Pak Prabs, boleh saya kritik? Saya nunggu jawaban Anda, meski para pemuja dan pembela Anda akan langsung segera menjawab, mencurigai, dan membully.
Makanya, sebelum saya tulis, saya menunggu jawaban sampeyan. Saya ingin denger penjelasan selengkapnya soal pidato dalam 'The World in 2019 Gala Dinner' yang diselenggarakan The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura (27/11/2018).
Kalau melihat isi pidatonya, Tim Ahli Prabowo mungkin pusing kepala. Data yang mereka sodorkan sering tak terpakai, padahal sudah diberi petunjuk bagaimana membaca data secara terbalik. Tapi sebagai pecatan militer, Prabowo terbiasa punya cara baca sendiri. Pernyataannya jadi sering blunder. Sikap megalomanianya tidak memberi ruang empati pada liyan.
Menurut Agus Rahardjo (Ketua KPK), kondisi korupsi Indonesia tak separah penilaian Prabowo. Bandingkan dengan yang ditinggalkan zaman orde baru (Transparasi Internasional, 1999), Indonesia terburuk di Asia Tenggara dalam indeks persepsi korupsi.
Namun, secara perlahan, indeks persepsi korupsi Indonesia meningkat. Sekarang di Asean, di atas kita Singapura. Malaysia, kemudian Brunei. Dulu Vietnam, Filipina di atas Indonesia, sekarang sudah di bawah. Yang menyedihkan, dari data mutakhir dalam satu dekade, 65% pelakun korupsi dari partai politik.
Respons pemain bisnis di Singapura atas pidato Prabowo, jadi negatif. Persoalan yang menggelisahkan, dan ditunggu dari Prabowo, apa komitmennya menjaga stabilitas politik dan keamanan Indonesia, dengan maraknya politik identitas, radikalisme dan terorisme?
Pidato di Singapura itu kian menjadi blunder, justeru ketika Prabowo memberi pembelaan pada para ulama pendukungnya, yang cenderung mempunyai garis pandangan politik kilafiyah dan menebarkan intoleransi.
Saya tidak tahu, apakah dengan pidato Prabowo ingin mengatakan dirinya sebagai bagian dari Paradoks Indonesia? Dalam digital foot- print, sangat nyata, begitu banyak elite negeri ini, yang komentarnya selalu negatif (mengenai pemerintahan Jokowi), senyatanya adalah mereka yang mempunyai beberapa masalah, entah menyangkut hukum atau ekonomi (atau pun bahkan karier mereka).
Mendelegitimasi Jokowi, agaknya pilihan untuk membebaskan diri dari berbagai kesulitan, kekecewaan, dan bencana atas datangnya perubahan. Jaman Orba sudah lewat.
Isu pamungkas yang dimainkan, adalah agama (setelah isu PKI tidak sakti lagi). Apalagi di situ selalu terjadi perselingkuhan dengan penumpang gelap. Ibarat tumbu oleh tutup, dengan hiden agenda kelompok yang ingin mendirikan negara agama di Indonesia.
Apakah efektif? Tergantung berapa persen yang takut neraka kemudian menebusnya dengan memilih capres tertentu? Dan berapa persen takut neraka tapi memilih berbuat baik, berlogika waras, tak suka menindas liyan, dan perbuatan mulia lainnya.
Tapi saya masih nunggu jawaban Pak Prabs, sebelum saya posting tulisan ini. Gitu, Pak? Maka sementara saya kirim gambar sepasang suami-isteri yang lagi ngurusi manuk saja.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
