Indonesia harus belajar dari Inggris dan Spanyol. Inggris nation-state yang sudah berusia 310 tahun yang menghadapi tuntutan merdeka dari Scotlandia. Spanyol tuntutan referendum Catalonia.
Dua pekan setelah rusuh Wamena, apa yang bisa kita petik dari peristiwa itu? Beberapa hari terakhir beredar ajakan jihad ke Wamena. Bahkan kabarnya, sudah ada yang sampai di Jayapura.
Reaksi seperti inikah yang seharusnya ditunjukkan anak bangsa terhadap amuk Wamena?
Kuat dugaan, eskalasi kerusuhan di Papua tidak terlepas dari keinginan mencuri perhatian dunia saat diselenggarakan Sidang Konferensi Tingkat Tinggi Hak Asasi Manusia (KTT HAM) di Swiss dan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.
Tidak ada usulan pembahasan Papua di Sidang Umum PBB. Apakah ketiadaan pembahasan itu bisa dikategorikan sebagai keberhasilan lobby dan pembentukan opini publik di dalam dan luar negeri? Masih perlu dikaji ulang.
Sepanjang rusuh Papua, baik di Papua Barat, Jayapura, beberapa kabupaten di Papua, dan terakhir di Wamena, tampak sekali bagaimana TNI/Polri sangat berhati-hati menangani unjuk rasa. Salah satu kehati-hatian itu karena ada hantu “pelanggaran HAM”.
Apa yang terjadi di sisi yang berseberangan? Rusuh Papua mendapat perhatian Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet.
Setelah rusuh Wamena (25/9), Konferensi Gereja-gereja Pasifik mengeluarkan surat dukungan untuk rakyat dan bangsa Papua. Dukungan itu antara lain mendesak dialog antara Pemerintah Indonesia dengan pihak-pihak yang berseberangan.
Kalau dilihat dari kemampuan mengelola isu Papua, siapakah yang lebih jitu memainkan isu?
Papua tidak bisa dibandingkan dengan Timor Timur. Secara prinsip, dalam percaturan internasional, status Papua berbeda dengan Timor Timur yang sejak awal sudah masuk Komisi 24, Dekolonisasi PBB, sebagai wilayah yang belum berpemerintahan sendiri.
Sekalipun final, Indonesia harus belajar dari Inggris dan Spanyol. Inggris adalah negara nation-state yang sudah berusia 310 tahun. Pun negara itu menghadapi tuntutan merdeka dari Scotlandia. Spanyol menghadapi tuntutan referendum Catalonia.
Jangan pernah menganggap remeh apa yang terjadi di Papua. Isu pelanggaran HAM dan rasa ketidakadilan harus ditangani dengan baik. Dan kecerdasan anak bangsa memandang Papua menjadi salah satu kunci bagaimana seharusnya menangani Papua.
Kristin Samah
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
