“Aneh”, satu kata ini terbetik di benak saya. Ketika beberapa kali mendapati kasus, yang susah dinalar dengan logika.
Pasalnya ada pihak yang sengaja melemparkan isu, setelah dijawab dan dituntut membuktikan, justru penjawab diminta membuktikan bahwa isu tidak benar – piye coba.
Masih ramai di jagad media mainstram dan medsos, ada ibu- ibu di Karawang mendatangi warga sembari menghasut, kalau memilih pasangan Capres Cawapres 01 terjadi hal tak diinginkan.
Yaitu adzan dilarang berkumandang, pernikahan sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan) diperbolehkan.
Bagi masyarakat level bawah, jelas gampang termakan fitnah keji dan tidak bertanggung jawab ini, pasti langsung goyah pendirian, manut ucapan penghasut agar memilih Capres disarankan.
Padahal mau dinalar kayak apapun juga susah, cawapres 01 adalah seorang Kyai masak melarang azan dan menghalalkan pernikahan sejenis.
CNN Indonesia, 25 Feb 2019
“ Mereka itu dari relawan Pepes. Saya tidak tahu kepanjangannya apa. Tapi mereka memang dari Pepes. Mereka sudah dapat sertifikasi dari BPN”kata Ferdinan
-
Menurut Ferdinand para ibu-ibu itu hanya menyampaikan kekhawatiran mereka seandainya Jokowi terpilih kembali.
-
Dia pun (Ferdinand) menantang TKN Jokowi Ma’ruf untuk menjawab kekawatiran emak-emak di Karawang dengan Argumentasi. Bukan dengan melaporkan ke polisi dan menyebutnya sebagai kampanye hitam”.
Kemudian mari mundur sedikit pada acara debat capres yang kedua, diselenggarakan KPU pada 17 February 2019, ramai terkuak kepemilikan lahan seluas ratusan ribu hektare di Aceh dan Kalimantan.
Ada pernyataan menarik di ujung debat (closing statement), bahwa kepemilikan lahan adalah HGU dan jika negara meminta siap dikembalikan.
Detik.com, 25 Feb 2019
Hidayat Nur Wahid – “ Kan dan di sekitar beliau ternyata ada Pak Ercik Thohir yang ternyata menguasai konsesi lahan yang jauh lebih banyak daripada yang di Pak Prabowo, kemduian juga Pak Luhut Binsar panjaitan juga mempunyai.
Hidayat mengatakan seharusnya Jokowi memulai dari lingkarang terdekatnya. Ia juga meminta dibuat aturan yang jelas mengenai pengembalian hak guna usaha (HGU) yang akan dibagikan ker rakyat.
Coba, yang bikin statement siap mengembalikan lahan siapa yang mengucapkan, tetapi kenapa minta orang lain untuk memberi contoh untuk lebih dulu mengembalikan.
Cukup dua artikel saja (sebenarnya masih ada yang lain), sebagai bukti ‘Siapa yang melempar isu dan siapa yang diminta membuktikan.’
Analogi sederhananya, ketika saya mengatakan ‘Kamu ambil jatah siang saya’ ketika orang dituduh menyangkal, justru saya minta pembuktikan bahwa sangkaan saya salah.
Perdebatan memang (sadar tidak sadar) dirancang untuk saling menjatuhkan, tetapi selama fair atau tidak fitnah semuanya pasti bisa diterima akal.
Tetapi kalau sudah menuduh, tanpa sumber yang valid dan si tertuduh diberi pekerjaan tambahan untuk membuktikan tuduhan salah, benar benar Aneh, kan?
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
