggap tidak efektif. Sebetulnya, himbauan tersebut tujuannya bagus, untuk mengurangi interaksi langsung antar masyarakat, agar dengan begitu bisa menghambat berkembangnya virus corona.
Tujuan pemprov DKI Jakarta juga bagus, dengan membatasi angkutan diharapkan bisa memberi jarak antara satu dengan berikutnya, dan dengan kapasitas jumlah penumpang yang juga dibatasi. Diharapkan bisa mengurangi penumpukan penumpang disatu tempat, namun yang terjadi malah sebaliknya.
Dalam kondisi normal tanpa dibatasi saja, hampir setiap hari sudah terjadi penumpukan penumpang. Kalau diasumsikan dengan adanya himbauan Presiden, maka penumpang angkutan umum akan banyak berkurang, karena banyak yang stay dirumah. Terjadinya penumpukan penumpang hari ini, baik di halte TransJakarta dan di stasiun MRT dan LRT, dianggap karena masyarakat tidak peduli dengan himbauan Presiden.
Ada juga yang beranggapan, untuk mengurangi penumpukan penumpang, justeru yang harus dilakukan pemprov DKI Jakarta adalah, menambah armada angkutan, meskipun dengan asumsi banyak masyarakat yang stay dirumah, karena dengan menambah armada, maka otomatis pergerakan untuk mengangkut penumpang lebih kerap, dan bisa diatur kapasitas ankutnya.
Logika ini bisa dibenarkan, kalau dalam kondisi normal tidak dibatasi saja penumpukan penumpang sudah terjadi. Maka untuk mengurangi penumpukan penumpang yang harus dilakukan adalah penambahan armada, atau mempersiapkan angkutan cadangan, agar tidak terjadi penumpukan disatu tempat.
Apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, dalam membatasi transportasi umum sepenuhnya tidaklah salah, seharusnya juga didukung oleh kebijakan perusahaan yang ada diwilayah DKI Jakarta, untuk mendukung upaya pemprov DKI Jakarta, mengurangi penumpukan masyarakat, dengan mengatur jam kerja karyawannya masing-masing, agar tidak terkonsentrasi dalam waktu yang saja.
Itulah kenapa Presiden Jokowi menghimbau untuk melakukan social distance, agar tidak terjadi kerumunan massa disatu tempat, aktivitas kerja dialihkan kerumah, lembaga pendidikan pun diliburkan sementara, bahkan acara-acara yang bersifat pengumpulan massa pun dilarang untuk sementara waktu, upaya ini merupakan tindakan prepentif, untuk mengurangi pandemik virus corona.
Dilansir Tempo.co, Social distancing akan menekan risiko penyebaran infeksi maksimal kepada 3 orang saja, yang berada dalam satu tempat tinggal, atau para kerabat terdekat. Tanpa langkah social distancing ini, penyebaran infeksi bisa menjangkau 1.000 orang lain yang berada di konser yang sama.
Memperlambat laju penyebaran virus juga penting agar orang yang sakit, tidak terinfeksi secara bersamaan. Tentu, akan jauh lebih mudah mengobati 4 orang yang terinfeksi dibandingkan dengan 1.000 orang sakit secara bersamaan.
Sekarang ini bukan waktunya kita mencurahkan sebuah kesalahan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sekarang waktunya kita bahu membahu turut mengurangi beban pemerintah, dengan mematuhi himbauan, sebatas kemampuan dan kebutuhan kita bersama.
Memang hajat hidup, dan kebutuhan setiap orang berbeda, namun disaat seperti sekarang ini, sangat dibutuhkan kebersamaan. Itulah yang juga dilakukan masyarakat disetiap negara, yang berhasil mengatasi penularan penularan virus corona.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews