Lembaga Quick Count, Perlukah Dipindahkan ke Antartika?

Kata-kata di atas adalah di antara puncak kemarahan seorang Prabowo Subianto. Sebelumnya, tim suksesnya malah melaporkan beberapa lembaga survey karena hasil perhitungan quick count yang mereka buat dianggap tidak jujur oleh kubu paslon capres 02 ini. Padahal, tahun 2019 adalah tahun keempat lembaga-lembaga survei di Indonesia melakukan proses hitung cepat hasil perolehan suara Pemilihan presiden dan wakil presiden, legislatif dan kepala daerah.

Sebelumnya, di hari pemungutan suara Pilpres dan Pileg 2019, sore harinya calon presiden Prabowo Subianto sudah mendeklarasikan kemenangannya yang menurutnya berdasarkan data survey lembaga internal.

Koalisi Prabowo menuduh lembaga survey tersebut dipesan secara khusus oleh kubu Jokowi-Ma'ruf. Bahkan sebelum pemungutan suara dan quick count dilakukan, kubu ini sudah mengarahkan tudingan ke lembaga survey dengan alasan framing untuk menggiring opini publik.

Sejak hari pertama pemungutan suara 2019, 17 April 2019 lalu, sepuluh lembaga survey telah merilis hasil quick count yang memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf dengan perolehan prosentase sekitar 55% suara. Sementara itu, menurut quick count dari lembaga-lembaga yang sama, Prabowo-Sandiaga memperoleh prosentase sekitar 45%.

Ternyata publikasi hasil quick count ini diabaikan sama sekali oleh seorang Prabowo Subianto yang pada sore dan malam harinya langsung melakukan deklarasi kemenangan yang pertama bahkan kedua kalinya. Prabowo juga melakukan sujud syukur atas kemenangan dalam perhitungan real count lembaga internalnya.

Jum'at, 19 April 2019, Prabowo bersama anggota pendukung dan anggota koalisinya yang masih tersisa mendampingi mengadakan syukuran sekaligus sujud syukur kemenangan. Sindiran pedas terlontar dari mulut Prabowo untuk lembaga survey dengan meminta agar lembaga survey pembohong pindah ke Antartika. Di mata seorang Prabowo, lembaga-lembaga survey quick count ini dinilai tidak ilmiah dan bekerja demi kepentingan klien semata. Benarkah begitu?

Gayung pun bersambut. Menjawab segala tuduhan dan sindiran dari kubu Prabowo yang meragukan mereka, sejumlah lembaga survey itu pun menggelar eskpos data hasil quick count yang mereka terapkan. Charta Politika, Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Indikator, Cyrus Network, Indo Barometer, Konsepindo, Populi Center dan Poltracking ada di antara lembaga yang hadir untuk menjelaskan metode, skema kerja dan sumber data survey mereka.

Sebenarnya mereka mengundang perwakilan BPN untuk hadir tapi ternyata BPN tidak mengirimkan satu utusanpun.

Bahkan, dengan tegasnya ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Philips Vermonte mengatakan bahwa quick count maupun exit poll yang dikerjakan lembaga-lembaga di bawah naungannya bukan dilakukan untuk menipu penguin. Philips menegaskan bahwa survey itu dilakukan secara serius dan tidak main-main-main.

Quick count dan exit poll bukan abal-abal atau mengarang atau aktivitas menipu penguin-penguin. Kita adalah scientific dan diselenggarakan secara serius dan bukan main-main," Philips Vermonte saat memberikan keterangan pers di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4). (Sumber: CNN Indonesia)

Sebenarnya cukup aneh jika Prabowo meragukan validitas hasil survey hanya sebagian saja karena dia hanya mempermasalahkan hasil QC untuk pilpres, tidak untuk hasil QC Pileg dimana Gerindra memperoleh raihan suara cukup tinggi kedua setelah PDIP yaitu kisaran angka 12,8 persen suara.

Saya memperhatikan absennya seorang Mardani Ali Sera di deklarasi yang Prabowo gelar. Padahal, biasanya ia paling vokal menyuarakan gerakan Ganti Presiden. Tak ada pembelaan dari seorang Mardani atas pengakuan kemenangan Prabowo-Sandi dan penolakan hasil Quick Count lembaga-lembaga survey resmi.

Mardani yang seorang politikus PKS tentu bercermin dari perolehan suara PKS tahun ini yang cukup tinggi dalam hitung cepat pemilu legislatif kali ini. Ia yang juga bertugas berkeliling mengamati tempat pemungutan dan penghitungan suara tentu saja melihat langsung cara kerja KPU di lapangan.

Ia juga memahami bagaimana perwakilan lembaga survey bekerja dalam mengirim data quick count. Absennya Mardani, penarikan mundur kader SBY merupakan di antara indicator adanya ketidaksepahaman antar anggota koalisi di kubu ini.

Di tahun 2017 juga hasil Quick Count lembaga survey yang sama dengan yang dirilis di media resmi kali ini menayangkan perolehan hasil akhir suara Ahok-Djarot dengan Anies-Sandi di Pilkada DKI Jakarta. Dan kala itu Prabowo langsung menerima hasil Quick Count bahkan menggelar deklarasi kemenangan pasangan yang diusungnya itu. Percaya koq milih-milih ya?

Lembaga yang menayangkan QC Pilkada DKI yaitu Litbang Kompas (Basuki-Djarot 42 persen; Anies-Sandi 58 persen), PolMark Indonesia (Basuki-Djarot 42,44 persen; Anies-Sandi 57,56 persen), LSI Denny JA (Basuki-Djarot 42,33 persen; Anies-Sandi 57,67 persen), dan SMRC (Basuki-Djarot 41,94 persen; Anies-Sandi 58,06 persen). Dan, perhitungan akhir KPU dari data C1 asli menunjukkan presentase yang tidak jauh meleset dari hasil Quick Count. Keakuratan Quick Count pun terbukti saat KPU menetapkan Ahok-Djarot memperoleh 42 persen suara dan Anies Sandi memperoleh 58 persen suara (Sumber: Kompas.com)

Apapun tuduhan yang digulirkan BPN terhadap lembaga-lembaga survey di Indonesia tidaklah menurunkan kredibilitas mereka. Justru dengan ini mereka terpacu untuk bekerja lebih baik dan lebih akurat dalam hasil.

Meradangnya seorang Prabowo dan peristiwa deklarasi kemenangannya adalah bagian dinamika dalam proses pemilu. Toh siapa saja punya hak mengakui kemenangan asalkan tak ada pola-pola radikal berbentuk pemaksaan.

Hukum tetap tegak berdiri dan prosedur pemilihan sudah ada undang-undangnya tersendiri. Biarlah nyanyian merdu dari Prabowo mengiringi proses penghitungan manual hingga harinya KPU menetapkan hasil.

***