Kalau sinyalemen Nasdem lebih memilih menjadi oposisi ketimbang mempertahankan ketidaknyamanannya di kabinet, bisa dipastikan kocok ulang kabinet tidak bisa dihindari.
Sepertinya tidak perlu menunggu satu tahun, Kabinet Indonesia Maju akan dikocok ulang atau di reshuffle. Manuver yang dilakukan Surya Paloh dan Partai NasDem, yang akhir-akhir ini merapat ke PKS tidak bisa dianggap remeh.
Presiden Jokowi pastinya sudah mengantisipasi hal tersebut. Ketua MPR, Bambang Soesatyo sepertinya sudah membaca sinyal kearah sana. Kepada media Bambang mengungkapkan ada tanda-tanda kocok ulang Kabinet.
Politisi yang biasa disapa dengan Bamsoet ini juga mengatakan, bisa jadi dalam enam bulan kedepan akan ada reshuffle kabinet, dan ada yang ditendang dari Kabinet.
Demikian disampaikan Bamsoet dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (31/10/2019). Sumber
“Tidak menutup kemungkinan akan di reshuffle dalam enam bulan ke depan,” ujarnya.
Politisi Golkar ini memang tidak menjelaskan secara rinci pertimbangan atau alasan Jokowi dalam reshuffle yang dia maksudkan. Namun bisa dibaca dari situasi politik yang berkembang dalam internal Koalisi.
Kuat dugaan, sinyal akan adanya reshuffle atau kocok ulang kabinet ini terkait dengan langkah Surya Paloh dengan Partai NasDem, yang mencoba bermanuver melakukan pendekatan terhadap PKS.
Seperti yang dilansir Antaranews.com, Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menyebutkan Presiden Joko Widodo perlu mengajak ngobrol Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh terkait dengan kemungkinan partai itu beroposisi.
"Pernyataan Surya Paloh (SP) itu tidak bisa lagi dianggap main-main atau dianggap sepele oleh Presiden," kata Said, di Jakarta, Jumat.
Memang sepintas sikap SP tersebut terkesan sebagai gertakan untuk melihat reaksi dari Jokowi, atau juga Partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf. Seperti yang pernah dilakukan NasDem sebelumnya saat Megawati melakukan Pertemuan dengan Prabowo.
Namun bisa jadi itu bukan cuma sekedar gertakan politik, tapi adalah kesungguhan politik. Kalau menilik dari pernyataan-pernyataan SP akhir-akhir ini, sepertinya SP tidak main-main, dan sudah mempertimbangkan langkah untuk menjadi oposisi.
Tiga kursi Menteri yang diterima NasDem, sepertinya tidak akan menghalangi langkah SP untuk mengambil sikap tersebut. Ini persoalan kenyamanan bagi NasDem berada didalam Koalisi, jadi bukan soal porsi jabatan yang kurang.
Kalau Said menilai gertakan politik yang dilakukan SP menyangkut ada target politik yang terkait jabatan di pemerintahan, seperti jabatan Dewan Pertimbangan Presiden, Staf Khusus Presiden, pimpinan lembaga nonkementerian, bahkan jabatan wakil menteri yang mungkin saja kelak akan ditambah oleh Presiden.
"Pertanyaannya apakah untuk mengincar jabatan-jabatan itu NasDem sampai perlu menggertak Presiden dengan membuka opsi menjadi oposisi? Saya kok tidak terlalu yakin dengan itu," ujar Said.
Kalau menurut saya, mengincar target jabatan itu sangat kecil kemungkinannya, yang jelas faktor kenyamanan didalam Koalisi, terlebih hubungan yang kurang harmonis dengan Megawati. Boleh saja SP bilang hubungannya dengan Megawati tidak ada masalah, tapi pada kenyataannya tidaklah begitu.
Kalau sinyalemen NasDem lebih memilih menjadi oposisi ketimbang mempertahankan ketidaknyamanannya di kabinet, maka bisa dipastikan kocok ulang atau reshuffle kabinet tidak bisa dihindari.
Kalaupun ada upaya pendekatan Jokowi terhadap SP, tidak akan mempengaruhi banyak sikap SP. Kali ini sepertinya SP sudah bulat untuk memilih menjadi oposisi. Secara gesture tubuhnya pun sudah terlihat demikian.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
