Gibran, Politik Dinasti dan Sistem Khilafah

Pada Pilgub Jatim 2018 yang lalu pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Estianto Dardak maju berhadapan dengan pasangan lawannya Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarnoputri. Begitu tahu bahwa pasangan Gus Ipul adalah Puti yang merupakan cucu Soekarno dan keponakan Megawati saya langsung menduga bahwa Khofifah kali ini akan memenangkan pilkada.

Analisis saya sederhana, Puti itu ‘kartu mati’. Jadi yang berhadapan sebenarnya bukan Khofifah melawan Gus Ipul karena keduanya adalah orang NU dan nilai mereka sama di mata rakyat Jatim. Yang berhadapan di mata rakyat Jatim adalah Emil Dardak melawan Puti.

Kalau Puti melawan Emil ya jelas Emil lebih unggul. Siapa sih yang tahu reputasi Puti? Orang Jawa Timur sama sekali tidak pernah mendengar kiprahnya tapi tiba-tiba didorong untuk menjadi calon Wagub. Meski pun dia adalah cucu Soekarno, Proklamator RI sekaligus presiden pertama sekaligus keponakan Megawati, yang juga mantan presiden, tapi siapa sih Puti itu?

Meski sebenarnya Puti, yang nama lengkapnya panjang banget Puti Pramathana Puspa Seruni Paundrianagari Guntur Soekarno Putri, menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I yang meliputi wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 dan 2014-2019 dari Daerah Pemilihan Jawa Barat X yang meliputi wilayah Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, dan Kota Banjar.

Tapi orang Jawa Timur tidak mengenal kiprahnya. Dia bisa maju sebagai calon wagub hanya karena dia adalah keponakan Mega dan bukan karena prestasi atau kemampuan memimpinnya.

Jelas berbeda dengan Dr. H. Emil Elestianto Dardak, M.Sc. atau Emil Dardak. Emil adalah Bupati Trenggalek yang usianya masih 36 tahun. Emil adalah seorang politikus, penyanyi dan eksekutif muda Indonesia. Ia dan Mochamad Nur Arifin menjadi pasangan termuda pada pilkada serentak 2015. Ia menjadi peraih gelar Doktor Ekonomi Pembangunan termuda di Jepang dari Ritsumeikan Asia Pacific University pada usia 22 tahun. Emil jelas lebih menawan rakyat Jawa Timur ketimbang Puti. 

Nah, sekarang kita melihat tiba-tiba Gibran mau maju sebagai calon walikota Solo.. Dan orang-orang ribut dan mempertanyakan etika. Ini adalah politik dinasti, kata mereka.

Beberapa orang mencibir dan mempertanyakan keabsahan Gibran untuk maju sebagai calon Walikota Solo dengan alasan etika. Sebagai anak presiden sungguh tidak etis jika tiba-tiba ia maju sebagai calon walikota dan menggeser calon lain yang sudah lama menunggu-nunggu saat untuk maju. Itu mengindikasikan adanya politik dinasti. Bagi mereka politik dinasti itu buruk.

Seharusnya pemimpin itu dipilih oleh rakyat. Seharusnya seorang khalifah itu memang dipilih oleh umat berdasarkan kapasitas pribadinya sebagaimana Khulafaur Rasyidin dahulu naik menjadi khalifah. Tapi itu berubah setelah Muawiyah naik menjadi khalifah menggantikan Ali bin Abi Thalib ra. Era Dinasti Umayyah menandai perubahan sistem pengangkatan khalifah dalam Islam.

Sistem di era Dinasti Umayyah dan seterusnya adalah kepemimpinan diwariskan kepada anak turun dan kerabat khalifah. Sistem ini berlaku pada dinasti-dinasti kekhalifahan selanjutnya, seperti Dinasti Abbasiyah (750-1258M), Dinasti Fatimiyah (969-1171M), Dinasti Seljuk(1055-1157M), sampai Dinasti Turki Usmani(1281-1924M).

