Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan, DR. IR. H. Adies Kadir, SH, MHum, menegaskan kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya 1% merupakan implementasi dari amanah undang-undang yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Yang perlu digarisbawahi, kenaikan PPN ini tidak berlaku untuk semua jenis barang dan jasa.
"Kebijakan ini baik untuk pemerataan pembangunan dan untuk menguatkan ekonomi kita seperti cita-cita Pak Presiden (Prabowo Subianto). Kelompok konsumen barang mewah, yang sebagian besar berasal dari kalangan atas, memiliki daya beli yang sangat tinggi. Dengan demikian, mereka yang paling mampu berkontribusi lebih besar terhadap negara," ujar Adies.
Penting untuk dipahami bahwa kenaikan hanya 1% ini diberlakukan pada barang-barang mewah yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat kalangan atas. Sementara itu, barang-barang kebutuhan pokok, layanan sosial, pendidikan, kesehatan, produk UMKM, dan sektor pertanian tetap dikecualikan dari kenaikan ini.
"Kenaikan PPN pada barang mewah ini bisa diibaratkan sebagai pajak konsumsi bagi orang kaya. Kelompok ini membayar lebih karena mereka mendapatkan fasilitas dan akses yang lebih banyak. Hasil dari pajak yang mereka bayar nantinya akan digunakan untuk mendanai program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan." Imbuh Adies yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Ormas MKGR.
Pendapatan tambahan dari penyesuaian PPN ini akan dialokasikan untuk berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan program bantuan sosial yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan ekonomi yang lebih baik.
Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan merata, di mana mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan nasional. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta dampak positif pada perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
“Dana itu bisa disalurkan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan program bantuan sosial lainnya yang mendukung kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Kemudian, dana yang terkumpul nantinya bisa digunakan untuk program sosial yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” pungkas Adies.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah strategis untuk memperkuat perekonomian nasional melalui penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya 1%, yakni dari 11% menjadi 12%. Kebijakan ini dirancang khusus untuk menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih baik di Indonesia. [*]
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
