Agaknya perlu dibuat perjanjian jelas dan diungkapkan lewat publik bahwa menteri dan pejabat yang membuka rahasia jabatan diganjar hukuman denda yang berat.
Ada kemungkinan keluarga Neil Amstrong bakal mengembalikan ganti rugi 6 juta dollar kepada Rumah Sakit yang diduga melakukan mala praktek. Media pekabaran Amerika melaporkan dana sebesar itu diberikan diam-diam karena Rumah Sakit tidak ingin reputasinya hancur karena astronot pujaan rakyat Amerika itu meninggal setelah terjadi kesalahan prosedur perawatan pasca operasi jantung.
Dalam Perjanjian rahasia itu disebutkan bahwa jika perjanjian itu dibocorkan oleh keluarga Neil Amstrong, perjanjian dianggap batal dan dana kompensasi harus dikembalikan.
Kita menunggu kabar selanjutnya dari kisah ini, dengan mengambil pelajaran penting soal rahasia; rahasia jabatan, rahasia perusahaan dan rahasia perjanjian.
Semua yang tertulis sebagai rahasia harus dibawa sampai mati. Saya terikat perjanjian soal rahasia jabatan dan rahasia perusahaan. Yang tidak boleh dibocorkan. Jika dibocorkan maka saya akan menghadapi gugatan pengadilan.
Demikian juga perusahaan tempat saya bekerja yang bisa saya gugat jika membocorkan hasil kerja saya kepada para pihak tanpa izin tertulis dari saya.
Semua ini menyebabkan saya tidak menjadi "lambe turah" atau "ngember" meski tahu persis soal aneka hal yang membuat postingan saya viral di media sosial atau mendapatkan keuntungan finansial dari bocoran saya. Atau setidaknya menjadikan seseorang atau institusi blingsatan membela diri.
Saya yakin sudah banyak perusahaan besar melakukan perjanjian non disclosure of company confidentiality. Jika masih ada yang belum, sebaiknya perjanjian itu dibuat.
Tapi agaknya perjanjian itu tidak atau belum diberlakukan untuk para pejabat publik. Jadi seorang mantan menteri misalnya dengan gamblang menjelaskan pertemuan dan pernyataan yang bersifat rahasia ketika dia menjabat.
Atau seorang petinggi BUMN mengumbar aneka langkah kebijakan plat merah yang menurut dia salah, setelah orang itu mengundurkan diri.
Kita paham bahwa bisa jadi Presiden dan Kantor Sekertaris Kabinet mungkin tidak mencantumkan konsekuensi hukum itu karena percaya akan integritas personal mereka yang terpilih. Apalagi para menteri berasal dari partai politik. Partai secara moral dan politik menjadi penjamin para menteri itu.
Ewuh pekewuh mungkin juga dialami para menteri yang percaya pada integritas para dirjen dan eselon satu mereka. Mereka sudah bekerja lebih lama ketimbang menteri yang kontrak kerjanya cuma 5 tahun bahkan kurang.
Landasan pemikiran lainnya adalah jika pejabat itu menjadi mantan kemudian membocorkan rahasia pemerintahan selama bekerja maka publik akan menilainya sebagai tidak bermoral. Masyarakat yang menghukumnya secara sosial.
Namun apakah itu berhasil?
Ternyata tidak. Justru rahasia yang dibeberkan menjadi senjata politik dan peraih hati publik. Karena mantan menteri dan pejabat itu memposisikan diri mereka sebagai pihak yang teraniaya oleh sebuah rezim. Akibatnya pemerintah dan kementerian terkait harus melakukan tindakan kehumasan yang memakan biaya dan tenaga yang tidak sedikit.
Karena itu, agaknya perlu dibuat perjanjian jelas dan diungkapkan lewat publik bahwa menteri dan pejabat yang membuka rahasia jabatan diganjar hukuman denda yang berat. Agar masyarakat paham bahwa menjaga rahasia itu penting dan sebuah amanah yang harus diemban karena ada perjanjian yang merumuskan itu.
Dengan demikian, tidak ada satu pihakpun, termasuk partai politik kelas pentil, untuk memperlakukan sesuatu yang harusnya bersifat rahasia menjadi konsumsi publik demi popularitas murahan mereka.
Siapa partai kelas pentil itu?
Rahasia dong...
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews