Tidak perlu memanfaatkan situasi dan kondisi yang sedang darurat bencana wabah penyakit, dengan muatan kepentingan politik, sehingga memicu kegaduhan, dan memecah belah warga.
Pandemik virus corona yang sedang dihadapi bangsa ini, adalah musuh kita bersama. Kalau tidak bisa membantu dengan bahu membahu, minimal janganlah sesama rakyat diadu, dengan narasi provokasi untuk saling membenci.
Sangat miris kalau melihat seorang tokoh masyarakat, mantan komisaris BUMN, Muhammad Said Didu, lewat akun twitternya @msaid_didu, memprovokasi masyarakat dengan narasi agitasi, lewat sebaran twit di linimasa jagat Twitter, dan narasi yang kurang 'genah' lainnya
Sempat-sempatnya dia menginiasi #indonesiaButuhPemimpin, yang sempat trending topic, namun setelah itu raib begitu saja, sehingga selanjutnya membuat tagar baru #indonesianeedLeader. Entah apa motivasinya mengeluarkan tagar tersebut.
Padahal saat ini kita sama-sama sedang prihatin, dalam menangani penularan virus corona yang semakin memprihatinkan. Kita tahu semua pihak yang berkompeten dalam penanganan penularan virus corona, terus bekerja.
Sebagai masyarakat, harusnya kita berperan serta membangun kondusifitas masyarakat, agar tidak terlalu panik, dan mau mengikuti semua aturan yang sudah dikeluarkan pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah.
Kalau pun kita tidak mampu untuk ikut membantu, minimal kita bisa menyelamatkan diri sendiri dan keluarga, agar tidak ikut tertular, dengan begitu kita sudah ikut menyelamatkan banyak orang.
Tidak perlu memanfaatkan situasi dan kondisi yang sedang darurat bencana wabah penyakit, dengan muatan kepentingan politik, sehingga memicu kegaduhan, dan memecah belah masyarakat atas dasar keberpihakan.
Lihatlah seperti apa masyarakat China bahu membahu, dalam mengatasi virus corona yang dihadapi negaranya. Semua pihak bersatu dalam satu kepentingan, yakni kepentingan bersama, tidak satupun ada yang memanfaatkan untuk kepentingan politik.
Lihatlah juga Korea Selatan, tanpa harus Lockdown, dengan secara bersama-sama mereka bisa menurunkan tingkat penularan virus corona, karena pemerintahnya sadar betul kondisi masyarakatnya tidak seperti negara lain yang memberlakukan lockdown.
Pemerintah setempat menyadari betul, penutupan kota seperti yang diberlakukan di Wuhan, tidak bisa diterima masyarakat Korea yang sangat terbuka, mereka tidak ingin masyarakatnya yang biasa terbuka, menjadi terisolasi karena lockdown.
Seperti yang dikatakan Wakil Menteri Kesehatan Korsel, Kim Gang-lip dikutip dari SCMP, yang saya kutip dari Kompas.com
"Tanpa merusak prinsip masyarakat yang transparan dan terbuka, kami merekomendasikan sistem respons yang memadukan partisipasi publik sukarela dengan apilikasi kreatif teknologi canggih,"
Yang namanya partisipasi publik bisa didapatkan, karena adanya kesadaran dari masyarakatnya untuk bersama-sama dengan pemerintah, untuk berperan serta dalam membasmi penularan virus corona.
Dan sangat berbeda dengan kondisi masyarakat kita, yang masih terpecah belah oleh politik atas dasar keberpihakan. Padahal Pemilu sudah usai, dan yang ikut kontestasi pemilihan Presiden pun sudah bersatu padu, untuk memajukan dan mendamaikan negeri ini.
Seharusnya, orang sekelas Said Didu, tidaklah berada pada pihak manapun, sebagai mantan komisaris sebuah BUMN, dan pernah menjadi pejabat negara, dengan berbagai jabatan, bisa lebih menempatkan diri ditengah masyarakat, bukan malah ikut memprovokasi masyarakat untuk melakukan hal-hal yang tidak Produktif.
Lakukanlah sesuatu sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, menjadi teladan masyarakat dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Bukan malah melakukan hal-hal yang kontraproduktif.
Rasakanlah apa yang sudah dinikmati selama menjadi pejabat negara, kembalikan nikmat tersebut untuk membantu negara dalam tindakan yang lebih bermanfaat.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews