Kontestasi di pemilihan presiden (Pilpres) 2019, Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto akan kembali saling berhadapan. Keduanya tentu punya cara dan strategi jitu untuk memenangi Pilpres 2019 nanti.
Bagi Jokowi, segalanya sudah dimiliki. Dukungan partai koalisi tak perlu ditanya lagi jumlahnya. Kinerjanya selama ini juga patut diacungi jempol, bahkan dunia internasional pun mengakuinya. Pengalamannya memimpin rakyat tak bisa dipandang sebelah mata.
Jokowi adalah satu-satunya orang di Indonesia, yang menduduki jenjang kepemimpinan di pemerintahan dari jenjang paling bawah hingga yang paling atas. Dari Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden Republik Indonesia.
Rakyat di pelosok daerah pun masih terus berharap, apa yang sudah dibangun selama ini untuk terus dilanjutkan agar bisa dinikmati juga oleh masyarakat lainnya di Indonesia. Itulah sekelumit modal yang sudah dimiliki sang Petahana.
Tinggal selangkah lagi, dalam hal peningkatan sumber daya manusia (SDM) sebagai kekayaan yang sekaligus kekuatan real bangsa ini, yang akan digerakkan oleh Jokowi dan KH Ma'ruf Amin di lima tahun berikutnya.
Bagaimana dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno? Inilah rival Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Seperti diketahui, Prabowo tidak memiliki pengalaman memimpin di pemerintahan seperti Jokowi.
Lain halnya dengan Sandiaga Uno, namun Sandi pun hanya beberapa bulan menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Anies Baswedan. Secara kedekatan dan bagaimana menyelami apa yang dirasakan rakyat, Prabowo-Sandi tentu saja tak bisa diharapkan melebihi apa yang dimiliki dan sudah dilakukan Jokowi.
Oleh karena itu, tak ada lagi cara dan strategi lain yang bisa digunakan untuk mengalahkan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 nanti, kecuali strategi bagaimana agar elektabilitas Jokowi sebagai Petahana bisa menurun di mata publik, sehingga antara Prabowo dan Jokowi akhirnya seakan-akan tidak memiliki kemampuan yang berbeda bagaimana memimpin rakyat dan negara.
Politik itu identik dengan persepsi, sehingga apabila persepsi seorang politikus sudah diserang atau dirusak sedemikian rupa, maka sesungguhnya dia bisa dikatakan sudah mati. Padahal, semua itu dilakukan dengan cara yang kotor, keji, dan tidak bertanggung jawab. Kita biasa menyebutnya dengan istilah 'Black Campaign' atau kampanye hitam.
Kabar bohong atau hoax yang masif beredar di tengah masyarakat, khususnya yang menyerang Pemerintahan Jokowi, termasuk juga sisi pribadi Jokowi, begitu sangat dirasakan gaungnya hingga mempengaruhi elektabilitas Jokowi sebagai petahana di Pilpres 2019.
Hal itulah yang dikatakan Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Raja Juli Antoni. Menurut sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini, ada upaya membuat masyarakat ragu untuk memilih Jokowi-Ma'ruf dengan menggunakan hoaks. Banyaknya hoaks, menurut dia, menyebabkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf masih belum menembus 60 persen.
"Memang suasana di bawah tidak terlalu baik, terutama maraknya isu hoaks yang mendeligitimasi, dan demoralisasi hasil pembangunan Pak Jokowi. Manipulasi angka pembangunan sangat masif dilakukan oleh tim sebelah," kata Toni melalui pesan singkat, Rabu 28/11/2018).
Tantangannya memang terasa berat bagi Jokowi, utamanya bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat agar bisa menilai sebuah pemberitaan secara bijak. Jangan asal telan mentah-mentah sebuah informasi, tanpa melakukan penelusuran dari berbagai sumber yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Begitu juga, diharapkan rakyat bisa melihat rekam jejak dari para peserta kontestasi pilpres ini, baik Jokowi dan KH Ma'ruf Amin maupun pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Melihat dan mempelajari rekam jejak pasangan Capres merupakan upaya bagi kita semua untuk mendapatkan seorang pemimpin yang terbaik. Terbaik untuk rakyat, dan terbaik untuk bangsa ini. Semuanya untuk rakyat.
Khususnya bagi kaum milenial yang lahir di tahun 2000-an. Mereka perlu melihat ke belakang pasangan capres yang ada, lihat rekam jejaknya dan kiprahnya di Tanah Air ini.
Seperti yang dikatakan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, pentingnya visi misi seorang pemimpin harus diimbangi juga oleh rekam jejak atau track record masa lalunya. Kata Mahfud MD, visi misi yang bagus tidak punya banyak arti jika rekam jejak masa lalu pemimpin itu penuh masalah.
"Misal, bisa saja pemimpin mempunyai visi misi yang baik, tapi punya masa lalu yang gelap terkait dengan pelanggaran HAM, kasus korupsi dan lain-lain," kata Mahfud (30/11/2013).
sumber:
1. KOMPAS.com (28/11/2018) "Timses Sebut Masyarakat Dibuat Ragu Pilih Jokowi karena Hoaks"
2. TRIBUNNEWS.com (30/22/2013) "Visi Misi Pemimpin Harus Diimbangi Rekam Jejak yang Baik"
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
