Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum di seluruh wilayah Indonesia. TNI dan Polri diminta bersinergi lebih solid dalam menghadapi potensi kerusuhan maupun penjarahan yang bisa mengganggu kedaulatan negara. Instruksi tegas ini datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui arahan Menteri Pertahanan, Kapolri, hingga Panglima TNI, yang menekankan pentingnya stabilitas demi kepentingan bangsa.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa aparat keamanan tidak akan ragu bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba mengganggu keamanan publik.
“TNI dan Polri tidak akan ragu menindak para pelaku kerusuhan maupun penjarahan yang mengganggu keamanan publik dan kedaulatan negara. Presiden juga menugaskan BIN untuk terus memantau dinamika lapangan, sementara Mendagri diminta menjaga koordinasi dengan pemerintah daerah demi stabilitas,” ujarnya.
Sjafrie menambahkan, Presiden Prabowo menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Karena itu, sinergi TNI-Polri bersama institusi negara lain terus diperkuat untuk menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, serta menegakkan hukum di seluruh wilayah Indonesia.
“Pak Prabowo akan selalu bersama rakyat dalam menjaga kepentingan bangsa. Aparat TNI-Polri dipastikan solid, tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan seluruh warga negara,” kata Sjafrie.
Di sisi lain, Kepolisian juga mengambil langkah konkret dengan mengerahkan patroli skala besar. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menyampaikan, pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian di tingkat Polda hingga Polres untuk melaksanakan patroli gabungan bersama TNI.
“Atas perintah Bapak Kapolri, saya instruksikan seluruh Polda dan Polres untuk segera melaksanakan patroli skala besar secara gabungan dengan TNI. Tujuannya jelas: menjamin keamanan masyarakat dari ancaman para perusuh dan pelaku anarkis. Kami hadir untuk melindungi setiap jiwa, setiap harta benda, dan setiap fasilitas milik rakyat,” ungkap Dedi.
Ia juga memahami keresahan masyarakat atas maraknya pemberitaan mengenai isu penjarahan. Karena itu, Polri memastikan tidak ada ruang bagi pelaku anarkis untuk memanfaatkan situasi.
“Kami pertegas komitmen: tidak ada ruang bagi anarkisme dan vandalisme. Patroli kami lakukan hingga ke tingkat RT/RW untuk memastikan lingkungan masyarakat aman. Setiap pelaku yang memanfaatkan situasi untuk melakukan kejahatan, seperti penjarahan di rumah pribadi maupun fasilitas umum, akan kami tindak dengan tegas,” tegasnya.
Komitmen menjaga keamanan juga disuarakan jajaran TNI di daerah. Pangdam III/Siliwangi, Mayjen Kosasih, menegaskan pentingnya kebersamaan antar instansi dalam menjaga stabilitas.
“Saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran untuk saling mendukung, baik itu kepolisian maupun pemprov dan pemda setempat. TNI-Polri dan pejabat lainnya tidak boleh berjalan masing-masing. Kita harus seiring sejalan, saling berkomunikasi, saling asah, saling asih, dan saling melindungi,” kata Kosasih.
Menurutnya, sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Dengan langkah terpadu ini, potensi kerawanan sosial dapat dicegah sejak dini, sehingga roda pembangunan dan aktivitas masyarakat tetap berjalan normal.
Keberpihakan pemerintah terhadap keamanan rakyat ini juga menunjukkan bahwa negara hadir sepenuhnya untuk menjaga kedaulatan. Soliditas TNI-Polri bersama dukungan seluruh komponen bangsa diharapkan mampu menutup celah bagi pihak-pihak yang ingin memicu instabilitas. Dengan komitmen kuat dari pusat hingga daerah, stabilitas nasional dapat terjaga, dan masyarakat bisa beraktivitas tanpa rasa khawatir.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
