Jogja Membara: Jokowi "Isyaratkan" Melawan, Sultan "Kunci" Restu!

Wilayah Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat yang selama ini tenang dan damai, tiba-tiba pada Jum’at (23/3/2019) dikejutkan dengan suara keras Presiden Joko Widodo. Jokowi tampak marah di depan massa yang cukup besar. Nadanya sangat serius!

Jokowi mengatakan bahwa setelah dia diam saja selama empat setengah tahun dihujat, dihina, direndahkan, difitnah, dan lain sebagainya, “Tetapi hari ini di Jogja, saya sampaikan, saya akan lawan!” Pidato ini pun viral di media dan medsos.

Wartawan senior Asyari Usman mencoba menafsirkan kemarahan Jokowi tersebut dengan 3 tafsiran. Pertama, ada yang berpendapat bahwa dia sedang frustrasi berat karena menghadapi kenyataan di lapangan.

Kenyataan bahwa rakyat menginginkan Prabowo Subianto menjadi Presiden. Prabowo dan Sandiaga Uno disambut di mana-mana dengan tulus-ikhlas dan semangat tinggi. Di mana-mana, di seluruh Indonesia, selalu saja acara keduanya membludak.

Kedua, ada pula yang berpendapat bahwa kemarahan Jokowi itu, sebetulnya, diarahkan ke Tim Kampanye Nasional (TJN). Sebab, TKN yang diketuai pengusaha sukses, Erick Tohir, tersebut gagal menjual Jokowi kepada rakyat.

Padahal, untuk masyarakat disediakan segala kemanjaan asalkan mereka mau mendukung Jokowi. TKN memang gagal total. Tetapi, kegagalan itu tampaknya bukan salah mereka. Sebab, mereka sudah melakukan semua hal.

Apa saja diterapkan untuk membujuk rakyat. Mulai dari cara yang paling persuasif sampai ke cara yang sangat tidak persusif. Mulai dari cara yang baik sampai ke cara yang kelihatannya baik. Tidak ada yang belum dilakukan oleh TKN.

Jokowi bahkan dibantu oleh berbagai instansi negara yang seharusnya netral. Kita bisa lihat dengan jelas di lapangan bagaimana berbagai instansi tersebut berjuang untuk kemenangan Jokowi. Tetapi, rakyat tetap saja teguh mendukung Prabowo – Sandi.

Yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa Jokowi marah-marah di pentas Jogjakarta kemarin sebagai isyarat pada semua bawahannya. Isyarat agar segera menafsirkan kemarahan Jokowi itu. Dalam arti, agar segera melakukan perlawanan.

Ujaran Jokowi “saya akan lawan” yang disampaikan di Jogja itu sangat “berbahaya”. Andai yang berkata seorang tukang becak atau pedagang sayur, tentu saja tidak ada masalah. Nah, ini yang berucap itu seorang Presiden, bisa ditafsirkan sebagai perintah.

Sebab, ucapan Presiden juga memiliki konsekuensi hukum sebagai sebuah perintah Negara. Ingat, selain sebagai Kepala Pemerintahan, seorang Presiden juga punya kekuasaan sebagai Kepala Negara. Dan, Kepala Negara ini harus dilindungi secara hukum.

Nah, di sinilah yang dimaksud “berbahaya” tadi. Apalagi, Jokowi selama 4,5 tahun merasa dihujat, dihina, direndahkan, difitnah, dan sebagainya. Ini yang bisa ditafsirakan oleh aparat penegak hukum seperti Polri pimpinan Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Kalau TNI tentu saja akan mem-back up Polri yang setiap saat bisa diminta. Yang membuat celaka, kalau Jenderal Tito “salah tafsir” atas perintah Presiden Jokowi tadi. Bisa jadi akan terjadi penangkapan besar-besaran terhadap rakyat yang berbeda pilihan.

Kalau ia tidak cerdas dan cermat, tentu perintah itu dianggap sebagai pemberangusan suara rakyat. Namun, ternyata Kapolri piawai membaca pikiran dan kemauan rakyat kebanyakan. Makanya, ia pun langsung mengeluarkan instruksi kepada jajarannya.

Kapolri Tito sejak Jumat (22/3/2019) telah mengeluarkan surat edaran netralitas Polri dalam setiap tahapan pemilu. “Dilarang berfoto atau selfie di medsos dengan gaya mengacungkan jari telunjuk, jari jempol, maupun jari membentuk huruf V yang berpotensi digunakan oleh pihak tertentu untuk menuding keberpihakan atau ketidaknetralan Polri,” tulis surat tersebut.

Anggota Polri juga dilarang untuk menghadiri, menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan politik, kecuali melaksanakan pengamanan yang didasari oleh surat perintah tugas.

Personel juga diminta untuk menghindari tindakan kontra produktif dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat kepada Polri dalam menjaga dan mengawal berlangsungnya Pemilu 2019 yang aman, sejuk, dan sukses.

“Hindari pelanggaran anggota sekecil apapun yang dapat berdampak pada penurunan citra Polri. Tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan anggota di lapangan,” demikian instruksi Kapolri Jenderal Tito Karnavian.  

Sebagai rakyat jelata, instruksi Kapolri tersebut tentu saja melegakan. Karena, tidak akan ada lagi “pengekangan” terhadap suara rakyat yang selama ini dihantui dengan sejenis ancaman oleh sebagian pejabat pemerintah.

Terakhir adalah ancaman Menko Polhukam Wiranto yang mewacanakan akan diberlakukan UU Terorisme bagi penyebar hoax dan sebagainya. Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko malah menyatakan “perang total” segala.

Jika menyimak ujaran kedua pejabat pembantu Presiden Jokowi tersebut, jelas itu termasuk pula sebagai teror terhadap para pihak yang dianggap berseberangan dengan Pemerintah dan kubu paslon Joko Widodo – Ma’ruf Amin.

Pembelaan yang membabi-buta kepada capres petahana Jokowi membuat situasi politik yang semakin memanas. Pantas saja, karena merasa ada back up dari Moeldoko dan Wiranto yang keduanya pernah memegang pucuk pimpinan TNI, “saya akan lawan”.

Namun, tampaknya, ucapan bernada keras seperti mengancam yang disampaikan Jokowi di Jogja itu, membuat Sultan Hamengku Buwono X merasa “risih” juga. Makanya, tidak heran ketika Jokowi dan elit PDIP saat sowan ke Sultan tak mendapat respon.

Seperti dilansir Detik.com, Sabtu (23 Maret 2019, 22:26 WIB), elite PDIP bertandang untuk bertemu dengan Sri Sultan Hamengku Bowono X di Kompleks Keben Keraton, Jogjakarta. Mereka keluar tanpa memberi keterangan apapun kepada media.

Seperti diketahui, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dan Presiden Jokowi bertandang ke Keraton Jogjakarta Sabtu malam ini. Mereka datang di waktu yang berbeda-beda.

Rombongan Megawati dan Hasto lebih dulu tiba di Kompleks Keben Keraton sekitar pukul 18.46 WIB. Setelahnya Jokowi menyusul. Rombongan presiden sampai ke Kompleks Keben Keraton sekitar pukul 19.21 WIB.

Kedatangan elite PDIP ini disebut untuk bertemu dengan Raja Keraton Jogjakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Pertemuannya berlangsung tertutup. Pagar Kompleks Keben Keraton juga ditutup rapat petugas.

Setelah mengadakan pertemuan tertutup kurang lebih dua jam, para elit PDIP keluar dari Keraton. Namun diantara mereka tidak ada yang memberikan keterangan apapun kepada wartawan yang sudah menunggu di luar Keraton.

Ketua Relawan 'Alumni Jogja SATUkan Indonesia', Ajar Budi Kuncoro, yang terlihat di Kompleks Keben enggan memberikan keterangan ke wartawan. Dia berdalih tak mengetahui pertemuan elit PDIP dengan Sultan.

“Saya nggak tahu, saya nggak tahu," ujar Budi, panggilan akrabnya seraya meninggalkan kerumunan wartawan, mengutip Detik.com, Sabtu (23/3/2019). Tampaknya, pertemuan itu hasilnya kurang menguntungkan bagi kubu petahana.

Metriks Illahi

Menurut Direktur Eksekutif The Global Future Institute (GFI) Hendrajit, statement Jokowi di Jogja yang bernada emosional itu sungguh mengherankan. "Bertahun-tahun tinggal di kota Gudeg, Jokowi sama sekali tidak peka terhadap karakteristik geo-kultural kota itu," ujarnya.

Di kota ini sejak dulu merupakan laboratorium politik. Yang mana berbagai arus pemikiran dan pandangan dipilah dan diolah. "Sehingga medan energi kota ini merupakan Metriks Illahi. Merupakan pusat kehendak dan kesadaran," lanjut alumni UNAS ini.

Mengingat kodratnya yang melekat pada kota perjuangan ini, medan energi Daerah Istimewa Jogjakarta sangat kuat sehingga suasana rasa batin orang bisa terditeksi dan tertangkap pesan sentralnya oleh medan energi yang ada di kota ini.

“Kalau kondisi rasa yang melandasi ucapan atau pesannya bersifat positif, maka positif lah umpan baliknya pada si penyampai pernyataan atau pesan itu,” ungkap Hendrajit yang juga pemerhati Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri itu.

 Tapi jika sebaliknya, pernyataan itu akan ditangkap medan energi di kota ini sebagai sesuatu hal yang negatif. Sehingga umpan baliknya pun akan berdampak pada si penyampai pesan. Karena akan ditangkap pesannya sebagai doa.

“Sehingga cepat atau lambat akan menjadi kenyataan. Apakah itu? Melawan Rakyat. Yang berarti melawan sebuah gelombang. Jangan main main dengan geopolitik Jogjakarta,” tegas Hendrajit.

Boleh jadi, para elit PDIP dan Jokowi yang tadinya berniat ingin mendapatkan “restu” dari Raja Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X, ternyata restu yang diharapkan dari Sultan Jogja ini tidak didapatkannya.

Kalau Sultan tidak merestui, itu tandanya dunia tak merestui juga. Karena dalam sejarahnya pasca Perang Dunia II, dunia berada dalam genggaman Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat. Ingat saat Belanda mau menyerang Jogja?

Karena Pak Harto di bawah perlindungan Sultan Jogja, Belanda tidak berani menyerang. Jadi, sekarang ini dunia memang dalam “genggaman” Sri Sultan Hamengku Buwono X.

***