Baca Juga: Rekomendasi Gibran, Tren Orang Muda Memimpin

Begitu juga yang terjadi pada semua kerajaan yang ada di Nusantara. Semua raja memberikan tahtanya pada anak dan keturunannya. Tidak ada yang aneh. Yang aneh itu kalau tiba-tiba khalifah atau raja mengadakan pemilu atau bertanya pada rakyatnya siapa sebaiknya yang akan menggantikan mereka sepeninggal mereka nanti. 

Tapi kita kan sekarang bukan lagi di era kekhalifahan dan kerajaan… 

Kita sekarang sudah di era Republik yang pemimpinnya kita sebut presiden, gubernur, walikota dan bupati. Dan mereka semuanya naik menjadi pemimpin melalui pemilihan umum di mana rakyatlah yang memilih mereka. Tidak boleh lagi ada presiden, gubernur, walikota, atau bupati yang bisa dengan seenaknya menunjuk anaknya agar bisa menjadi presiden, gubernur, walikota, atau bupati untuk menggantikannya.

Presiden Jokowi juga tidak bisa seenaknya sendiri mengangkat anaknya yang bernama Gibran untuk menjadi Walikota Solo, dengan alasan ia dulu pernah jadi walikota juga di Solo. Kita tidak hidup di era dinasti dan kerajaan lagi. Kecuali kalau Anda pro sistem khilafah maka Anda mestinya sangat setuju dengan sistem pengangkatan anak atau keluarga menjadi pemimpin pengganti khalifah sebelumnya.

Selama belasan abad ya memang begitu sistem khilafah berlangsung. Sangat aneh jika tiba-tiba sistem khilafah ala dinasti yang telah pernah berlangsung selama belasan abad tiba-tiba menggunakan sistem pemilihan di mana rakyat yang akan memilih khalifahnya. Bisa gempar dunia perkhilafahan nantinya… 

Nah, Anda mau ikut sistem khilafah atau kerajaan yang pemimpinnya berdasarkan keturunan atau mau ikut sistem republik dan demokrasi yang pemimpinnya dipilih berdasarkan keinginan rakyat?

Kalau Anda pro sistem khilafah atau kerajaan maka rakyat tidak usah repot-repot. Setelah Jokowi lengser maka selanjutnya yang akan naik adalah Gibran atau Kaesang. Siapa yang jadi gubernur, walikota, atau bupati ya terserah siapa nantinya yang akan ditunjuk oleh Jokowi sebagai khalifah saat ini. Begitu mekanismenya… 

Tapi kalau Anda pro-NKRI yang ikut sistem republik dan demokrasi maka bahkan Gibran kalau mau jadi walikota Solo juga harus ikut pilkada. Kalau rakyat Solo menginginkannya maka mereka akan memilihnya dan jika rakyat Solo tidak suka ya tidak akan jadi. Untuk bisa menjadi calon pun ia harus mengikuti mekanisme pemilihan yang ada meski pun tentu saja ia punya privilege sebagai anak presiden yang didukung oleh partai terbesar di Indonesia.

Tapi apakah itu akan membuatnya melenggang begitu saja menjadi walikota Solo, ya belum tentu. Lha Puti yang merupakan cucu Soekarno, Proklamator RI, dan keponakan Mega Soekarno Putri, Sang King Maker, Ketua Umum sekaligus penguasa PDIP, saja gak diinginkan oleh rakyat Jawa Timur kok. 

Tapi bukankah Gibran mendapat restu dari Jokowi sebagai Presiden RI?

Tidak.

Gibran mendapat restu dari ayahnya yang bernama Jokowi. Gibran tidak minta restu dari Jokowi sebagai presiden karena sebenarnya Jokowi sendiri dulu naik jadi presiden karena restu Megawati sebagai Ketum PDIP. Jadi restu Megawati jauh lebih ampuh ketimbang restu Jokowi sebagai ayah. 

Apakah restu Megawati kali ini akan cukup ampuh untuk menjadikan Gibran sebagai walikota Solo itu bergantung pada rakyat Solo sebagai pemilihnya nanti. 

Surabaya, 21 Juli 2020

Salam

Satria Dharma

***