Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia memang sudah diwacanakan sejak lama, bahkan sejak Presiden Sukarno masih berkuasa. Namun, upaya itu masih terus menjadi wacana, karena bisa jadi setiap Presiden yang berkuasa di negeri ini seperti sudah merasa 'mager' alias malas gerak, sehingga pemindahan Ibu Kota terus menjadi wacana.
Lantas, bagaimana wacana pemindahan Ibu Kota itu di mata Presiden Joko Widodo (Jokowi)? Sepertinya, di tangan Jokowi, upaya atau rencana pemindahan Ibu Kota itu sudah semakin maju. Seperti diketahui, untuk soal pembangunan infrastruktur saja, Jokowi tidak mau menunggu waktu lama, karena menurutnya menunggu hanya akan membuat segalanya makin mahal. Dan, sepertinya progres pemindahan Ibu Kota ini sudah bukan lagi sebagai wacana.
Setidaknya, dalam rapat terbatas pada Senin (29/04/2019) di Kantor Presiden, dari tiga alternatif yang disodorkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Presiden Jokowi memutuskan alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Jawa. Dengan kata lain, Jokowi menilai dua alternatif lainnya bahwa Ibu Kota masih tetap di Jakarta atau di sekitaran Jakarta, bukanlah solusi yang tepat untuk menjawab mengapa ibukota harus pindah.
Oleh karena itu, saya sangat sependapat dengan apa yang dikemukakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, yang mengatakan ada banyak pertimbangan kenapa ibu kota harus dipindahkan dari Jakarta.
"Banyak sekali, jadi itu salah satunya daya dukung Jakarta. Bukan hanya kemacetan atau banjir, enggak, tapi daya dukungnya sendiri," ungkap dia di Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Selain itu, masih menurut Basuki, faktor persebaran penduduk juga turut menjadi salah satu pertimbangan utama. Faktor berikutnya, yakni pemerataan pembangunan di Nusantara. Dengan berpindahnya ibu kota akan membantu pembangunan infrastruktur di wilayah lain yang kini tengah diusung pemerintah.
Soal wilayah mana yang pantas menjadi Ibu Kota pengganti Jakarta? Seperti yang disinggung Jokowi, yaitu wilayah timur Indonesia. Jika mengacu pada wilayah timur Indonesia, sebaiknya dipilih pula wilayah yang jauh dari lintasan bencana alam, seperti gempa bumi dan letusan gunung, termasuk tentu saja musibah banjir yang seringkali melanda Jakarta.
Jika mengacu pendapat dari Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, ada tiga provinsi yang dinilai layak dipilih menjadi ibu kota baru. Tiga provinsi tersebut adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
"Kalau kita lihat dari tahun 1960 sampai dengan sekarang, kejadian bencana wilayah paling aman ya di Kalimantan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat," ujar Sutopo seperti dikutip di laman Liputan6.com (1/5/2019).
Salam dan terima kasih!
sumber:
Liputan6.com (30/4/2019): "Daftar Alasan yang Membuat Ibu Kota Harus Pindah ke Luar Jawa"
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
