Riak-riak penolakan adanya rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi justeru yang paling keras dari pendukung Prabowo, bahkan reaksinya sangat negatif.
Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo seharusnya sebagai pengejewantahan niat baik keduanya terhadap bangsa dan negara, merukunkan kembali pendukung masing-masing kubu yang selama ini sejak Pilpres 2014 sudah terpecah belah.
Mengingat keduanya adalah simbol bagi para pendukungnya, lebih dari itu keduanya merupakan tokoh panutan bagi masing-masing kubu. Itulah agenda Utama dari rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo.
Adanya wacana rekonsiliasi dengan Persyaratan pembebasan kasus hukum pendukung Prabowo-Sandi, bahkan juga pemulangan Habib Riziek, sepertinya kurang elok kalau sampai terjadi. Biarlah perkara hukum berdiri sendiri terlepas dari rencana rekonsiliasi.
Mantan koordinator Juru bicara Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan saran secara pribadi agar rekonsiliasi tersebut dimanfaatkan untuk membawa pulang Habib Rizieq Syihab ke Indonesia.
"Ini pandangan pribadi saya, bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada HABIB RIZIEQ kembali ke Indonesia," tulis Dahnil dalam akun Twitternya, Jumat (5/7/2019).
Wacana Dahnil tersebut ditanggapi oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko lantas angkat bicara soal pernyataan Dahnil. Moeldoko mengatakan rekonsiliasi dilakukan untuk membicarakan masalah bangsa dan negara. Bukan perseorangan.
Moeldoko juga sebelumnya menilai rekonsiliasi tak lagi menjadi agenda prioritas Jokowi. Meski mendukung rekonsiliasi, dia khawatir langkah tersebut justru dijadikan ajang untuk menegosiasikan kepentingan kelompok tertentu.
Penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan ketegasan dalam penerapannya, kalau penegakan hukum sangat mudah diintervensi kepentingan politik, maka akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dinegeri ini.
Rekonsiliasi harus dimaknai sebagai upaya mengaktualkan sikap kenegarawan Jokowi dan Prabowo, dimana keduanya harus mengeliminir kepentingan politik secara pribadi demi kepentingan Bangsa dan Negara.
Kesediaan keduanya untuk bertemu dalam sebuah rekonsiliasi, akan menjadi sejarah politik bagi bangsa ini. Memang rekonsiliasi ini harus terlepas dari berbagai kepentingan paskapemilu, bukanlah merupakan upaya lobi-lobi politik untuk mendapatkan jatah kursi kekuasaan.
Bisa saja rekonsiliasi ini akan menimbulkan berbagai prasangka, bahkan mungkin Prabowo akan di bully oleh pendukungnya, dan dituduh telah berkhianat, tapi seorang Prabowo pasti akan menepis tuduhan tersebut dengan komitmennya.
Riak-riak penolakan adanya rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi justeru yang paling keras dari pendukung Prabowo, bahkan reaksinya sangat negatif.
Perlu disosialisasikan bahwa rekonsiliasi bukanlah bentuk dari penyerahan diri Prabowo kepada Koalisi Jokowi, tapi lebih kepada untuk mereda dan menurunkan ketegangan politik.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
