Hantu Hoax Membayangi Proses Pemilu Damai

Senin, 25 Februari 2019 | 08:10 WIB
0
220
Hantu Hoax Membayangi Proses Pemilu Damai
Hoax di Media Sosial menghantui proses Pemilu Damai

Selama pemerintahan Orde Baru, saya belum sekalipun ikut Pemilu dengan alasan saat itu adalah kesia-siaan, percuma pemenangnya  sudah bisa ditebak. Sejak saat itu saya apatis terhadap event kontestasi politik 5 tahunan di negeri ini.

Lalu saat Reformasi datang,  harapan saya proses kontestasi politik bakal membaik dan transparan, pada Pemilu pertama paska rezim Orde Baru lengser saya pertama ikut datang ke bilik suara.

Setelah 30 tahun dalam kebohongan Orde Baru, rakyat Indonesia bersuka cita menyambut Pemilu pertama paska Soeharto. Dalam pikiran saya saat itu terbayang hajatan serupa pada tahun 1955 Pemilu pertama diadakan di Indonesia. Konon menurut catatan para ahli sejarah dan politik, Pemilu 1955 adalah Pemilu yang indah dalam artian jujur dan damai.

Mungkinkah Indonesia bisa mengalami suasana kontestasi politik seperti  pemilu pertama ?

Bisa mungkin bisa tidak. Memasuki era internet dan digital, setiap individu memiliki dua dunia, nyata dan maya dimana pertempuran gagasan serta kampanye negatif paling marak di dunia maya. Media sosial menyediakan ruang lebih luas untuk setiap individu mengemukakan gagasan dan terlindungi jatidirinya sehingga lebih lugas dalam menyerang pihak lawan atau sebaliknya

Kondisi sosial dan budaya digital ini barangkali tak terjadi pada pemilu sebelumnya, dunia internet dan digital saat ini telah meluluhlantakan nilai - nilai sosial yang ideal selama ini seperti sopan santun, etika, toleransi.

Di media sosial seseorang bisa ber-transformasi  100 derajat sikapnya dari sosok pendiam, lemah lembut di dunia nyata menjadi sosok garang dan agresif di media sosial. Tak bisa dipungkiri fakta ini menjadi fenomena masyarakat kita saat ini.

Bagaimana kasus seperti ini sudah terbukti, bahwa media sosial mampu mengubah pandangan dan sikap seseorang dan publik terhadap seorang politisi, seperti pada kasus Pilkada DKI Jakarta yang menggugurkan petahana gegara isu penistaan agama yang dirilis di media sosial, gagalnya Bupati Banyuwangi mencalonkan diri sebagai Cawagub Jatim, opini publik Presiden Joko Widodo PKI.

Perdebatan publik di media sosial dan Grup  Whatsapp beberapa kasus berlanjut menjadi kekerasan fisik di dunia nyata, pada saat kampanye Pilkada DKI Jakarta lalu banyak kasus serupa muncul, kasus terakhir di Jawa Timur terjadi adu fisik memakan korban nyawa.

Semua pemicu kekerasan fisik berkait dengan kontestasi politik jelang Pilkada dan Pemilu beberapa kasus dipicu oleh postingan di media sosial. Bukan tak mungkin kasus serupa bakal makin banyak mengingat sebagian pengguna internet (netizen) masih seperti anak sekolah di sekolah baru, gagap, belum belum paham aturan tertulis dan tak tertulis yang menjadi pedoman komunitas.

Ditambah pengaruh hasil pendidikan kita di masa lalu yang kurang memberikan ruang bagi siswa untuk berbeda pendapat dan mempertahankan pendapat. Apalagi di tengah budaya timur, perbedaan pendapat masih sering ditabukan dalam keluarga atau komunitasnya, apalagi berkait dengan pandangan keagamaan dan politik.

Harapan untuk mengalami pemilu damai di era digital saat ini rasanya makin sulit diwujudkan mengingat secara umum budaya masyarakat kita masih belum terbiasa dengan perbedaan pendapat, menyikapi gagasan yang tidak melanggar UU dengan gagasan, kecuali gagasan yang bertentangan dengan Konstitusi memang harus di-shut down.

Situasi ini menjadi sasaran empuk konten - konten kebohongan (Hoax), budaya literasi rendah di masyarakat kita memberikan kontribusi cukup signifikan bagi kedewasaan kita berkomunikasi di media sosial. Tak dipungkiri banyak yang gagal menyikapi konten - konten hoax, tak hanya di kalangan tak terdidik di lingkungan terdidik pun korban informasi hoax tak sedikit. Apalagi konten hoax tersebut berisi tentang keagamaan, banyak netizen melahap informasi ini tanpa mengunyah terlebih dahulu. 

Bagi saya pribadi, situasi seperti sangat mengkuatirkan, apalagi sebagai pembuat konten (creator content) selalu dibawah pengawasan apabila kita menyerang gagasan kelompok radikal. Teror, persekusi fisik bukan tak mungkin bakal menimpanya.

Misi sebagai konten kreator, bagi saya adalah mendukung konstitusi, ikut menjaga nilai moralitas masyarakat, mendukung program - program sosial lewat media sosial. Namun sikap kita yang diposting di media sosial tidak selalu membuat semua netizen senang, apalagi di tahun politik ini. 

Gagasan PepNews menggalang konten kreator blog dalam satu forum dan menghasilkan sebuah ikrar penulis menjadi hal yang menarik buat saya. Bagaimana pun juga sesama konten kreator harus saling mendukung, mengingatkan dan mempunyai idealisme sama untuk mewujudkan Pemilu Damai.

Tantangan utama kita bukan dari luar tapi pengendalian diri dalam meyikapi derasnya informasi hoak di media sosial, solusinya adalah mengimbangi hoax dengan informasi bermanfaat dan berkualitas.

***