Sejenak pandangan kita alihkan pada AHY. Agus Harimurti Yudhoyono.
Sosok ini muncul ketika ayahandanya yang tidak lain Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memanggilnya "paksa" dari barak militer. Di institusi ini prestasi AHY cukup baik meski tidak moncer-moncer amat. Pangkat di pundaknya masih melati satu tatkala sang ayah memanggilnya pulang ke Cikeas. Di sana tugas baru yang lebih berat menunggu, jadi calon gubernur DKI Jakarta.
Peristiwa ini terjadi tiga tahun lalu.
Sebagai ahli strategi, meminta si sulung mundur dari jajaran elite militer yang prestisius bukan tanpa perhitungan, bahkan saat AHY harus kandas di kawah candradimuka pertama. Wajar.
Tetapi, tiga tahun kemudian, AHY dari yang semula bukan siapa-siapa dalam arti tidak ada orang yang mengenalnya, kini salah satu sosok yang sangat diperhitungkan dalam konstelasi perebutan kursi Presiden RI di masa mendatang. Jika tahun 2019 sudah tertutup bagi AHY, tengoklah Pilpres 2024 mendatang. Suka atau tidak suka, AHY salah satu calon kuatnya.
Dalam konteks Pilpres kekinian di mana Partai Demokrat sebagai kendaraan politiknya berkonvoi bersama PKS, PAN dan Gerindra mengusung Prabowo Subianto sebagai Presiden, ketidakhadiran dalam sebuah pertemuan penting BPN Prabowo-Sandiaga di Hotel Mulia beberapa waktu lalu adalah sebuah pertanyaan besar. Sekali lagi, mengapa AHY tidak hadir?
Okelah ada sekjen partai Hinca Panjaitan dan wakil ketua umum Syarief Hasan, tetapi ketidakhadiran Komandan Kogasma Pemenangan Pemilu Partai Demokrat ini sangat mencolok.
Benar, AHY memang bukan ketua umum partai jika berbanding dengan hadirnya Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri. Tetapi, AHY tetaplah representasi SBY. Tanpa bermaksud mengecilkan, tidak cukup dengan kehadiran Hinca dan Syarief semata.
Di sini berhenti sejenak untuk sekadar memahami jalan pikiran SBY sebagai ahli strategi yang "memaksa" anaknya mundur dari barak untuk kemudian menjadi "seseorang" di pentas politik nasional. Tak pelak lagi, AHY menjadi sosok yang dinanti. Ketidakhadiran AHY dalam acara penting yang selain dihadiri Ketua BPN Djoko Santoso dan Anggota Dewan Pengarah BPN Siti Hediati Soeharto, tetap menjadi misteri besar. Padahal, ada pidato pengarahan penting dari Prabowo terkait strategi pemenangan yang tertutup untuk media massa.
Berharap kehadiran SBY sebagai penarik massa di acara BPN sama seperti berharap adanya jejak di atas air. SBY sampai saat ini masih berada di negeri jiran Singapura, menemani Ibu Ani yang sedang dirawat di sana. Sebuah strategi yang "blessing" di mana rekan seperahu dalam koalisi tidak akan ada yang berani menggugat atau mempertanyakannya.
Tetapi kalau AHY, bukankah dia tidak selamanya harus menemani sang ibu di Singapura? Bukankah ia bisa menyempatkan waktu barang beberapa jam untuk hadir di acara konsolidasi pemenangan di kubu BPN? Nyatanya tidak.
Inilah misteri dan tanda tanya besar itu. Ketidakhadiran AHY adalah ketidakhadiran SBY. Adapun hadirnya Hinca dan Syarief mewakili Demokrat, ya itu tidak lebih dari basa-basi politik ibarat ngasih permen sajalah, biar ada manis-manisnya dikit.
Tentu saja yang mendapat angin segar atas "manuver" AHY dengan SBY di belakangnya itu adalah TKN Jokowi-Maruf. Menemukan gelagat mengambangnya AHY, pendukung garis keras TKN segera bereaksi cepat. Ini celah yang menguntungkan. Tidak salah kalau sebelumnya Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto yang juga Sekjen PDIP memuji pidato kebangsaan AHY yang dikatakannya lebih baik dari pidato serupa yang dilakukan Prabowo Subianto.
Ini jelas ejekan yang luar biasa! Bagaimana mungkin "anak kemarin sore" dalam politik semacam AHY bisa disebut lebih baik dari politikus bangkotan dan pengalaman macam Prabowo!?
Dalam pidato politik bertajuk "Rekomendasi Partai Demokrat untuk Presiden Indonesia Mendatang" di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat 1 Februari 2019 itu AHY menyampaikan tiga poin penting, yakni tantangan Indonesia 2019-2024 dalam perspektif dunia internasional dan nasional, persoalan dan aspirasi rakyat serta solusi dan kebijakan yang ditawarkan PD dan ajakan PD menyikapi perkembangan situasi sosial politik dewasa ini.
Tentu saja TKN menyambar diksi "Presiden Indonesia Mendatang" dalam pidato kebangsaan AHY itu dengan "memelintir"-nya sebagai Joko Widodo. Ya, politik memang begitu; siapa cepat dia dapat. Siapa cepat menemukan narasi, dia akan terhindar dari gigit jari.
Alhasil, dukungan AHY dan SBY terhadap Prabowo Subianto bukan lagi setengah hati, tetapi sudah tanpa hati.
AHY dan juga SBY bahkan berharap, yang menjadi pemenang Pilpres 2019 bukan capres yang selama ini dikesankan mereka didukung hanya karena berada di perahu koalisi yang sama.
AHY dan SBY lebih berharap Joko Widodo menjadi Presiden RI untuk kedua kalinya!
Ada matematikanya. Jika Jokowi yang memenangi kontestasi Pilpres 2019, tahun 2024 menjadi pertarungan terbuka politikus generasi baru yang lebih segar. Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan lagi, KH Ma'ruf Amin sudah terlalu sepuh untuk bertarung sebagai Capres 2024.
Coba bayangkan kalau Prabowo dan Sandiaga Uno yang jadi Presiden dan wakilnya dengan memenangi Pilpres 2019!
Kalau masih punya hasrat, bisa jadi Prabowo akan bertarung sebagai petahana dengan atau tanpa Sandiaga Uno. Jika masih mempertahankan Sandiaga, pasangan ini akan solid selama lima tahun berkuasa. Kalaupun Sandiaga akan nyapres sendiri alias pisah kongsi dengan Prabowo, Sandiaga sudah memupuk dan menanam populartitas selama lima tahun.
AHY? Ia harus bersusah-payah mengiklankan dirinya sendiri di ruang publik selama lima tahun penuh sampai 2024 sabagai politikus, harus menjadi ketua umum partai sebagai estafet kekuasaan dinasti agar publik lebih mengenalnya, dan serenceng upaya lain untuk mendongkrak popularitasnya. Kondisi yang sangat mengerikan bagi AHY dan terlebih-lebih bagi SBY!
Nah, jadi sekarang paham 'kan mengapa AHY dan SBY bukan lagi setengah hati mendukung Prabowo-Sandi, tetapi sebuah dukungan yang tanpa hati!
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews