Revolusi pemerataan pendidikan ini sungguh patut didukung. Jokowi pun mendukung implementasi sistem zonasi ini untuk kepentingan bangsa dan negara.
Pantas marah-marah pada sistem zonasi. Kenapa? Mari baca dengan tenang dan bahagia. (Saya menghitung di sebuah sekolah SMP di pinggiran Jakarta, dari permainan jalur prestasi, jalur zonasi, dan jalur khusus yang diselewengkan, dengan minimal 100 siswa, oknum kepala sekolah dan mafianya, mengumpulkan Rp 400,000,000,. Belum lagi BOS. Belum lagi sumbangan sukarela dengan kedok untuk membangun masjid di sekolah, dengan menghapus lapangan olahraga.)
Sistem zonasi sudah tiga kali berlangsung, sejak mengambil alih dari Anies Baswedan. Kajian tentang zonasi sudah lama ada. Hanya Mendikbud Muhadjir Effendy yang berani mengeksekusi.
Sesungguhnya yang dilakukan oleh Mendikbud adalah revolusi pendidikan secara senyap. Yang dilakukan Muhadjir membuka borok-borok, korupsi, dan kesemrawutan di dunia pendidikan.
Muhadjir membuka fakta bahwa dana Rp 20% APBN tidak digunakan semestinya untuk membangun pendidikan. Tujuan Muhadjir adalah membuat pendidikan merata, bukan semata soal sekolah favorit yang diributkan. Sekolah favorit adalah pintu beternaknya korupsi di sekolah-sekolah favorit (negeri).
Baca Juga: Membaca "Road Map" Zonasi Pendidikan Berkeadilan Ala Muhajir
Pintu jalur prestasi untuk mengakali, berkelit, menerobos sistem zonasi, terbukti menenangkan Kepala Sekolah dan orang tua murid yang mentalnya korup. Zonasi 5% kurang banyak memberi kesempatan korup yang besar. Angka revisi 15% untuk jalur prestasi membuka lebar pintu korupsi.
Anak yang berprestasi kenapa musti sekolah di sekolah ‘favorit’? Bukankah dengan prestasi, di mana pun bersekolah, di zona mana pun, tetap akan berprestasi? Bukankah anak berprestasi justru akan mendorong peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di sebuah sekolah (baca: tidak mutunya sekolah)?
Dan, itu pas sesuai dengan tujuan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia?
Kita paham infrastruktur belum merata di semua wilayah NKRI. Namun, fakta selanjutnya banyak Pemerintah Daerah (Pemda), Bupati dan Walikota tidak mengalokasikan dana pendidikan, sesuai dengan UUD 45. Gubernur pun tidak mendorong bupati dan walikota, meski hanya himbauan, kepada mereka untuk memerhatikan masalah pendidikan.
Tentu. Niat baik Muhadjir ditentang oleh mereka yang tidak senang terjadi perbaikan dan pemerataan mutu pendidikan.
Pemda kota dan kabupaten tidak bertindak, meskipun program sistem zonasi ini sudah sejak 2016. Secara bertahap dilakukan pada 2017, dan 2018. Selama tiga tahun ini Pemda-pemda harusnya membangun infrastruktur pendidikan.
Revolusi pemerataan pendidikan ini sungguh patut didukung. Jokowi pun mendukung implementasi sistem zonasi ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan memenuhi nafsu para guru dan kepala sekolah yang menikmati status quo. Angka 15% untuk memainkan sistem zonasi masih terlalu besar untuk bukan hanya sekedar mendapatkan mobil murah bagi kepala sekolah dan mafianya, setiap awal tahun ajaran.
Ninoy N Karundeng.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
