Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki sudah lama mendapat stigma sebagai sarang (dan "pabrik") teroris. Pemimpin Pesantren Ngruki Abubakar Ba’asyir menjadi objek penderita dari stigma tersebut.
Dr Abdul Aziz SR, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (UB) Malang menyatakan, langkah pemerintah mengutus Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-77 di Pondok Pesantren Al-Mukmin, Ngruki sebagai langkah yang tepat.
“Secara kepribadian Muhadjir dikenal lembut, pandai berkomunikasi dengan semua kalangan, dan tidak memiliki rekam jejak yang kontroversial. Dia seorang pakar ilmu sosial dan pimpinan Muhammadiyah,” kata Abdul Aziz di Malang, Rabu (17/8/2022).
Sementara Hubbeb El Qutbi SMI, tokoh alumni Al-Mukmin Dusun Ngruki, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mengatakan, sejak awal memang pihak pondok meminta Muhadjir. Karena memiliki track record yang baik. Bisa mengayomi. Diterima semua kalangan masyarakat, tak terkecuali warga Pondok Ngruki.
“Untuk itu pada tanggal 21 Agustus kami juga meminta Pak Muhadjir untuk menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka setengah abad Pondok Pesantren Al-Mukmin,” kata Hubbel yang juga mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini.
Hubbeb mengakui, rangkaian kegiatan ini untuk menghapus stigma bahwa Pondok Pesantren Al-Mukmin merupakan pabrik dan sarang teroris. “Kami sudah lelah distigma demikian. Kami mau menjunjukkan ke masyarakat bahwa kami bukan teroris. Kami cinta NKRI. Bagaimana kami ini teroris, 60 persen alumni Ngruki itu anggota Muhammadiyah. Sebagaian juga masuk HMI,” katanya.
Muhadjir menjadi Inspektur Upacara di Al-Mukmin setelah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo. Upacara berlangsung khidmat. Seluruh petugas upacara adalah warga pesantren. Tampak hadir salah seorang Pendiri Pesantren Al-Mukmin Ustad Abu Bakar Ba’asyir yang dikenal mantan terpidana kasus terorisme.
Terorisme
Abdul Aziz SR mengatakan, salah satu wujud teroris(me) di Indonesia adalah terorisme buatan atau terorisme proyek. Terorisme jenis ini tidak memiliki ukuran dan karakteristik yang jelas soal seseorang atau sekelompok orang disebut teroris. Ukuran dan definisinya tergantung negara (aparat keamanan). Ia menjadi bisnis di bidang keamanan dan membutuhkan (sekaligus menghasilkan) anggaran yang sangat besar.
Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki sudah lama mendapat stigma sebagai sarang (dan "pabrik") teroris. Pemimpin Pesantren Ngruki Abubakar Ba’asyir menjadi objek penderita dari stigma tersebut. Ba’asyir melawan tapi tak berdaya. Ia pun harus membayarnya dengan mendekam dalam penjara bertahun-tahun.
“Kini Ba’asyir telah bebas. Menariknya, belum lama ini dia pun bicara Pancasila. Ustadz sepuh ini dengan tegas mengatakan bahwa Pancasila itu mengandung nilai-nilai Tauhid. Menurutnya, para ulama ketika itu tidak mungkin menerima Pancasila jika tidak sejalan dengan Islam,” kata mantan Direktur Eksekutif Centre for Public Policy Studies (CPPS) Surabaya.
Lebih lanjut Aziz mengatakan, bisa jadi penegasan Bashir itu dipahami oleh pemerintah bahwa Pondok Al-Mukmin Ngruki bukan (lagi) sarang teroris. Pesantren itu bukan penyebar radikalisme. Buktinya ia mengakui Pancasila.
Mungkin karena itu, pemerintah mengirimkan menterinya untuk kegiatan Agustusan di sana. “Tidak tanggung-tanggung, yang dikirim Menko PMK Muhadjir Effendy, yang juga dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah dan pakar Ilmu Sosial,” katanya mengunci percakapan.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
