Penempatan Dana Pemerintah di Bank Daerah Tingkatkan Likuiditas Perbankan Daerah

Oleh : Gavin Asadit 

Pemerintah terus memperkuat kebijakan fiskal untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan memperluas akses pembiayaan di daerah. Salah satu langkah strategis yang kini dijalankan adalah penempatan sebagian dana kas negara ke bank-bank daerah. Langkah ini diambil untuk meningkatkan likuiditas perbankan lokal, mempercepat penyaluran kredit ke sektor produktif, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional agar tetap inklusif dan merata hingga ke tingkat daerah.

Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kebijakan penempatan dana pemerintah tidak hanya bersifat administratif, melainkan merupakan bagian dari strategi fiskal pro-pertumbuhan. Pemerintah menilai, dengan memperkuat bank daerah, arus pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta proyek-proyek pembangunan daerah akan semakin lancar.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah menempatkan dana kas negara ke bank-bank daerah yang memiliki kemampuan penyaluran kredit produktif. Ia menegaskan bahwa dana tersebut diarahkan sepenuhnya untuk memperluas akses pembiayaan bagi sektor riil, terutama UMKM, pertanian, perdagangan, dan proyek infrastruktur daerah. Purbaya menjelaskan bahwa penempatan ini dilakukan secara selektif dan terukur agar setiap rupiah yang digelontorkan pemerintah memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam kesempatan berbeda, Purbaya menekankan bahwa dana pemerintah tidak boleh digunakan untuk aktivitas non-produktif seperti pembelian surat berharga atau investasi spekulatif. Ia menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan bank penerima benar-benar menyalurkan dana ke kredit sektor riil dan mendukung penciptaan lapangan kerja di daerah. Pemerintah, lanjutnya, akan menarik kembali dana yang tidak dimanfaatkan sesuai ketentuan, karena tujuan utama kebijakan ini adalah menjaga agar likuiditas perbankan dapat menggerakkan ekonomi, bukan menumpuk pada aset finansial yang tidak berdampak pada masyarakat.

Penempatan dana pemerintah dilakukan dalam bentuk deposito berjangka atau deposito on call, yang memungkinkan fleksibilitas bagi pengelolaan kas negara. Skema ini memungkinkan Kementerian Keuangan untuk menempatkan dana dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga yang kompetitif, sekaligus dapat menarik kembali dana bila diperlukan untuk pembiayaan fiskal lainnya. Mekanisme ini juga memberi ruang bagi bank daerah untuk memiliki tambahan likuiditas tanpa harus meningkatkan biaya dana secara signifikan.

Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan kriteria ketat bagi bank penerima, meliputi kesehatan keuangan, rasio kredit terhadap simpanan, serta kemampuan bank dalam menyalurkan kredit ke sektor produktif. Ia juga menjelaskan bahwa Bank DKI dan Bank Jatim menjadi dua bank daerah yang dipertimbangkan sebagai pilot project awal program ini, mengingat kapasitas dan kinerja kredit mereka yang dinilai stabil dan sehat. Purbaya menyebut bahwa jika implementasi awal berjalan baik, pemerintah akan memperluas program penempatan dana ke lebih banyak bank daerah di seluruh Indonesia.

Dari sisi pengawasan, pemerintah memastikan mekanisme pelaporan dilakukan secara berkala. Setiap bank penerima wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran kredit kepada Kementerian Keuangan setiap bulan. Laporan ini akan menjadi dasar evaluasi untuk memastikan bahwa dana benar-benar tersalurkan ke sektor produktif. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar pengawasan terhadap pelaksanaan program berjalan transparan dan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, memberikan dukungan terhadap kebijakan ini. Ia menyampaikan bahwa OJK mendukung langkah pemerintah menempatkan dana ke bank daerah sebagai upaya memperkuat likuiditas dan mendukung penyaluran kredit produktif. Menurutnya, OJK akan memastikan setiap bank penerima tetap menjaga kualitas aset dan menerapkan manajemen risiko secara hati-hati agar tidak menimbulkan peningkatan rasio kredit bermasalah (NPL) di kemudian hari.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mendukung kebijakan ini sebagai bagian dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tito menyampaikan bahwa peran keuangan daerah harus sejalan dengan kebijakan fiskal nasional agar perputaran ekonomi berjalan seimbang. Ia menilai, ketika belanja pemerintah daerah berjalan baik dan sektor swasta turut aktif, pertumbuhan ekonomi nasional akan meningkat secara signifikan.

Pemerintah memandang kebijakan penempatan dana di bank daerah bukan hanya sebagai solusi sementara untuk menjaga likuiditas, tetapi juga sebagai strategi jangka menengah dalam memperkuat ekosistem keuangan nasional. Dengan memperluas jangkauan dana pemerintah hingga ke tingkat daerah, diharapkan terjadi pemerataan arus pembiayaan dan percepatan pertumbuhan ekonomi lokal.

Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan agar perbankan daerah dapat berperan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan likuiditas yang lebih kuat, bank daerah diharapkan mampu meningkatkan pembiayaan untuk proyek-proyek produktif, mendukung kemandirian ekonomi daerah, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, penempatan dana pemerintah di bank daerah mencerminkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung pertumbuhan inklusif. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh kebijakan ini dikawal secara transparan, diawasi lintas lembaga, dan diarahkan agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan