Microsoft merilis laporan terbaru Digital Civility Index (DCI), bahwa warganet Indonesia menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara, alias paling tidak sopan di wilayah tersebut.
Hoax, kabar bohong, pada akhirnya bukan hanya soal kejahatan. Lebih dari itu ialah kebodohan. Dari itu pula, betapa tragisnya kejahatan yang dilakukan senyampang pameran kebodohannya.
Kita sudah tahu, ada di peringkat berapa perilaku warga-negara Indonesia dalam berkomunikasi via internet. Bangsa yang konon religius, dan melahirkan kosakata ‘gotong-royong’ itu sama sekali tidak tercermin dalam perilaku keseharian berkomunikasi, wa bil khusus via internet dengan platform medsos-nya.
Tidak diketahui sejak kapan. Benarkah sejak kita mengenal kata ‘demokrasi’? Karena dalam Pemilu 1955 pun (pemilu pertama di Indonesia), juga sudah kenal caci-maki. Misal, per-ngenyek-an antara PKI dan Masyumi. Juga antarpartai lainnya waktu itu. Tidak diketahui pula sejak kapan makin menajam. Makin terpolarisasi dengan politik identitas, dengan masuknya isu etnisitas dan agama.
Kalau mau berterus terang, kayaknya baru mulai Jokowi dan Ahok yang kena terpaan itu. Suku atau identitas ras-nya dipermasalahkan. Agamanya dipersoalkan. Siapa yang mempermasalahkan dan mempersoalkan, hayo?
Mesti nggak ada yang ngaku. Dan nggak penting pengakuannya. Kembali ke paragraf pertama, mengapa hoax masih jadi senjata, dan lebih cilakak lagi, di jaman internet ini? Kenapa masih ada yang kemakan hoax, atau meyakininya, dan turut menyebarkannya? Itu kebodohan pangkat 9.
Belum lama lalu, beredar kabar via facebook, Gibran Rakabuming, Walikota Solo yang belum lama lalu dilantik, dikabarkan salah satunya mau membangun Disneyland di Solo. Fesbuker yang membuat berita itu, menulis ada 9 gebrakan Gibran.
Sontak berita ini memunculkan kontroversi. Kemudian kita tahu, hujatan pada Gibran pun muncul. Tapi, setelah dilakukan penelusuran, informasi itu ternyata hoax. Tidak benar dan tidak berdasar.
Di situlah hoax melalui media internet, apalagi media sosial, adalah kejahatan sekaligus kebodohan. Dan yang mempercayai, mungkin tidak jahat, tapi pastilah sangat atau lebih bodoh dari yang membuat hoax. Kalau lebih pinter, ngapain gampang jatuh percaya? Dalilnya, yang bodoh yang mudah ketipu. Para penipu tahu dalil itu. Apalagi meski ada klarifikasi pun, hoax tetap akan dipercaya dan dipakai sebagai kebenaran. Kenapa begitu? Karena dengan cara itulah pembuat dan pengikutnya bisa menjatuhkan atau merusak citra lawan kepentingan, apalagi lawan kepentingan politik kekuasaan.
Padal hal tersebut begitu bodohnya. Karena dengan teknologi yang sama, gampang pula semua bisa diselusuri. Yang paling menyedihkan, atas hal itu, biasanya yang diserang adalah anak-anak muda, generasi muda. Generasi baru, yang berkait bonus demografi untuk 2045 kelak, menjadi acuan penting masa depan Indonesia.
Bukan hanya orang awam yang bodoh, tak sedikit elite politik dan masyarakat kita, terutama yang senior, tidak ikhlas berada dalam situasi yang berubah. Apalagi ketika perubahan itu memberi ruang pada anak-anak muda. Bahkan beberapa SJW yang relatif sepantaran, atau sedikit lebih ‘tua-an’, karena kecemburuan juga bisa membantai munculnya generasi baru Indonesia ini.
Padal, ketika mak-bedundug muncul pandemi Covid-19, tiba-tiba terjadi perubahan yang luar biasa. Dalam istilah Wahyudi Anggoro Hadi, lurah desa Panggungharjo (Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta), terjadi revolusi tanpa teriakan revolusioner. Lebih mematikan daripada teriakan heroik para SJW, para intelektual dan pejuang artifisial, yang selalu tampil gigantik di media-media kelas menengah.
Saya ingat dulu bagaimana orang mengritik ketika Jokowi mengangkat anak-anak muda sebagai stafsusnya. Hingga beberapa terpental. Tapi apa yang terjadi? Ternyata yang dulu menolaknya, juga tidak punya konsep. Bahkan melakukan pembiaran ruang yang dulu dikritiknya, yang pada akhirnya kini dikuasai kelompok yang orientasinya bukan economy-sharing.
Sering kita berbeda lebih karena berangkat dari kebencian atau kecemburuan. Pada Gibran pun, yang akan dinilai hanyalah karena ia anak Jokowi, anak Presiden, dinasti politik, dan sebagainya. Tanpa merasa perlu tahu dalemannya. Tidak perlu tahu daleman tak apa, tapi sama sekali tak melihat output seseorang sebagai karakter, adalah juga kesombongan, yang bodoh.
Dari laporan platform manajemen media sosial HootSuite dan agensi marketing We Are Social, kita tahu jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta atau 73,7 persen dari total populasi sebesar 274,9 juta jiwa pada Januari 2021. Dari total tersebut, sebanyak 195,3 juta jiwa atau 96,4 persennya mengakses internet lewat perangkat mobile berjenis smartphone dan ponsel fitur. Pengguna aktif setiap harinya. Dan reputasinya?
Microsoft merilis laporan terbaru Digital Civility Index (DCI), bahwa warganet Indonesia menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara, alias paling tidak sopan di wilayah tersebut. Tingkat kesopanan warganet Indonesia memburuk dalam satu dasawarsa ini.
Tapi, dalam pada itu, atau senyampang itu, kita juga tahu bagaimana nasib Ibu Isma (33), warga Lhok Puuk, Aceh Utara. Bukan karena hoax. tapi harus meringkuk di penjara Lhoksukon karena diadukan oleh kepala desanya, dengan pasal UU-ITE perihal pencemaran nama baik. Ibu Isma harus mendekam di penjara dengan anak bayinya yang baru berusia 6 bulan!
@sunardianwirodono
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews