Puncak dari sikap kritisnya Said Didu adalah saat dia mengkritisi Luhut, yang berujung pada diperkarakan atas ujaran kebencian oleh Menko Kemaritiman dan Ivestasi tersebut.
Demi sikap dan prinsip yang dipegangnya, Said Didu rela melepaskan penghasilannya sebesar 200 juta dalam sebulan. Hal ini diungkapkannya pada Refly Harun dalam sebuah wawancara baru-baru ini.
Ada tiga hal yang menadasari dia harus melepaskan jabatannya di pemerintahan, dan status PNS-nya demi bisa mengkritisi kinerja pemerintahan Jokowi, seperti yang dikatakannya pada , saat diwawancarai dalam sebuah video
Pertama, untuk mengingatkan janji-janji Jokowi yang dianggapnya sangat tidak konsisten. Kalau diurut itu banyak sekali.
Kedua, mengingatkan kalau Jokowi mengambil kebijakan yang membahayakan bangsa dan negara.
Ketiga, mengkritik Jokowi kalau mengambil kebijakan yang mengabaikan keadilan.
Berdasarkan pengakuannya dia rela melepaskan semua jabatannya, demi ingin menjadi manusia merdeka, dan bisa menyatakan pendapat tidak terhalangi oleh statusnya sebagai pejabat negara dan PNS. Lihat sini
Baca Juga: Kata-kata Ini yang Membuat Said Didu Diperkarakan
Tapi benarkah pengakuan Said Didu diatas? Apakah dia mengundurkkan diri dari semua jabatannya tersebut, atau memang karena sudah dianggap tidak sejalan dengan pemerintah, sehingga dia dicopot dari jabatannya?
Lelaki yang yang lahir di Pinrang-Sulawesi Selatan pada 2 Mei 1962 ini meraih pendidikan tinggi S2 di Teknik Industri, Institut Pertanian Bogor pada tahun 1996 dan S3 System Engineering, Institut Pertanian Bogor pada tahun 2000. Pernah menduduki berbagai jabatan yang cukup bergengsi di Republik ini.
Said Didu pernah menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN (2005-2010), Dewan Pengawas BLU Rumah Sakit RSCM (2007-2011), Komisaris Utama PTPN IV (Persero) (2006 sampai Sekarang), Komisaris Utama PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (2008-2011), Anggota MPR-RI (1997-1999), Komisaris Utama PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, Direktur Teknologi Agroindustri, BPPT.
Sampai tahun 2018, Said Didu merupakan Perekayasa Madya di BPPT. Ia juga merupakan Ketua Bidang Perencanaan Tim Pelaksana KKIP.
Mungkin yang dimaksudkan Said Didu, dia mengundurkkan diri dari jabatan diatas, sementara sebagai komisaris PT. Bukit Asam (Persero) Tbk, dia dicopot dari jabatannya oleh Rini Soemarno, karena dianggap sudah tidak sejalan dengan pemerintah.
Sebagai komisaris PTBA Said Didu mulai menjabat sejak Maret 2015 sampai Desember 2018. Dia menggantikan posisi Thamrin Sihitie dalam RUPST 2015 yang digelar di Hotel JS Luwansa ketika itu.
Artinya selama tiga tahun masih bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK, bisa jadi dia tidak merasa nyaman, karena merasa tidak sejalan dengan berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.
Baca Juga: Jika Tidak Membantu, Jangan Seperti Said Didu
Seharusnya dia menganut prinsip "take it or leave it", sebelum dicopot dari jabatannya sebagai komisaris PTBA, sudah mengundurkkan diri terlebih dahulu, tenryata Said Didu tetap menikmati jabatan tersebut, meskipun sudah tidak sejalan.
Memang setelah dicopot sebagai komisaris PTBA, Said Didu semakin gencar mengkritik kinerja pemerintahan Jokowi, tiada hari tanpa kritik, bahkan malah terkesan " Nyinyir" bukanlah kritik yang konstruktif.
Puncak dari sikap kritisnya Said Didu adalah saat dia mengkritisi Luhut, yang berujung pada diperkarakan atas ujaran kebencian oleh Menko Kemaritiman dan Ivestasi tersebut.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
