Mayoritas publik tidak setuju dengan prinsip Presiden sebagai petugas partai.
Kita mulai dulu dengan data. Ini survei LSI Denny JA, bulan Agustus 2023. Sebanyak 16,8% saja yang menyatakan setuju presiden sebagai petugas partai.
Tapi majoritas sebesar 71,6% menyatakan: “kami tidak setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai.
Pertanyaannya: Why? Mengapa? Mengapa mereka tidak setuju?
Sederhana saja alasannya. Mereka berbondong-bondong datang ke TPS memilih seorang presiden. Bagi mereka presiden akan bekerja untuk kepentingan mereka, untuk kesejahteraan mereka, untuk prinsip keadilan yang mereka inginkan, bukan bekerja untuk kepentingan partai !
Katakanlah kata “Petugas.” ingin disebut di sini, maka presiden itu lebih tepat dikatakan “presiden petugas rakyat,” atau “presiden petugas konstitusi.”
Di konstitusi kita tak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa presiden bertanggung-jawab kepada partai.
Memang benar Presiden itu diusulkan oleh partai. Tapi semua kebijakannya, semua pandangannya, tak harus disetujui dulu oleh partainya.
Batas kerja seorang presiden hanyalah konstitusi dan undang-undang yang berlaku, bukan kehendak partainya.
Menyatakan presiden petugas partai menyalahi prinsip demokrasi. Dalam demokrasi seorang presiden bekerja sebesar-besarnya untuk kepentingan publik bukan kepentingan partai, apalagi kepentingan ketua umum partai.
Dalam banyak kasus sejarah, bahkan seorang presiden berjuang untuk bangsanya untuk negaranya walaupun kadang ia harus melawan kebijakan partainya sendiri.
John F Kennedy pernah menyatakan: “Ketika menjadi presiden, kesetiaanku kepada negara dimulai, dan kesetiaanku kepada partai berhenti.”
Ini penting dikatakan agar dalam kosa kata politik menjelang pemilu presiden 2024, kita tahu mana prinsip yang benar, mana prinsip yang salah. Mana prinsip yang harus dipopulerkan, mana prinsip yang jangan digunakan.
Menyatakan presiden petugas partai, itu tak hanya menyalahi prinsip demokrasi, tapi juga tak tertulis dalam konstitusi kita.
***
Denny JA
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
