Pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait pengakuan secara sepihak atas status Jerusalem menjadi Ibu Kota Israel mengundang banyak kecaman dan penolakan dari seluruh dunia.
Penolakan itu juga disampaikan 14 negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) dalam voting yang dilakukan pada hari Senin waktu New York. Dari 15 anggota DK PBB yang hadir, 14 anggota lainnya sepakat untuk menolak Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan menyetujui draf resolusi penolakan tersebut.
Dikutip dari Guardian, voting tersebut justru menghasilkan draft resolusi yang mendesak Trump untuk segera mencabut pernyataannya dan membatalkan pengakuan Presiden AS Donald Trump bahwa Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Namun, Duta Besar AS untuk PBB bersikeras bahwa apa yang dilakukan DK PBB adalah penghinaan buat Amerika. ”Amerika Serikat tidak akan didikte oleh negara manapun di mana kita bisa menempatkan kedutaan kita,” kata Nikki Haley, diplomat perempuan Amerika ini, Selasa 19 Desember 2017.
[irp posts="5812" name="Status Jerusalem: Donald Trump Sedang Membuat Ribuan “Hot Spot”"]
Pun demikian, Nikki membela diri dalam voting tersebut dengan dalih saat ini pihaknya tengah mengupayakan perdamaian di Timur Tengah. Olehnya, dengan penolakan tersebut AS menggunakan hak vetonya. ”Ini memalukan untuk mengatakan bahwa kita sedang melakukan upaya perdamaian," katanya.
"Fakta bahwa hak veto ini sedang dilakukan untuk membela kedaulatan Amerika dan untuk membela peran Amerika dalam proses perdamaian Timur Tengah bukanlah sumber rasa malu bagi kami; Ini harus menjadi malu bagi sisa (anggota) Dewan Keamanan (PBB),” katanya lagi.
Sebelumnya, langkah Washington menggunakan hak veto dalam voting tersebut sudah diramalkan terjadi. Hal tersebut terungkap atas tindakan Duta Besar AS untuk PBB Nilki secara terang-terangan menyatakan akan mendukung Israel dan menyatakan keputusan Presiden Trump sudah benar.
“(Veto) itu tidak dapat diterima dan mengancam stabilitas masyarakat internasional karena tidak menghargai,” kata Presiden Palestina, Mohammad Abbas melalui seorang juru bicaranya.
Pemerintah Indonesia di New York melalui Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia A.M. Fachir, Selasa 19 Desember 2017 mengatakan apa yang diperbuat AS dalam voting itu adalah tindakan yang sangat buruk. Namun, kata dia, sisi baiknya adalah ada 14 negara anggota DK PBB lainnya yang menolak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
”Sudah kita perkirakan, tentu saja ini tidak sesuai dengan kepentingan Amerika, tapi kita berskyukur bahwa 14 dari 15 negara anggota DK PBB menyetujui resolusi, meskipun kemudian Amerika memveto,” ucap Fachir.
[irp posts="5547" name="Jerusalem dan Two State Solution", Jangan Buru-buru Marah Besar!"]
Fachir melanjutkan, apa yang dilakukan AS dengan menggunakan hak vetonua tersebut bukanlah akhir dsri segalanya untuk terus membela Pelastina. ”Segera setelah ini kita akan maju ke Sidang Majelis Umum PBB sesi khusus, jadi ada sidang khusus, untuk membahas hal yang sama karena di situ tidak ada veto,” kata diplomat Indonesia ini.
“Karena itu, kita menggalang negara-negara lain, tentu saja mulai dari OKI dan Gerakan Non-Blok untuk memajukan rancangan resolusi, dan Indonesia menjadi co-sponsor resolusi tersebut. Itu antara lain yang akan kita lakukan. Insya Allah akan diselenggarakan Kamis,” lanjut politisi muda Indonesia itu.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
