Tambang emas Papua tentu punya orang Papua, daerah yang menjadi bagian NKRI. Lalu Freeport melakukan kontrak tambang emas beberapa puluh tahun. Setelah kontrak tambang selesai, tentu Freeport harus minggat dari Papua. Potensi emas Papua luar biasa.
Absurdnya, ketika pemerintahan Jokowi ingin ambil alih, 2 tahun menjelang kontrak habis harus bayar Rp55 trilyun ke Freeport. Jika memang tinggal 2 tahun, ya tahan saja dulu sampai kontrak habis otomatis. Gak perlu bayar divestasi dan lain-lain.
Ternyata rencana divestasinya baru tahapan MoU, tapi sudah di goreng oleh buzzer pemerintah seolah-olah sudah selesai. Sekalipun terjadi divestasi, tetap gak masuk akal, kalopun baru MoU, jelas gorengan issue dinaikkan untuk elektabilitas menjelang 2019. Dasar media sesat.
Lalu...
Anies Baswedan saat pilkada 2017 janji tidak akan mengizinkan pembangunan 6 ruas toll baru di Jakarta, dan ketika janji dilaksanakan, oleh pemerintah pusat rencana proyek toll tersebut ditarik ke pusat.
Absurdnya, otonomi daerah jadi gak jelas karena ketika pemerintah pusat terlalu jauh intervensi.
Jika otonomi daerah dikangkangi, mendingan hilangkan saja otonomi daerah dan kembali ke sebelum reformasi. Jadi jangan heran, banyak yang menginginkan kembali ke prareformasi, karena absurdnya sistem ketataneggaraan saat ini.
Lalu....
Toll dibangun sejatinya bisnis murni. Jika toll adalah produk bisnis, tentu melihatnya dari sisi bisnis.
Absudrnya, toll dibangun dari utang, dan utang yang nyicil rakyat, bukan pemerintah apalagi partai. Namun ketika rakyat ingin menggunakan toll tersebut, rakyat harus bayar.
Boleh saja toll berbayar, sejauh rakyat tidak dibebankan nyicil utang dan menggunakan pola bisnis (investasi). Sementara saat ini, nyicil juga, bayar juga. Sudah jatuh ketiban tangga. Ini bisa dikatakan, negara ambil untung ke rakyat. Ini negara atau VOC?
Dan masih sangat banyak ke-absurdan saat ini.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
