Jakarta, Pemerintah memastikan alokasi anggaran untuk Program Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengatasi kemiskinan ekstrem melalui pendidikan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi bahwa pelaksanaan Program Sekolah Rakyat telah dimasukkan ke dalam APBN 2025 dengan total alokasi anggaran pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Menurutnya, pelaksanaan sekolah rakyat tersebut bertujuan memberikan pendidikan untuk siswa miskin.
“Pemerintah terus mematangkan rencana ini. Kita bahkan membuat sekolah rakyat untuk masyarakat miskin. Ini yang sekarang sedang digodok dan akan ditingkatkan”, ujarnya.
Senada, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan sesuai arahan Presiden Prabowo, Sekolah Rakyat dibangun di atas lahan seluas minimal 10 hektare. Namun jika keterbatasan lahan menjadi kendala, maka lahan dengan luas 5 hingga 10 hektare masih dapat digunakan.
“Sekolah Rakyat dirancang untuk menampung seribu siswa, dengan jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA. Saat ini, desain bangunan sekolah sedang difinalisasi agar dapat diterapkan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia,” tutur Saifullah.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, mengapresiasi inisiatif pemerintah ini namun juga menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
“Penguatan koordinasi ini krusial agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan pengelolaan anggaran yang bisa menyebabkan inefisiensi. Penyusunan kurikulum yang cermat serta manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sangat penting, agar program ini sukses dalam jangka panjang,” katanya.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu pilar strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dengan memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas tinggi. Program ini juga diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah secara signifikan, khususnya di daerah terpencil yang selama ini sulit dijangkau oleh layanan pendidikan formal.
Pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh program sekolah rakyat, termasuk dalam penyediaan tenaga pendidik dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah.
Sebagai bagian dari strategi implementasi, pemerintah juga merencanakan pelatihan intensif bagi tenaga pengajar yang akan bertugas di Sekolah Rakyat, serta menjalin kerja sama dengan pihak swasta dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan berjalannya program secara berkelanjutan.
Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan Program Sekolah Rakyat akan mampu menciptakan perubahan besar dalam sektor pendidikan Indonesia sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan di masa depan.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
