Intervensi Partai dalam Pembentukan Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Seharusnya Partai politik membiarkan Presiden Jokowi menjalankan hak Prerogatifnya, itu kalau Partai politik benar-benar berpikir untuk kepentingan Bangsa dan Negara.

Kamis, 4 Juli 2019 | 07:09 WIB
0
38
Intervensi Partai dalam Pembentukan Kabinet Jokowi-Ma'ruf
Jokowi-Ma'ruf (Foto: Katadata)

Sangat riskan kalau jabatan Menteri di isi oleh kader Partai politik, apa lagi Partai yang merasa berjasa atas Kemenangan Jokowi-Ma'ruf. Dikuatirkan jabatan Menteri tidak di isi oleh kalangan profesional yang memiliki kapasitas yang sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi.

Partai politik harus menghilangkan tradisi yang kurang baik tersebut, seperti sebelumnya banyak kader partai yang memiliki posisi di kabinet cenderung abai menjaga citra Pemerintahan. Imbas dari buruknya perilaku tersebut bukanlah ke Partai politik, tapi justeru pada nama baik Presiden.

Kasak-kusuk sebelum penentuan posisi Menteri kabinet Jokowi, NasDem dan PKB sudah mau adu banyak jatah Menteri. Apa memang ada keharusan seperti itu, apa betul loyalitas itu penuh pamrih, terus dimana semangat ingin menciptakan Pemerintahan yang kredibel.

Tanggung jawab Presiden Jokowi bukanlah pada Partai politik, tapi kepada amanat rakyat yang sudah memberikan suara dan dukunganya, juga kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya.

Bagaimana mungkin Presiden Jokowi bisa menciptakan kabinet yang profesional, kalau belum dibentuk saja sudah diintervensi oleh kepentingan Partai.

Saya yakin Presiden Jokowi lima tahun kedepan sudah tidak ada beban untuk mengakomodir ataupun tidak kepentingan Partai, karena memang beliau sudah 2 Periode menjabat sebagai Presiden, dan tidak mungkin mencalonkan diri lagi.

Maka dari itu, Presiden Jokowi akan memberikan Menteri yang terbaik bagi bangsa dan negara, para menteri yang betul-betul loyal kepada kepentingan Bangsa dan Negara, bukan menteri yang terbebani oleh kepentingan Partai.

Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK), seharusnya memberikan ruang gerak kepada Presiden Jokowi untuk menjalankan hak Prerogatifnya. Tidak perlu merasa berjasa sehingga perlu menuntut balas jasa politik.

Biarkan Presiden Jokowi memilih Menteri yang sesuai dengan kebutuhannya. Lihat saja beberapa Menteri Jokowi pada Periode pertama, yang non partisan, seperti Susi Pudjiastuti, Retno Marsudi, dan Sri Mulyani, prestasi mereka sangat Moncer.

Keberanian Presiden Jokowi mengangkat Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan sangat luar biasa, dengan latar belakang pendidikannya hanya setingkat SMA, tapi ternyata pilihan Presiden Jokowi sangat tepat.

Baca Juga: Mental Pecundang, Merasa Dikalahkan Foto Editan

Nah dari sini kita bisa tahu bahwa, Presiden Jokowi punya feeling yang kuat untuk memilih siapa yang patut menjadi menterinya. Jadi Partai politik tidak boleh memaksakan kehendak, apa lagi mematok jumlah kursi Menteri yang harus didapat.

Saya kok tidak melihat kader-kader yang potensial di Partai politik, kalaupun ada paling jumlahnya hanya satu dua orang. Kalau satu Partai merasa harus mendapatkan jatah 11 kursi menteri, dan ada dua atau tiga Partai yang merasa paling berjasa, meminta jasa yang sama, maka parpol sudah benar-benar melakukan praktik politik dagang sapi.

Akhirnya masyarakat benar-benar tahu bahwa Partai politik hanya memikirkan kepentingannya sendiri, bukanlah berpikir untuk kepentingan negara. Seharusnya Partai politik membiarkan Presiden Jokowi menjalankan hak Prerogatifnya, itu kalau Partai politik benar-benar berpikir untuk kepentingan Bangsa dan Negara.

***