PM Malaysia Muhyiddin Yassin Tetap Anggap Penting Indonesia

Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin sudah berada di Indonesia. Sudah tentu Presiden Joko Widodo menyambut kunjungan resmi  tersebut pada Jumat, 5 Februari 2021. Kunjungan itu merupakan kunjungan resmi pertama PM Malaysia sejak dirinya dilantik pada 1 Maret 2020 lalu.

Kita masih ingat, bahwa hampir setiap PM Malaysia yang baru saja dilantik pasti akan berkunjung ke negara terangganya Indonesia yang dianggap penting sebagai tetangga serumpun.

Masih ingatkah kita, ketika Indonesia juga mengaggap negara pertama di Asia Tenggara yang dikunjungi tokoh tua Mahathir Mohamad (waktu itu usuanya 92 tahun) sebagai perdana menteri ? Sudah tentu mengingatkan kita akan julukan Mahathir sebagai "Soekarno," kecil.

Hubungan Malaysia-Indonesia sejauh ini baik-baik saja. Tetapi riak-riak kecil sudah tentu terjadi. Namun tidak menganggu hubungan di antara kedua negara bertetangga ini.

Sebagaimana diketahui, salah satu masalah yang mengganjal hubungan antara Indonesia-Malaysia adalah tentang masyarakat Indonesia  di Kalimantan Barat, tepatnya di Dusun Entapang dan Kerunang, Desa Kampuh, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau. Di wilayah tersebut pernah terjadi sengketa tanah adat dengan perusahaan Malaysia yang membuka lahannya di sana.

Tepatnya konflik tersebut boleh disebut perampasan tanah adat oleh perusahaan kelapa sawit Malaysia, anak perusahaan Sime Darby, khususnya PT Mitra Austral Sejahtera (PT Mas), lebih khusus lagi PT Mas II dengan masyarakat adat Dayak di dua daerah itu.

Konflik sudah dimulai sejak tahun 2007. Tahun 2012, resmi masyarakat adat mengajukan komplain ke RSPO (Round on Sustainable Palm Oil), sebuah  perkumpulan atau asosiasi pusahaan kelapa sawit. Di sini diatur bagaimana jika membangun perusahaan sawit dengan menghormati hak-hak adat setempat dan sebagainya.

Awalnya setelah tanah adat itu dipinjamkan kepada perusahaan kelapa sawit itu, memang perusahaan Malaysia itu setuju akan memberi pekerjaan kepada penduduk setempat. 

Meski ada juga janji yang tidak ditepati, yang menjadi masalah adalah tanah adat itu, tanpa diketahui masyarakat adat setempat mengubah status tanah adat menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) milik perusahaan. Ini menjadi konflik dan masyarakat adat meminta tanah adat yang hanya dulu dipinjamkan.

Inilah masalah utama konflik itu. Bahkan kalau tuntutan masyarakat adat tidak selesai, maka akan menggugat ke lembaga perkumpulan perusahaan kelapa sawit lebih tertinggi yaitu Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Mudah-mudahan saja sengketa ini cepat selesai dan tidak menganggu hubungan persahabatan kedua negara. 

Hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia diharapkan betul oleh para Duta Besar Malaysia di Indonesia, baik ketika saya melakukan wawancara dengan Duta Besar Malaysia Dato' Zainal Abidin Zain tahun 2009 maupun wawancara dengan Duta Besar Malaysia sebelumnya Dato' Rastam Mohammad Isa tahun 2000. Sejauh ini Malaysia mendekati  produksi minyak kelapa sawit Indonesia.

Kita berharap hubungan Indonesia terjaga dengan baik. Apalagi dengan kedatangan PM Malaysia Mahathir Mohamad ke Indonesia. Kita akui, hubungan kedua negara diwarnai pasang surut. Apalagi Malaysia dan Indonesia sama-sama negara serumpun, punya sejarah masa lalu yang gilang gemilang. Peradaban masing-masing negara mengakar pada budaya yang sama, Melayu.

Baca Juga: Mahathir, Muhyiddin dan Anwar: Malaysia Kemana?

Lebih dari itu, mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak , perdana menteri keenam Malaysia, yang baru saja digantikan Mahathir Mohamad adalah keturunan suku Bugis di Sulawesi Selatan. Berasal dari keluarga aristokrat politik, sekaligus putra tertua mantan Perdana Menteri  kedua Malaysia, Tun Abdul Razak, kelahiran Pahang, yang memiliki darah Bugis.

Tun Abdul Razak menjabat perdana menteri selama enam tahun, 1970-1976. Artinya Najib, mantan perdana menteri, masih memiliki darah Bugis. Di Malaysia, terutama di Pahang dan Johor, banyak bermukim suku Bugis.

Ya, itulah arti penting hubungan persahabatan kedua negara, Malaysia dan Indonesia.

***