Gubernur Jateng, sejak menjabat sudah menjalankan program perbaikan rumah warganya. Selama 8 tahun masa kepemimpinannya lebih dari 1 juta unit rumah di Jateng yang diperbaiki.
Ada berita gorengan baru yang menyerang Ganjar Pranowo. Berita ini dimulai dari angka statistik yang salah diterjemahkan. Yaitu pada pendapatan perkapita rata-rata penduduk.
Data itu menunjukan pendapatan perkapita rata-rata penduduk Jawa Tengah tergolong lebih rendah dibanding propinsi lain di pulau Jawa.
DKI misalnya, rerata pendapatan perkapita Rp274,7 juta setahun. Jawa Timur Rp60 juta setahun, Jabar Rp45 juta setahun, Banten Rp55 juta setahun, Jogjakarta Rp40 juta dan Jateng Rp38,7 juta setahun.
Apakah dengan angka itu bisa dikatakan Jateng sebagai propinsi termiskin? Belum tentu. Statistik bisa mengaburkan kondisi sebenarnya.
Begini. Pendapatan rata-rata perkapita itu dihitung dari seluruh pendapatan orang di satu daerah dibagi seluruh penduduk daerah tersebut.
Misal di sebuah kampung bernama Wan Bakul ada 100 orang warganya. 10 orang orang dikampung itu orang kaya dengan pendapatan Rp100 juta sebulan, yang 90 lainnya miskin melarat, dengan pendapatan cuma Rp1 juta sebulan.
Lalu ditanya, berapa pendapatan perkapita atau gaji rerata orang di kampung itu? Jawabnya adalah Rp11 juta per bulan. Terdengar besar, kan?
Bandingkan dengan kampung Pak Uban. Jumlah penduduknya 100 orang juga. 50 orang pendapatannya Rp5 juta sebulan. Sedangkan 50 orang lainnya berpendapatan Rp 3 juta sebulan.
Jadi berapa pendapatan perkapita warga kampung Pak Uban? Jawabnya adalah Rp4 juta sebulan.
Apakah bisa diambil kesimpulan orang di kampung Pak Uban lebih miskin dibanding warga dikampung Wan Bakul?
Kalau pembandingkan adalah pendapatan perkapita mungkin iya. Tapi kenyataannya berkata lain kan?
Ok, kalau itu angka sebenarnya, kita tanyakan sama warga DKI. Pendapatan perkapita warga DKI adalah Rp274 juta setahun. Artinya rerata orang DKI punya penghasilan Rp22 juta sebulan. Jika satu keluarga ada 4 orang. Artinya keluarga di DKI pendapatannya Rp88 juta sebulan.
Ayo, tanya sama orang DKI berapa keluarga di Jakarta yang total penghasilannya Rp88 juta sebulan? Tanya ke kanan kirimu warga DKI.
Kalau dari 10 keluarga di Jakarta yang kamu tanyakan pendapatannya ternyata di bawah itu, artinya memang kesejahteraan warga DKI tidak bisa digambarkan dari pendapatan perkapitanya itu yang Rp274 setahun.
Kalau DKI Jakarta pendapatan perkapitanya tinggi, itu wajar saja. Seluruh kantor pusat konglomerat ada di Jakarta. BUMN besar ada di Jakarta.
Itu mengakibatkan pabrik-pabrik yang beroperasi di Jateng atau Jabar, misalnya, penghitungan pendapatannya dijadikan pendapatan orang Jakarta. Karena kantor pusatnya di Jakarta.
Artinya dengan kenyataan itu, penghitungan pendapatan perkapita seorang pengemudi ojeg online di Jakarta otomatis naik. Menjadi Rp88 juta sebulan.
Dalam teori makro, kenyataan ini bisa dilihat dari indeks rasio gini yang menggambarkan kesenjangan pendapatan antar warganya. Semakin besar angka ini, akan semakin senjang juga pendapatan warganya. Artinya ada yang kaya raya, tetapi banyak juga yang melarat.
Contohnya kayak di kampung Wan Bakul tadi. Dengan pendapatan perkapita rerata Rp11 jutaan. Padahal 90 orang penduduknya cuma berpenghasilan Rp1 juta sebulan.
Di Jakarta, Jabar atau Jatim indeks kesenjangan mencapai lebih dari 0,4. Sementara di Jateng indeks kesenjangannya hanya 0,36. Dengan patokan angka 1 sebagai titik ekstrim. Ini bisa dibaca kesenjagan pendapatan di Jateng lebih rendah dibanding dengan wiyalah lain.
Contohnya itu tadi, Kampung Pak Uban yang pendapatan per kapita rata-rata Rp 4 juta.
Itulah kenyataanya. Penghitungan pendapatan perkapita sekali lagi gak bisa dijadikan patokan tingkat kemiskinan.
Lagi pula, pada saat pandemi banyak terjadi PHK di industri-industri di Jabar dan DKI. Sebagian yang kena PHK pulang kampung ke Jateng. Otomatis ada penambahan warga Jateng dan terjadi pengurangan warga Jakarta dan Jabar.
Penambahan jumlah penduduk ini akan menjadi penambah angka pembagi. Jadi wajar saja jika angka pendapatan perkapita rata-rata semakin kecil.
Yang ingin saya sampaikan, jika mau mengukur kinerja seorang kepala daerah, ukur dari berapa besar meningkatan yang dia raih di daerahnya setelah dia memegang tampuk kepemimpinan.
Pada tahun 2021 misalnya, Ganjar berhasil menurunkan jumlah rakyat miskin di daerahnya sebesar 0,54%. Bandingkan dengan Anies yang hanya berhasil menurunkan penduduk miskin di daerahnya 0,06%. Atau Jabar yang hanya turun 0,043%.
Itu saja sudah bisa menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat Jateng mulai merata.
Atau coba lihat dari angka pertumbuhan ekonomi Jateng. Dari 2016 sampai 2019 angka pertumbuhan ekonomi Jateng di atas rerata nasional. Setelah agak drop pada 2020 karena pandemic, pada 2021 pertumbuhan ekonomi di Jateng menccapai 3,32%. Sedangkan pada tahun yang sama di Jakarta angkanya hanya 2,36%.
Sebetulnya inti dari persoalan angka-angka ini begini. Jika yang didorong adalah industri skala besar, memang akan terjadi pelonjakan pendapatan satu daerah. Tapi hal itu beresiko pada terjadinya kesenjangan.
Namun jika pemerintahnya mendorong usaha-usaha skala kecil, memang angka pendapatan perkapita tidak melonjak drastic. Tetapi kesejahteraan akan dinikmati oleh sebagian besar warganya.
Saya ingin menggambarkan satu saja perbandingan. DI Jakarta Gubernurnya gembar-gembor dengan program DP rumah 0%. Dijadikan program unggulan.
Berapa realisasinya selama hampir 5 tahun ini? Dari target 200 unit rumah, baru terealiasi 0,6% atau sekitar 1000 unit. Itu juga dengan terseret kasus KPK dalam pengadaaan tanahnya.
Gubernur Jateng, sejak menjabat sudah menjalankan program perbaikan rumah warganya. Selama 8 tahun masa kepemimpinannya lebih dari 1 juta unit rumah di Jateng yang diperbaiki.
Tanpa gembar-gembor. Tanpa ada urusan dengan KPK. Tanpa banyak cingcong.
Saya lebih suka menilai seorang pemimpin bekerja serius tanpa banyak omong. Tanpa gembar gembor sebakul. Tapi hasilnya nyata. Ketimbang gede bacot prestasi memble.
"Mas, hasil jualanku cuma 5 juta sebulan. Karena saya warga Jakarta, otomatis aku dianggap kaya. Lumayan buat gaya0gaya di Kampung. Keren kan?," ujar Abu Kumkum.
Menghayal terus aja, Kum...
Eko Kuntadhi
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews