Jakarta - Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama pembangunan nasional melalui peluncuran Program Sekolah Rakyat. Program ini menjadi salah satu terobosan strategis yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan berkualitas, terutama bagi masyarakat di wilayah-wilayah yang masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan formal.
Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui Program Sekolah Rakyat. Program ini diibaratkan sebagai jantung pembangunan SDM Indonesia karena tidak hanya memberikan pendidikan akademik, tetapi juga menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta karakter yang kuat kepada anak-anak dari keluarga pra-sejahtera.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, mengatakan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kualitas hidup masyarakat melalui jalur pendidikan.
“Sekolah Rakyat adalah jantung dari program Bapak Presiden untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Di sinilah fondasi manusia dibangun, di sinilah generasi penerus belajar arti kerja keras, tanggung jawab, dan cinta kepada negeri,” kata Rini.
Rini mengatakan, keberadaan Sekolah Rakyat di berbagai daerah merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. Kementerian PANRB, berkomitmen menjaga tata kelola dan keberlanjutan program agar tidak sekadar menjadi proyek sementara, melainkan menjadi warisan nyata bagi generasi mendatang.
“Keberlanjutan Sekolah Rakyat membuktikan bahwa program pemerintah tidak berhenti di meja rapat. Ini benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Rini.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bahwa program sekolah rakyat sebagai wujud nyata pelaksanaan visi Presiden dalam membangun kesejahteraan dan kemandirian keluarga prasejahtera.
“Ketika anaknya lulus sekolah, keluarganya juga naik kelas. Artinya, kalau anaknya sudah menamatkan pendidikan di Sekolah Rakyat, orang tuanya tak lagi menerima bansos karena sudah mandiri,” jelas Gus Ipul.
Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada pendidikan anak, tetapi juga pada pemberdayaan orang tua melalui program Kementerian Sosial. Para keluarga penerima manfaat diarahkan untuk mandiri secara ekonomi setelah masa bantuan sosial berakhir.
“Orang tua harus mendukung penuh pendidikan anak-anaknya, karena keberhasilan mereka berarti peningkatan kesejahteraan keluarga,” ungkap Gus Ipul.
Gus Ipul juga mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian dalam menyukseskan program ini. Menurutnya, dukungan Kementerian PANRB sangat penting, terutama dalam penyusunan regulasi, struktur kelembagaan, serta penyiapan tenaga pendidik dan kepala sekolah.
“Saya berterima kasih kepada Bu Menteri PANRB yang dengan sungguh-sungguh mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat di 166 titik tahun ini. Ini pencapaian luar biasa,” kata Gus Ipul.
Sekolah Rakyat sendiri memiliki jenjang Pendidikan yang sangat kompeten dan teratur. Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi model percontohan dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus kesejahteraan masyarakat melalui sinergi antarinstansi pemerintah.
Dengan pelaksanaan yang terukur dan dukungan lintas sektor, Program Sekolah Rakyat menjadi tonggak penting dalam mewujudkan SDM unggul yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memperkuat daya saing bangsa.
[edRW]
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
