Dengan penunjukan Listyo Sigit Prabowo, kita harapkan ke depan penunjukkan kepala Staf Angkatan dan Kepala Polri ditunjuk berdasarkan kemampuan, tidak dipengaruhi pertimbangan SARA.
Pada hari Rabu, 27 Januari 2021, Presiden Joko Widodo melantik Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dilantik sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta.
Dengan pelantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo itu, bisa dikatakan bahwa sejarah baru tengah ditulis. Oleh karena setelah 43 tahun, akhirnya Indonesia kembali memiliki seorang Kapolri yang beragama Kristen (Katolik).
Sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan 75 tahun yang lalu, Indonesia hanya pernah satu kali memiliki Kapolri yang beragama Kristen (Protestan), yakni Jenderal Polisi Widodo Budidarma (1974-1978).
Memang benar bahwa Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo adalah Kapolri yang beragama Kristen, tetapi bukan itu yang perlu dibesar-besarkan. Yang perlu dibesar-besarkan adalah dengan penunjukkan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo itu Presiden Jokowi menunjukkan bahwa setiap warga negara Indonesia—siapapun dia, tanpa memandang latar belakang suku dan agama—dapat menjadi Kapolri.
Dengan, demikian karier setiap warga negara Indonesia menjadi tidak terbatas. Dengan kata lain, seseorang itu diangkat karena dianggap mampu dan memenuhi persyaratan. Bukan karena embel-embel SARA, suku, agama, ras dan antargolongan. Itulah cita-cita para founding fathers negara ini.
Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama.
Keadaan yang sama diharapkan juga berlangsung di Angkatan yang lain. Angkatan Darat sempat memiliki Kepala Staf yang beragama Kristen, yakni Letnan Jenderal Bambang Sugeng (1952-1955) dan Jenderal Maraden Panggabean (1968-1969). Setelah itu, praktis tidak pernah ada lagi.
Adapun Angkatan Laut, pernah dua kali memiliki Kepala Staf Angkatan Laut yang beragama Kristen, Laksamana Sudomo (1969-1971) dan Laksamana Rudolf Kasenda (1986-1989). Angkatan Udara pernah memiliki Kepala Staf Angkatan Udara yang beragama Hindu (2012-2015).
Baca Juga: Penunjukan Calon Kapolri dan Sikap MUI
Sementara untuk Panglima ABRI/TNI pernah empat kali dijabat oleh jenderal beragama Kristen, yakni Letnan Jenderal Urip Sumoharjo (1945-1948), Mayor Jenderal TB Simatupang (1950-1953), Jenderal Maraden Panggabean (1973-1978), dan Jenderal LB Moerdani (1983-1988).
Dengan penunjukan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ini, kita harapkan ke depan penunjukkan kepala Staf Angkatan dan Kepala Polri ditunjuk berdasarkan kemampuan, dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan SARA.
Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia memiliki peluang yang sama. Siapapun dia.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
