PAN kalau mengikuti aturan UU MD3 tidak bisa mengirimkan kadernya baik untuk menjadi wakil ketua DPR maupun wakil ketua MPR.
Politisi Partai Amanat Nasional atau PAN yaitu Saleh Partaoanan Daulay mengusulkan supaya pimpinan MPR RI berjumlah 10 yang terdiri dari wakil 9 partai atau fraksi dan satu wakil dari DPD.
Alasannya untuk menghilangkan istilah oposisi dan non oposisi dan MPR dijadikan lembaga perekat kebangsaan atau NKRI.
"MPR harus dijadikan sebagai lembaga politik kebangsaan dimana semua fraksi dan kelompok menyatu. Di MPR mestinya tidak ada koalisi dan oposisi, tetapi justru yang perlu ditekankan adalah NKRI," kata Saleh di Jakarta, Senin (12/8/2019).
Seperti kita ketahui, Partai Amanat Nasional atau PAN berada pada kubu oposisi dalam dukungan kepada salah satu capres-cawapres 2019.
Dan sekilas usulan politisi PAN tersebut baik demi semangat persatuan dan kesatuan. Tapi, kalau kita cermati-usulan tersebut keluar dari pihak yang kalah dalam dukungan pasangan capres-cawapres. Usulan itu baru muncul setelah mereka tahu kalah dan tidak mendapat posisi baik dalam DPR dan MPR.
Lain cerita kalau usulan tersebut sebelum pilpres dan pileg dilaksanakan. Niat baik atau usulan tersebut patut diapresiasi. Tapi kalau usulan itu muncul setelah hasil pilpres diketahui, maka usulan tersebut terselubung niat supaya bisa mendapat kursi untuk posisi wakil ketua MPR.
Sesuai UU MD3, pimpinan DPR jatah pemenang pileg dalam pemilu 2019 dalam hal ini ketua DPR dijabat kader PDIP. Dan empat partai berikutnya menjadi wakil. Sedangkan pimpinan MPR tidak diatur secara khusus, tetapi komposisi satu ketua MPR dan empat wakil.
Sedangkan PAN kalau mengikuti aturan UU MD3 tidak bisa mengirimkan kadernya baik untuk menjadi wakil ketua DPR maupun wakil ketua MPR. Makanya mereka mengusulkan komposisi satu ketua MPR dan sembilan wakil dari fraksi atau partai. Kalau usulan itu diterima, maka PAN bisa mengirimkan wakilnya untuk menjadi wakil ketua MPR.
Terkadang dalam politik kekuasaan perilaku mengais-ngais atau meminta-minta juga dilakukan, mirip seorang tuna wisma demi sesuap nasi mengais-ngais makanan di tempat sampah terpaksa dilakukan sekedar untuk mengganjel perut.
Tapi tentu saja PAN bukan pengemis, bukan?
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
