Masih Mau People Power?

Situng KPU yang Anda bilang alat curang itu, malah bisa jadi alat masyarakat memantau adanya kesalahan.

Minggu, 19 Mei 2019 | 11:02 WIB
0
787
Masih Mau People Power?
Ilustrasi People Power (Foto: Hersubenoarief.com)

Jokowi baru jadi presiden 5 tahun, dan tidak akan bisa sampai tiga dekade berkuasa. Jokowi tidak membangun gurita bisnis calo macam anak-anaknya Soeharto. Jokowi sampai saat ini tidak terbukti melakukan KKN, kecuali waktu kuliah dulu melakukan Kuliah Kerja Nyata.

Jokowi melanjutkan kebebasan pers yang ada sejak reformasi. Anda masih bisa bikin media abal-abal tanpa perlu SIUPP. TVOne yang Anda agung-agungkan sebagai TV akal sehat itu, di zaman Orba mana boleh tayang. Anda menghina Jokowi? Paling banter hanya dipenjara, bukan hilang atau tinggal potongan tubuh. Anda hanya harus bertanggung jawab atas apa yang Anda siarkan.

Anti Islam? Nyatanya subuh tadi saya masih dengar adzan bersahut-sahutan antarmasjid dan bisa ikut salat jamaah.

Saya bisa kultum tarawih seminggu sekali tanpa harus menyerahkan bahan kultum ke aparat militer setempat. Kawan-kawan perempuan saya bisa menutup aurat, tanpa harus kucing-kucingan sama aparat.

Anda yang ASN, boleh nyoblos siapapun sekarang. Dulu, kalau Anda tidak coblos Golkar, bisa-bisa Anda segera dipecat, atau setidaknya tidak akan bisa naik pangkat. Anda hanya dilarang memperlihatkan keberpihakan ke KUBU MANAPUN karena Anda adalah pelayan seluruh masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Kemenangan Jokowi dan Syukuran Para Simpatisan

Ekonomi kita saat ini, mungkin tidak benar-benar bagus. Namun, inflasi kita 3-5%! Tidak kayak tahun 1998 dulu yang inflasinya gede-gedean. Rasio utang dan PDB masih tergolong aman. Memang banyak yang perlu diperbaiki, namun ekonomi kita tidak benar-benar buruk.

Kita dijajah asing-aseng? Faktanya Blok Rokan kita ambil. Pemerintah bisa ambil saham Freeport 51%. Perbandingan tenaga kerja lokal dan asing masih gedean tenaga kita. 

Pemilu saat ini, tidak seperti dulu yang hasilnya sudah bisa dipastikan sebelum pencoblosan. Penghitungan suara dibuka ke masyarakat, dan bahkan kita bisa melaporkan kesalahan yang ada. Situng  KPU yang Anda bilang alat curang itu, malah bisa jadi alat masyarakat memantau adanya kesalahan.

Jadi, masih merasa kita perlu people power kayak 1998 dulu? Nggak nyambung lah, Bro!

***