Cepat atau lambat Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan segera melakukan pergantian ketua umum (Ketum) seusai penetapan Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden periode 2019–2024 mendampingi presiden Jokowi untuk periode keduanya. Hingga saat ini Ma’ruf Amin masih menjabat sebagai Ketua Umum MUI.
Ma’ruf Amin sendiri mengatakan bahwa dirinya akan mundur dari jabatan Ketua Umum MUI usai dilantik sebagai wapres 2019–2024.
Ia juga menjelaskan, secara kelembagaan pengganti jabatan Ketum akan beralih kepada Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI. Namun, ia mengaku kalau saat ini jabatan Waketum diduduki oleh dua orang, sehingga pemilihan akan dilakukan dalam rapat pleno.
Meski demikian, tentu masyarakat Indonesia mengharapkan agar kelak pengganti Ma’ruf Amin bukanlah sosok yang radikal, sehingga jabatan tertinggi di MUI sebaiknya diisi oleh tokoh Islam yang moderat.
Perilaku radikal merupakan tindakan yang mengandung unsur kekerasan. Sedangkan pernyataan verbal masuk ke dalam kategori radikal yakni segala bentuk pemikiran diskursif serta mengandung unsur intoleransi terhadap kelompok yang berbeda.
Pada level perilaku verbal, orang bisa dengan mudahnya menyalahkan orang lain dan intoleran terhadap perbedaan, menyerang dan menyalahkan pihak lain secara verbal, serta menyebarkan berita dan konten yang bermuatan kebencian pada pihak lain, apalagi jika mengandung unsur hoax.
Dengan demikian salah satu hal penting yang menjadi acuan bagi MUI untuk memilih Ketua Umum MUI, adalah tokoh Islam yang moderat dan memiliki sifat toleransi terhadap perbedaan.
Selain itu Ketua MUI juga harus memiliki keilmuan yang fakih, syarat tersebut setidaknya seorang ulama mampu menjawab persoalan umat.
Banyaknya permasalahan umat saat ini tentu membutuhkan buah pikir dari tokoh yang mampu mengurai permasalahan sosial yang ada.
Ketua Umum MUI juga wajib berorientasi ukhrawi dan hanya mencari ridha Allah SWT. Hal ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak menjual agama untuk mencari kepentingan dunia. Sehingga jangan sampai ada oknum penjual fatwa untuk mencari dunia.
Sebelumnya kita sudah tahu bahwa sikap toleransi terhadap perbedaan harus ada dalam diri ketua MUI. Hal ini dimaksudkan agar ulama bisa akrab dengan masyarakat kecil. Hal tersebut merupakan bentuk suri tauladan dari Rasulullah, sehingga jangan sampai jauh dari orang lemah dan dekat dengan penguasanya.
Sebelumnya Yenny Wahid pernah mengatakan , kebanyakan umat Islam di Indonesia yang beraliran moderat tidak berani menyuarakan pendapatnya di muka umum. Selama ini, aliran mayoritas umat Islam itu diam dan tidak merespons munculnya berbagai tuntutan segelintir kelompok radikal yang ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia.
Yenny juga berpendapat, umat Islam moderat posisinya kalah dengan segelintir kelompok radikal yang pandai menyampaikan aspirasinya yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia.
Akibatnya muncul asumsi bahwa umat Islam di Indonesia dikenal sebagai umat radikal yang keras dan tak toleran. Hal tersebut karena banyak tokoh moderat yang jarang menyuarakan pendapatnya sebab takut kehilangan pendukung.
Dari penuturan tersebut tentu tidak menampik bahwa Ketua MUI pengganti Ma’ruf Amin haruslah tokoh Islam Moderat dan berani menyuarakan toleransi tanpa ragu–ragu.
Kita tentu tahu bahwa tuntutan kelompok radikal tidaklah masuk akal, merekalah yang menyebabkan terjadinya banyak kekerasan di Indonesia. Padahal Islam merupakah agama yang cinta damai, bukan agama yang merusak rumah makan dengan kalimat takbir.
Majelis Ulama Indonesia tentu jangan sampai diisi oleh pengurus yang memiliki paham radikalisme. Apalagi sampai memiliki keinginan untuk mendirikan negara khilafah.
Ketua MUI pengganti Ma’ruf Amin haruslah paham dan mampu menerapkan nilai–nilai Islam moderat. Islam moderat sendiri merupakan hal yang sesuai dengan kebutuhan masa kini, karena mendorong pada kerukunan umat manusia kendati memiliki perbedaan latar belakang dan tidak meniadakan pihak lain yang berbeda.
Selain itu Ketua MUI juga harus berani menegaskan diri sebagai umat muslim yang antiterorisme. Karena dengan menjadi Islam yang moderat maka sejatinya pengabdiannya di MUI tidak hanya untuk kalangan muslim saja, tetapi juga bagi non-muslim.
Semoga setelah nanti Ma’ruf Amin Mundur dari Jabatannya sebagai Ketua Umum MUI, kita dapat menemukan sosok Islam Moderat pengganti Ma’ruf Amin, dan pastinya memiliki kredbilitas yang tidak diragukan.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews