Semoga dalam situasi kritis ini, kita dapat bahu membahu, mencari jalan keluar bersama dari kesulitan yang kita hadapi.
Konon, video yang tersebar ini menggambarkan aksi kepedulian seorang pejabat yang tengah membagi-bagikan bantuan pada pengendara Ojek Online yang berdiri di jalan. Mungkin saja, di dalam mobil itu adalah Presiden Jokowi atau Wakil Presiden Ma'ruf Amien.
Walaupun menurut berita yang ditulis dalam www.suara.com disebutkan Presiden Jokowi ada di dalam mobil itu, namun saya tak melihat wajah Presiden dalam video ini. Dari video ini, memang tak mustahil Presiden Jokowi ada di mobil itu.
Saya ingin memberikan catatan kritis terhadap peristiwa ini. Mungkin saja, maksud dari aksi ini baik. Bila benar Presiden Jokowi yang berinisiatif dalam melakukan aksi kepedulian ini, tak mustahil niatnya ingin memberikan contoh langsung bahwa kini saatnya semua pihak melakukan aksi berbagi pada mereka yang lebih menderita.
Warga yang berlebih secara ekonomi, harus segera turun langsung ke lapangan, membantu siapa saja yang menderita akibat kebijakan "stay at home" atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sekali lagi ini adalah sebuah niatan yang terpuji.
Namun demikian, apa yang dilakukan Presiden menurut hemat saya, bukanlah sistem penyaluran bantuan yang baik. Sudah berkali-kali, cara ini justru mudah sekali menciptakan kerumunan yang sangat berbahaya bagi penularan virus Corona. Belajar dari kejadian sebelumnya, pembagian bantuan seperti cara ini bahkan dapat mengakibatkan massa berdesakan, berhimpitan, dan mengorbankan warga.
Oleh karena itu, dengan segala hormat pada Presiden, saya ikut memohon agar kiranya pembagian bantuan seperti diperagakan ini tak lagi dilakukan. Mungkin, cara yang lebih tepat, pembagian dilakukan secara "door to door" langsung ke rumah sasaran. Seperti pernah saya usulkan sebelumnya, penyaluran bantuan bisa menggunakan tenaga Ojek Online atau Mobil Online dengan aplikasi yang telah banyak tersedia.
PT. TELKOM setahu saya memiliki aplikasi yang dapat digunakan tanpa harus mengeluarkan biaya. Aplikasi dari perusahaan lain juga bisa digunakan asalkan tidak dikenai biaya (tidak dipotong) mengingat situasi darurat ini.
Tentu untuk melakukan ini, perlu pemetaan sasaran bantuan yang tepat. Peta dasar sebagai awal Geographical Information System (GIS) sudah tersedia. Contoh yang pernah saya lihat adalah peta pelanggan listrik PLN 450 VA yang sudah dilengkapi titik koordinat.
Dari peta dasar ini, para pelanggan PLN yang diduga sebagian besar adalah warga pra-sejahtera, dapat diverifikasi, dilengkapi dan diperbaiki. Para petugas kelurahan, relawan kemanusiaan, ketua RT dan RW, dapat dikerahkan dalam waktu cepat untuk melakukan perbaikan data ini, lengkap dengan lokasi koordinat tempat mereka tinggal.
Dengan peta sasaran yang valid sesuai tujuan, paket-paket bantuan dapat segera disalurkan. Untuk Jakarta, PD Pasar Jaya, saya dengar, telah siap dijadikan pemasok paket-paket sembako. Toko swalayan juga siap menjadi tempat penyaluran walaupun pasar tradisional harus mendapat prioritas mengingat para pedagang di pasar itu sebagian besar adalah pedagang kecil yang perlu diperkuat dan dihidupkan.
Sebagai tempat koordinasi lokal, posko-posko bantuan perlu dibentuk dengan menggunakan gedung kelurahan, masjid, gereja, atau gedung sekolah terdekat dengan "cluster wilayah" rumah-rumah warga pra-sejahtera.
Saya yakin, sistem penyaluran seperti ini dapat dikembangkan lebih baik dengan melibatkan ahli IT, aktivis sosial, dan para petugas lapang dan banyak lagi, yang telah banyak pengalaman dalam penyaluran bantuan saat terjadi bencana.
Semoga dalam situasi kritis ini, kita dapat bahu membahu, mencari jalan keluar bersama dari kesulitan yang kita hadapi. Semoga usulan ini bermanfaat, dan tidak memicu pro-kontra bernuansa politik, residu Pilpres masa lalu.
#iPras2020
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
