Bogor – Pemerintah memastikan program Sekolah Rakyat menjadi salah satu prioritas nasional pada tahun 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada capaian ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, khususnya bagi kelompok masyarakat paling rentan.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Centre (SICC), Jawa Barat. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa ukuran kemajuan bangsa tidak semata-mata ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, melainkan oleh sejauh mana seluruh rakyat dapat merasakan kualitas hidup yang layak dan bermartabat.
“Kriteria kita adalah maju dan modern, di mana seluruh rakyat mengalami kualitas hidup yang baik. Kita tidak bermimpi hidup seperti negara lain. Kita hanya mau supaya semua rakyat kita hidup dengan kualitas yang baik,” ujar Presiden Prabowo.
Sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia, Presiden Prabowo secara khusus memaparkan program Sekolah Rakyat sebagai inovasi strategis pemerintah. Program ini dirancang untuk menjangkau anak-anak dari kelompok paling tidak mampu melalui pendidikan berasrama, sehingga mereka dapat memperoleh akses pendidikan yang utuh sekaligus terlepas dari jerat kemiskinan struktural.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara harus hadir secara aktif untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang kehilangan hak atas pendidikan. Anak-anak yang selama ini sulit mengakses sekolah akan dijangkau dan difasilitasi secara langsung oleh negara.
“Anak-anak dari kelompok yang paling tidak mampu kita sekolahkan dalam sekolah berasrama. Kita beri pendidikan yang terbaik. Anak-anak yang tidak mungkin sekolah, kita ambil semua. Tidak boleh ada anak di jalanan yang tidak sekolah,” tegas Presiden Prabowo.
Dalam paparannya, Presiden Prabowo juga menampilkan data perkembangan Sekolah Rakyat rintisan yang saat ini telah berjalan di 166 lokasi yang tersebar di 131 kabupaten/kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Sebaran tersebut mencakup wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.
Ke depan, pemerintah menargetkan pengembangan Sekolah Rakyat secara masif. Pada 2029, ditargetkan sebanyak 500 Sekolah Rakyat dapat beroperasi secara nasional dengan daya tampung hingga 500.000 anak dari keluarga paling rentan.
Selain fokus pada pendidikan anak, program Sekolah Rakyat juga dirancang sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan terpadu. Orang tua peserta didik akan diberdayakan melalui keterlibatan dalam berbagai program prioritas nasional, sehingga dampak peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh keluarga.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan perluasan program Sekolah Rakyat membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dukungan pemerintah daerah dalam penyiapan lokasi, penyediaan layanan dasar, serta penguatan ekosistem sosial di sekitar sekolah menjadi kunci keberlanjutan program dan manfaat nyatanya bagi masyarakat, termasuk dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. (*)
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
