Jadikan Kesalahan Bermedsos Para Istri Tentara sebagai Cermin, Waspada UU ITE!

Kasus provokasi dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik kembali terjadi. Salah satu kasus terhangat menimpa istri Perwira TNI AD di Kendari, Sulawesi Tenggara yang diperkarakan karena cuitannya tentang Menko Polhukam Wiranto dianggap bernada negatif. Berkaca pada kasus ini, masyarakat diharapkan bijak menggunakan Medsos.

Pengaruh medis sosial (Medsos) ini tak hanya berada di kalangan milenial saja. Nyatanya siapapun biaa menikmatinya dengan mudah. Mulai dari yang muda hingga yang tua, mau dari yang orang dewasa sampai yang memiliki jabatan. Namun, agaknya penggunaan medsos ini telah menyimpang dari fungsinya.

Mengingat, laman ini tak lagi digunakan sebagai media untuk bertegur sapa, diskusi serta berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun. Termasuk teman, sanak famili juga orang-orang yang memiliki kepentingan dengan orang lainnya.

Baca Juga: Maafkan Para Istri Tentara Itu!

Berpindah dari tanya kabar, kini fungsi medsos malah menjadi ajang pamer juga beradu argumen. Padahal kenyataanya, kita tak tahu siapa yang menjadi lawan bicara kita, bukan? Jika sudah begini, dinding-dinding media sosial akan penuh dengan konten negatif yang sangat mengganggu. Berangkat dari adu argumen, kalimat bernada negatif banyak menyeret penggunanya ke ranah hukum, bahkan, tak pandang bulu. Termasuk pejabat, elit politik juga aparat keamanan.

Seperti yang tengah viral baru-baru ini, ialah kalimat "nyinyir" dari seorang istri TNI berpangkat Dandim di wilayah Kendari. Yang kabarnya menuliskan kata-kata sindiran di laman sosial pribadi miliknya. Hal tersebut turut diaminkan oleh Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIV/Hasanuddin, yakni Mayjen Surawahadi.

Berkenaan dengan hal ini, dirinya mengimbau kepada prajurit serta masyarakat agar bijak dalam memanfaatkan media sosial. Menurut berita, Jabatan Komandan Distrik Militer 1417 Kendari, Sulawesi Tenggara diserahterimakan dari yang semula di jabat oleh Kol Kavaleri Hendi Suhendi. Kemudian dialihkan kepada Kol Infanteri Alamsyah di Aula Sudirman Korem 143 Haluoleo.

Pergantian jabatan ini memang terkesan tiba-tiba, menyusul keputusan hukuman yang berasal dari Jenderal Andika Perkasa selaku Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Yang mama telah memberhentikan Hendi Suhendi. Ia diberhentikan akibat unggahan sang istri berinisial IPDN, terkait insiden penusukan Menko Polhukam, Wiranto beberapa hari lalu di Pandeglang, Banten.

Pemindahjabatan ini patut menjadi pelajaran bagi prajurit beserta sang istri. Karena dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Keputusan ini telah final, seperti yang diungkapkan oleh Danrem bernama Yustinus. Kabarnya, selain dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dari jabatan Komandan Kodim 1417 Kendari, Hendi Suhendi juga dijatuhi sanksi militer yakni penahanan ringan selama 2 minggu (14 hari).

Sementara, istri Kol Hendi Suhendi harus berkonsekuensi menjalani proses peradilan umum atas dugaan melanggar aturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berkenaan dengan Informasi serta Transaksi Elektronik.

Semenjak pemberlakuan Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tahun 2008, tercatat banyak kasus pelanggaran UU ITE yang bermunculan di Indonesia. Hukum ini juga tak pandang bulu, karena akan menyeret siapapun pelaku pelanggaran terhadap UU ITE tersebut, termasuk berita Dandim TNI beserta istrinya tersebut.

Pendapat bijak bermedsos serupa turut diungkapkan oleh Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, yakni Selamatta Sembiring. Ia menyarankan bagi siapa saja, khususnya generasi muda agar tidak mudah terprovokasi akan berita yang beredar. Terlebih di era post truth, yang merupakan pascakebenaran seperti ini, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum diketahui kebenarannya.

Ia juga berpesan jika pengguna medsos ini dengan istilah kekinian "baper" atau terbawa perasaan. Termasuk jangan mudah tersulut emosi, mengingat ketikan jari kita di media sosial bisa menjadi bumerang yang membahayakan. Menurutnya, internet ini layaknya pisau dengan mata dua. Di satu sisi bisa mengeratkan persatuan, namun sisi lainya bisa saja memecah kesatuan kita dalam berbangsa dan bernegara.

Baca Juga: Bu Irma Istri Sang Tentara [1] Jatuhkan Hukum yang Bukan Berdasarkan Emosi

Tantangan bermedia sosial seperti penyebaran hoaks, penipuan, adikalisme pornografi, bullying, pelanggaran HKI, SARA prostitusi, serta ujaran kebencian merupakan ancaman dari internet ini. Sehingga penggunaannya harus didasari sikap yang bijaksana. Apalagi di era internet ini peranan media sosial menjadi semakin krusial, sebab hampir semua orang mempunyai gawai atau gadget sebagai alat komunikasi.

Oleh karena itu, diimbau agar seluruh masyarakat agar tidak langsung me-share segala informasi yang diterima di gadget tersebut. Jangan hanya karena berniat ingin seru-seruan atau lucu-lucuan, malah akan menyeret penggunanya terbelit masalah hukum.

Selain itu menjadi lebih cerdas dalam menggunakan medsos ini juga dirasa penting. Yakni, sebelum memberikan komentar suatu berita ada baiknya kita baca, tanyakan, serta cek juga pastikan kebenarannya. Sehingga akan terhindar dari hal-hal berujung hukum yang merugikan diri sendiri.

***