Harvard harus lebih serius menindak kelompok yang dianggap anti-Amerika, antisemit, dan pro-terorisme di lingkungan kampusnya.
Rencana pemerintahan Trump untuk mencabut izin Universitas Harvard dalam menerima mahasiswa asing sementara dihentikan (rajabandot).
Seorang hakim federal mengeluarkan perintah penahanan sementara pada Jumat 24 Mei 2025, menyusul gugatan yang diajukan Harvard.
Langkah hukum yang diambil ini memperlihatkan bahwa ketegangan antara pemerintah AS dan Harvard terus meningkat.
Dalam gugatannya, Harvard menilai keputusan pemerintah untuk melarang mahasiswa internasional sebagai “pelanggaran hukum dan kebebasan berbicara secara bebas.”
Pemerintahan Trump sendiri telah menuduh Harvard gagal menangani isu antisemitisme serta tidak melakukan perbaikan dalam sistem penerimaan mahasiswa.
Di sisi lain, tuduhan yang dilayangkan itu dibantah keras oleh pihak universitas.
Perintah dari Hakim Distrik Allison Burroughs juga menghentikan sementara upaya Departemen Keamanan Dalam Negeri AS yang ingin mencabut akses Harvard ke Program Mahasiswa dan Pertukaran Pelajar, sistem yang digunakan pemerintah untuk mengelola data mahasiswa asing.
Sebagai informasi, sidang lanjutan tersebut akan dijadwalkan pada 29 Mei di Boston.
“Pemerintah berupaya menghapus seperempat populasi mahasiswa Harvard—mahasiswa internasional yang memberikan kontribusi besar bagi universitas dan misinya,” tulis pihak Harvard dalam gugatannya dikutip pada Sabtu 24 Mei 2025.
Presiden Harvard, Alan Garber, juga mengecam keras kebijakan ini.
“Kami mengutuk tindakan yang tidak sah dan tidak berdasar ini,” ujarnya dalam surat terbuka. Ia menilai pencabutan ini sebagai upaya balas dendam terhadap Harvard yang mempertahankan independensi akademiknya.
Di sisi lain, Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Abigail Jackson membalas kritik tersebut.
Ia menyebut Harvard harus lebih serius menindak kelompok yang dianggap anti-Amerika, antisemit, dan pro-terorisme di lingkungan kampusnya.
Setelah pengadilan mengeluarkan putusan, Jackson juga menuding hakim yang menangani kasus ini punya “agenda liberal.”
“Para hakim yang tidak dipilih rakyat ini tak seharusnya menghentikan langkah pemerintahan Trump dalam menjalankan hak mengatur kebijakan imigrasi dan keamanan nasional,” tegasnya.
**
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
