Dengan mengurangi import, itu Sama halnya dengan membasmi para mafia tanpa menimbulkan kegaduhan.
Mafia Migas itu sejenis 'siluman' karena tidak kasat mata. Kalau diserang lewat perang darat wujudnya tidak kelihatan. Cara kerja mafia migas itu adalah selalu bekerja di dalam regulasi, bukan melawan hukum. Jadi dia itu mengobjektifkan kepentingan subjektif, itu kata Said Didu.
Makanya ketika BTP atau Ahok ditanya soal memberantas mafia migas, dia malah balik bertanya, mafia migas itu apa sih, memangnya saya Godfather, kata Ahok. Ini sebuah strategi Ahok untuk menghadapi para siluman tersebut.
Sebagai pengatur strategi, Jokowi meminta BTP agar bisa mengurangi import, dengan menggunakan berbagai macam cara, seperti pakai energi baru terbarukan (EBT). Selain itu, memanfaatkan B30 (atau 30 persen minyak sawit untuk solar), juga bisa mengurangi ketergantungan impor Indonesia.
Disamping itu, juga ditarget untuk mengegolkan proyek pengembangan kilang minyak atau Refinery Development Master Plan alias RDMP. Seperti halnya Kilang Cilacap saat ini, kelanjutan proyek itu masih sumir. Kerja sama Pertamina dan Saudi Aramco yang dimulai empat tahun lalu pun belum ada kepastian.
Ini sejalan dengan keinginan Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebelumnya meminta Pertamina mempercepat pengembangan kilang minyaknya agar bisa selesai tepat waktu.
Hal ini seiring dengan kebutuhan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang terus membumbung. Saat ini, dari empat proyek pengembangan, baru dua yang sudah bergulir, yaitu Kilang Balikpapan dan Kilang Cilacap.
Kalau ini bisa dimaksimalkan, maka otomatis akan mengurangi import minyak dan gas (Migas), dengan demikian bisa meminimalisir peranan mafia migas dalam import migas. Inilah tugas Ahok sebagai Komisaris Utama, yang dikatakan akan membasmi mafia migas.
Secara terminologi, kata membasmi itu terasa sangat radikal, maka dari itu secara pelaksanaannya lebih ditekankan untuk mengurangi dan menurunkan import migas. Ini sebuah strategi yang bagus untuk menghadapi mafia migas.
Konotasi membasmi terkesan sangat frontal, sehingga ditakutkan bisa menimbulkan kegaduhan, sementara sebagai BTP, saat ini dihindari untuk melakukan hal seperti itu. Lagian juga mafia migas itu secara wujudnya tidak kelihatan, gimana mau dihadapi secara frontal.
Beda dengan ketika Ahok menghadapi para konspirator yang mencuri uang rakyat lewat APBD, saat dia memimpin DKI Jakarta. Semua nyata wujudnya, sehingga dengan frontal dia bisa serang dengan gayanya yang urakan.
Sekarang ini yang jadi Komisaris Utama Pertamina itu BTP bukanlah Ahok, secara karakteristik pun juga berbeda. Sebagai seorang Komisaris Utama, tentunya BTP bukanlah pembuat kebijakan, tapi Pengawas kebijakan dan memberikan saran pada direksi Pertamina.
Tidak bisa dipungkiri, meskipun Petral sudah dibubarkan tidak berarti mafia migas sudah tidak ada. Selama import migas masih dilakukan, maka didalam Regulasi itulah mafia migas tetap eksis.
Dengan menurunkan dan mengurangi import migas, maka dominasi mafia dalam import migas bisa dipereteli secara perlahan-lahan. Hal seperti ini juga bisa diterapkan bukan cuma dibidang migas, juga dibidang yang lainnya.
Kebijakan import adalah bagian dari regulasi yang tidak terlepas dari campur tangan para mafia. Bertindak sebagai broker, namun wujudnya tidak terlihat nyata. Import yang gila-gilaan dalam segala bentuk produk, adalah bagian dsri campur tangan mafia.
Maka dengan mengurangi import, itu Sama halnya dengan membasmi para mafia tanpa menimbulkan kegaduhan. Mafia migas itu akan terlihat nyata ketika ada usulan atau protes terhadap sebuah regulasi yang dampaknya akan merugikan mereka.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
