Bukan soal dilakukan mahasiswa atau tidaknya, tapi mahasiswa sebagai pemrakarsa demo harusnya mampu menjaga citra baik mahasiswa.
Saya benar-benar salut dengan Joshua Wong..tokoh Pro Demokrasi Hongkong, Lima tahun Yang lalu, saat ia masih berusia 17 tahun, dia mampu menggerakkan hati 120 ribu rakyat Hongkong untuk merebut kedaulatan rakyatnya, dengan Ruh perjuangan Tianan Men.
Sementara dibelahan Indonesia pada waktu yang sama saat itu, para orang tua gaek sedang sibuk berkoalisi dan berkolusi menghancurkan dan merebut demokrasi dari tangan Rakyat Indonesia, lewat oligarki politik yang mereka ciptakan perantara koalisi Partai.
Lima tahun kemudian, Joshua wong yang kini berusia 22 tahun, kembali memimpin demo di Hongkong. Sudah lima Bulan demo berlangsung, tidak satupun fasilitas publik yang dirusak. Demo sangat tertib tanpa ada kegaduhan yang disusupi berbagai kepentingan.
Di Indonesia demo mahasiswa dibawah komando Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI yang tidak senyawa, khususnya di Jakarta, yang ditumpangi oleh pelajar dan elemen masyarakat, sudah banyak fasilitas publik yang dirusak.
Padahal demo baru berlangsung beberapa hari. Bagaimana kalau demo berlangsung selama Lima bulan seperti di Hongkong, bisa-bisa Jakarta sudah di bumi hanguskan mereka.
Dimasa lalu, demo mahasiswa kalau sudah merasa ada yang menumpangi, mahasiswa akan mundur balik kekampus. Agar citra mahasiswa sebagai kaum terpelajar bisa tetap terjaga.
Semua aspirasi mahasiswa pada dasarnya sudah dipenuhi. Diluar aksi demo mahasiswa di Gedung DPR-MPR, kelompok mahasiswa lainnya melakukan uji materi Undang-Undang yang dianggap menimbulkan polemik.
Jelas cara-cara ini jauh lebih terdidik, menjadi tahu substansi permasalahan yang sebenarnya. Bahkan UU KPK yang disahkan oleh 80 Anggota DPR pun dipertanyakan mereka keabsahannnya.
Ada juga kelompok BEM Jakarta, menempuh cara yang berbeda dengan BEM SI. Mereka membuat kelompok diskusi untuk membahas RUU yang menjadi polemik, sesuai dengan kapasitas mereka sebagai kaum terpelajar.
Ditengah kekisruhan demo mahasiswa menggugat revisi UU KPK dan RKUHP, serta beberapa RUU lainnya, DPR dan DPD yang berakhir masa jabatannya kemarin (30/9/2019), mendapat kabar gembira.
Anggota DPR dan DPD yang tidak terpilih kembali mendapat Tabungan Hari Tua (THT), yang nilainya sangat fantastis.
Tabungan hari tua anggota DPD, jika ditotal untuk 116 orang, maka jumlah yang dibayarkan oleh Taspen adalah Rp 1,36 miliar. Sedangkan untuk anggota DPR, dengan jumlah 556 orang, maka Taspen membayarkan sebesar Rp 6,22 miliar.
Selain itu, mereka juga mendapat uang pensiun yang diterima seumur hidup, yang nilainya sesuai dengan masa pengabdian sebagai Wakil rakyat. Nikmat mana lagi yang mau didustakan oleh Wakil rakyat, meskipun terbilang tidak produktif.
Tiga hal yang sangat kontras, Joshua Wong yang masih terbilang sangat muda, mampu mengendalikan massa demo di Hongkong, tanpa ada kegaduhan dan perusakan fasilitas umum, padahal demo sudah berlangsung selama Lima bulan.
Sementara di Indonesia, demo baru berlangsung dalam hitungan hari, berbagai fasilitas publik sudah banyak yang dirusak.
Bukan soal dilakukan mahasiswa atau tidaknya, tapi mahasiswa sebagai pemrakarsa demo harusnya mampu menjaga citra baik mahasiswa.
Wakil rakyat yang sudah purna tugas, tanpa ada beban bisa menikmati fasilitas yang diberikan Pemerintah lewat Taspen, tanpa memikirkan apa yang sudah mereka wariskan dilembaga legislatif, yang akibatnya sampai sekarang masih terus dirasakan masyarakat.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews