Program vaksinasi Covid-19 nasional adalah concern pemerintah sejak awal tahun 2021. Indonesia pun berhasil melampaui target vaksinasi Badan Kesehatan Dunia WHO, sehingga diharapkan dapat terhindar dari gelombang ketiga Covid-19 seiring adanya varian Omicron.
Pandemi membuat hampir semua tatanan kehidupan berubah dan tiap manusia wajib meningkatkan imunitas agar tidak kena Corona. Salah satu cara ampuh dalam meningkatkan kekebalan tubuh adalah dengan vaksinasi dan sejak Maret 2021 program vaksinasi nasional diberlakukan di seluruh Indonesia.
Targetnya program ini selesai tahun 2022 sehingga kita bisa bebas dari status pandemi.
Indonesia telah berhasil melampaui target vaksinasi dari WHO (world health organization), yakni 108,5 juta orang telah diinjeksi vaksin covid per 22 desember 2021.
Angka ini melebihi target WHO karena awalnya ditargetkan minimal 40% dari penduduk yang sudah divaksin pada akhir tahun 2021. Vaksin yang telah diberikan juga lengkap 2 dosis sehingga proteksi makin kuat.
BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Universitas Tadulako mengapresiasi pemerintah yang berhasil melampaui target vaksinasi WHO. Pemercepatan program vaksinasi ini demi memutus rantai penyebaran Corona di Indonesia.
Presiden BEM Universitas Tadulako Muhammad Wiranto Basatu menyatakan bahwa ada 2 unsur yang dihadapi saat pandemi. yakni ekonomi dan kesehatan.
Presiden Jokowi berhasil menyeimbangkan keduanya sehingga kita optimis bisa mengakhiri masa suram ini secepatnya.
Dalam artian, ia menyangjung Presiden Jokowi yang cekatan dan memiliki strategi jitu dalam mengatasi pandemi di negeri ini.
Saat Indonesia berhasil melampaui target vaksinasi dari WHO maka kita optimis pada tahun 2022 program vaksinasi nasional akan selesai 100%.
Apalagi saat ini jumlah suntikan dinaikkan, dari 1 juta menjadi 3 juta injeksi dalam sehari (di seluruh Indonesia) dan di mana-mana ada vaksinasi massal. Sehingga program ini akan cepat selesai dan semua orang memiliki kekebalan tubuh untuk melawan Corona.
Apresiasi patut diberikan kepada pemerintah karena vaksinasi bisa diselenggarakan dengan cepat dan tepat sasaran. Sejak awal program vaksinasi nasional, biayanya 100% gratis, sehingga memudahkan rakyat yang kondisi ekonominya menurun akibat efek pandemi. Jika vaksinnya gratis maka semuanya mau disuntik karena mereka sadar akan pentingnya vaksinasi, sekaligus pecinta gratisan.
Vaksinasi juga digencarkan dengan vaksinasi massal yang diselenggarakan baik oleh pihak TNI, BIN, Polri, maupun swasta. Metode ini dijalankan karena lebih efektif, karena dalam sekali vaksinasi massal, langsung ribuan orang yang diinjeksi. Vaksinasi massal diselenggarakan mulai dari di lapangan, gedung, sampai Mall. Tentu dengan mematuhi protokol kesehatan sehingga masyarakat tidak takut akan kerumunan saat vaksinasi massal.
Selain vaksinasi massal, pemerintah yang dibantu oleh BIN (Badan Intelijen Negara) menyelenggarakan vaksinasi door to door.
Dengan metode ini maka makin banyak yang diinjeksi vaksin karena para tenaga kesehatan yang mendatangi masyarakat di perkampungan dan perumahan. Sehingga makin banyak WNI yang mendapatkan vaksinasi.
Pemerintah memang menggencarkan vaksinasi agar bisa segera membentuk keekbalan kelompok sehingga kita bebas dari masa pandemi secepatnya. Ketika status pandemi dihapus maka perekonomian akan digencarkan kembali dan kondisi finansial negara akan sehat lagi. Kita bisa bekerja lebih keras lagi untuk menggerakkan roda perekonomian negara dan berubah status menjadi negara maju.
Keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program vaksinasi nasional dengan cepat dan akurat patut diapresiasi karena telah melampaui target yang dicanangkan oleh WHO. Ketika makin banyak yang divaksin maka kia tidak takut akan penularan Corona, dengan catatan harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Vaksin juga masih digratiskan sehingga semuanya memiliki imunitas yang bagus.
Nicholas Napitupulu, Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews