Mbak Mega , Perempuan Indonesia dalam Pusaran Politik Nasional

Selasa, 8 Januari 2019 | 09:09 WIB
0
187
Mbak Mega , Perempuan Indonesia  dalam Pusaran Politik Nasional
Bendera partai (Foto: Pikiranmerdeka.co)

Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1999, (7 Juni 1999) merupakan Pemilu pertama Pasca Runtuhnya Rezim Suharto selama 32 tahun berkuasa,  uniknya dimomen inilah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (dahulu bernama  PDI) meraih suara mayoritas sejumlah 153 suara dari total 462 suara yang diperebutkan.

Kondisi tersebut di atas berbanding teebalik pada saat pemilihan Presiden di Parlemen , Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri  yang dikenal dengan Megawati Soekarno Putri  (Mbak Mega) belum bisa mendapatkan posisi Presiden meski memenangi pemilu legislatig, karena kalah suara dengan Almarhum Gusdur saat itu. 

Gusdur dan Mbak Mega kemudian mengarungi kekuasaan pemerintahan Periode 1999-2004, namun kembali diperjalanan kekuatan politik yang tak bisa dikendalikan dengan isu korupsi, pelanggaran konstitusi meski tidak pernah terbukti lewat mekanisme pengadilan. Gusdur lengser dari Parlemen pada Tahun 2001. 

Periode 2001 s.d 2003 

Sejak 23 Juli 2001 melalui Sidang Istimewa MPR hingga  20 Oktober 2003 , Megawati kemudian naik menjadi Presiden RI yang ke-5 dan merupakan satu satunya presiden perempuan yang pernah ada di Indonesia hingga kini. Wakil Presiden saat itu dijabat oleh Hamzah Haz. 

Berubahnya komposisi pemerintahan, menjadikan jalannya roda kekuasaan pun mengalami perubahan signifikan. Ekonomi tetap menjadi perhatian khusus, karena krisis ekonomi 1998 tidak bisa diselesaikan secara cepat. Resesi terjadi di mana-mana. 

Mbak Mega, dalam acara blak-blakan  (Mega berbicara mengenai Orde Baru) mengenai masa kecilnya dan saat menjadi Presiden tentu saja  paham, didikan Ayahnya, Sukarno mengenai berdikari, tidak mendendam namun tegas terhadap apa yang tidak disukai menjadikan kabinetnya tetap kondusif. 

Apa yang Dilakukan Mbak Mega ?

Masa pemerintahan Mbak Mega ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia,
 
1. Pemilihan Presiden Langsung
Dilaksanakannya pemilihan umum presiden  secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia.
 
A.    Politik
1.      Membentuk Kabinet Gotong-Royong
Kabinet Gotong-Royong (KGR) dibentuk pada tanggal 10 Agustus 2001 dan berakhir pada tahun 2004 seiring Mbak Mega pada waktu itu.
 
Kabinet ini dinamakan KGR karena merupakan pemerintahan dari hasil banyak partai.
Pada masa Presiden Megawati memimpin, Indonesia sedang porak poranda akibat beragam konflik seperti konflik komunal (Ambon, Poso, Sampang) dan konflik politik (pemakzulan Gusdur).
 
Para pelaku ekonomi, kalangan birokrasi, pengamat politik, dan menteri dan setingkatnya menilai KGR ini cukup tangguh, hal ini dapat dilihat bahwa 26 dari 32 jabatan menteri dan setingkat menteri dijabat oleh para profesional yang menguasai bidang tugas masing-masing. Akan tetapi KGR ini belum maksimal dalam percepatan kinerjanya.
 
2.       Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
 
Hingga kini, lembaga ini menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia.  Kita sangat paham, korupsi di negaara kita ibarat kanker, meski dipotong sel sel nya tetap hidup. KPK didirikan pada tahun 2003 oleh Presiden Megawati yang menjadi warisan terbaik dalam berkehidupan bernegara.
 
Pendirian KPK ini diperlukan di masanya  dan di masa depan  karena melihat institusi Jaksa dan Polri saat itu perlu dibenahi, sehingga untuk menangkap koruptor dinilai tidak mampu, namun jaksa dan polri sulit dibubarkan sehingga dibentuklah KPK.
 
3.     Pemilu yang bersifat demokratis yang dilaksanakan tahun 2004 dan melalui dua periode yaitu :
 
a.       Periode pertama untuk memilih anggota legislatif secara langsung.
 
b.  Periode kedua untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.
 
Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara langsung artinya rakyat langsung memilih pilihannya dan di periode selanjutnya Mbak Mega kembali menjadi Oposisi tangguh setelah melewati masa masa kebangkitan PDIP. Kini di periode kader terbaiknya, Jokowi,  pengalaman Mbak Mega dalam mengelola pemerintahan menjadi sesuatu yang berharga bagi Demokrasi kita. 
 
***