Veronica Koman merupakan tersangka baru dalam kasus kerusuhan di Papua. Pemerintah melakukan kerjasama dengan Interpol guna menangkap tersangka pemicu kerusuhan di Papua. Selain itu, Pemerintah juga telah memeriksa pelaku rasis yang memicu gejolak di masyarakat.
Penindakan tegas terhadap para pelaku tindakan rasisme agaknya kian membuahkan hasil. Pasca aksi demontrasi yang berujung kericuhan di Papua yang terjadi pekan lalu, kini mulai diumumkan nama baru berinisial VK sebagai tersangka baru. VK dinilai bersalah karena beberapa postingannya yang memprovokasi masa di wilayah Papua.
Aksi demonstrasi di wilayah ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tindakan rasialisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pekan lalu. Yang mana dinikai menciderai haka asasi manusia. Aksi protes tersebut berujung tindakan anarkis yang mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak serta melumpuhkan aktivitas warga setempat.
Veronica Koman alias VK kini telah diburu interpol terkait permasalahan yang menimpanya. VK yang merupakan seorang pengacara Hak Asasi Manusia sangat aktif mengunggah konten dan gambar di media sosial pribadinya dengan aneka tagline yang bernada provokasi.
Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Menkopolhukam, Wiranto yakni, jika interpol sedang melacak keberadaan Veronika di luar negeri. Meski dia adalah WNI kelahiran kota Medan, namun ia telah lama menetap di luar negeri hingga sekarang. Dalam keterangannya, Wiranto memastikan jika polisi telah mengantongi bukti-bukti kuat mengenai provokasi VK ini, karena telah viral di aneka media sosial.
Kabar terbaru menyebutkan jika pemerintah telah mencabut paspor milik VK. Hal ini juga sebagai upaya percepatan penangkapan tersangka. Mengingat sebelumnya VK tidak memenuhi panggilan kepolisian guna keperluan penyidikan.
Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang menegaskan jika pemerintah Indonesia tidak akan mundur barang semili-pun untuk tetap menjaga kedaulatan NKRI, termasuk di wilayah Papua.
Retno turut mengungkapkan apa yang diucapkannya ini adalah merupakan salah satu prinsip para diplomat Indonesia. Mengingat Papua dan Papua Barat ialah bagian tak terpisahkan dari NKRI, harga mati. Ia menambahkan jika terdapat upaya pemisahan diri maka hal tersebut merupakan garis merah untuk kita semua.
Kemenlu hingga kini telah meminta para diplomat guna menyebar informasi yang sesungguhnya berkenaan dengan situasi keamanan di Papua. Yang mana telah dinyatakan kondusif pada dunia Internasional.
Hal menarik lainnya datang dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ia memberikan pernyataan yang dinilai mendukung tindakan pemerintahan saat ini.
Prabowo mengharap agar seluruh pihak ikut mendinginkan suasana serta menghindari tindakan saling menyalahkan. Ia juga mengatakan jika Papua adalah bagian integral NKRI, yang mana harus dijaga serta bersama-sama mengatasi masalah didalamnya.
Selain itu, Prabowo menambahkan bahwa semua komponen bangsa harus bersatu padu guna mendukung langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah terkait Papua ini.
Usaha pemerintah dalam menindak tegas pelaku agaknya mulai menunjukkan titik terang. Aneka penyelidikan membuahkan hasil. Artinya jerih payah seluruh elemen pemerintahan terbayar. Namun tak ingin berbangga hati, pemerintah kian getol memperkuat sistem pertahanan serta keamanan guna memberikan kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jika menilik dari perjuangan bangsa Indonesia merebut kembali wilayah Papua ini memang layak untuk ditiru. Para Pahlawan rela sekuat tenaga bahkan bertaruh nyawa guna mencokot kembali wilayah yang diduduki Belanda.
Sejarah panjang bahkan menyebutkan jika Indonesia harus menelan pil pahit guna merebut bumi Cendrawasih ini. Yakni, penentangan kelompok haluan kiri yang mana terus menggerogoti keyakinan para warga Papua agar mau memisahkan diri dari Nusantara.
Namun, bersyukur semua upaya disintegrasi yang dilancarkan mengalami kegagalan. Segala upaya pemisahan diri kini ditindak tegas termasuk pelaku rasialis yang dinilai sangat merugikan berbagai pihak. Gaung Papua Bagian Integral NKRI, harga mati juga menuai banyak dukungan. Sementara pihak berhaluan kiri yang diindikasi sebagai pelaku separatis kini panen kecaman.
Terlepas dari hal itu, dukungan dari seluruh warga negara Indonesia kepada pemerintah saat ini sangat dibutuhkan. Bukan soal kecil atau besarnya dukungan, namun satu sikap positif saja terhadap tindakan pemerintah akan menimbulkan dampak yang lebih baik.
Mengingat segalanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Pertahanan serta keamanan yang hendak diberikan pemerintah kepada rakyat Indonesia memangkah harus terus diapresiasi. Semoga seluruh pelaku segera ditemukan dan ditindak tegas.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews