Ibu pertiwi baru saja berduka. Sebanyak 53 putra putri terbaik bangsa gugur dalam latihan tembak torpedo di KRI Nanggala-402. Kapal selam buatan Jerman ini dinyatakan tenggelam atau subsunk di perairan laut Utara Bali pada Sabtu (24/4/2021) sore.
Belum kering air mata, kabar duka kembali menyelimuti bangsa ini. Minggu (25/4/2021) pukul 15.30 WIT, Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya gugur. Brigjen Putu gugur dalam kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB saat meninjau lokasi pembakaran yang dilakukan kelompok separatis tersebut di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.
Panglima Kodam XVII Mayjen TNI Ignatius Yogo Troyono mengatakan, jenazah Brigjen Putu baru dievakuasi esok harinya. Saat itu, Yogo belum mendapatkan laporan detail karena terhalang komunikasi.
Gugurnya Brigjen Putu menjadi bukti bahwa BIN proaktif dalam menjaga stabilitas keamanan di tanah Papua. BIN yang dipimpin Jenderal Budi Gunawan sangat serius dalam menangani Papua agar tetap menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Brigjen Putu sendiri adalah sosok pemimpin yang dikenal sangat mencintai Papua, mengayomi, dan melindungi rakyat Papua. Putu yang menjabat Kabinda Papua melalui mutasi oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjono pada 18 Juni 2020 merupakan sosok pemimpin yang merakyat.
Peristiwa gugurnya Brigjen Putu membuat rakyat Papua berduka cita. Terlebih Brigjen Putu melakukan tugas di Beoga Puncak, bahkan turun langsung ke lapangan, untuk memulihkan keamanan setelah gangguan keamanan kepada masyarakat di Beoga. Dengan demikian, Brigjen Putu gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa pembela persatuan kesatuan Indonesia.
Gugurnya Brigjen Putu juga menambah panjang jumlah korban akibat kebrutalan KKB. KKB kerap memancing kemarahan pemerintah dengan aksi teror terhadap rakyat Papua, mereka mengganggu stabilitas keamanan di Papua demi agenda Papua merdeka. Langkah yang sangat picik.
Saya sepakat dengan pendapat mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purnawirawan) A.M Hendropriyono yang diutarakan pada 2019 lalu. Menurut Hendro, Organisasi Papua Merdeka (OPM) bukan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Hendro menilai OPM pemberontak.
Untuk itu, Hendro meminta OPM harus masuk dalam daftar teroris internasional. Apalagi selama ini pemerintah telah mengerahkan TNI untuk menumpas OPM. Artinya, OPM bukan KKB dan berganti menjadi teroris. Jika OPM kriminal biasa, pemerintah cukup mengerahkan personel kepolisian.
Menanggapi pernyataan Hendro, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah bakal mengkajinya. Usulan Hendro akan dibahas dalam rapat antar kementerian terkait langkah pemerintah menyelesaikan persoalan di Papua.
Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
Jika melihat pengertian dari terorisme, maka KKB memang layak disebut sebagai teroris.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga mengusulkan hal yang sama dengan Hendropriyono. Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI pada 22 Maret 2021 menyatakan aksi kekejaman OPM layak dikategorikan atau disejajarkan dengan aksi teror.
OPM seharusnya dipidana dengan pasal-pasal tindak pidana terorisme karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan menebar ketakutan di masyarakat.
Brigjen Putu saya harap menjadi korban terakhir kekerasan OPM. Cukup sudah OPM menumbalkan putra-putri bangsa ini di tanah Papua.
Saya yakin pemerintah akan bertindak tepat dan tegas untuk menyelamatkan Bumi Cenderawasih yang masih menjadi madu manis dan diincar kelompok tertentu agar lepas dari NKRI. Semoga rakyat Papua semakin cerdas dan tidak terhasut OPM dan semoga OPM segera ditetapkan sebagai teroris internasional.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
