Kabupaten/Kota Menjaga Hak Azasi Manusia? Inilah Tema Konfrensi HAM yang diselenggarakan oleh INFID, Komnas HAM dan Kantor Staf Presiden pada tanggal 6-7 Desember 2017. Sebelum itu, hari ini perwakilan tiga lembaga menyampaikan pandangan di konfrensi pers di Jakarta.
Komisioner Komnasham, Amiruddin al-Rahab, mengajak Kabupaten/Kota untuk ramah HAM, sehingga Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan dan anggaran dengan konsep HAM. Kabupaten/Kota yang ramah HAM akan menciptakan ruang partisipasi aktif masyarakat.
“Pemerintah Provinsi, Kabupaten, kota yang memenuhi Hak Asasi Manusia,” kata Amariruddin, Kamis 30 November 2017. Amiruddin mengharapkan Pemda cepat tanggap dalam menjalankan pemenuhan HAM. Pemda wajib memiliki inisiatif dalam menjaga HAM khususnya menjaga toleransi. “Kami mengharapkan Pemda lebih awas,” kata Amirudin.
[caption id="attachment_4926" align="alignleft" width="523"] Chusnunia Chalim (Foto: Kupastuntas.co)[/caption]
Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim mengatakan, pikhaknya lebih mencegah pelanggaran HAM dengan kerja keras. Alasannya, Lampung merupakan daerah di luar Jawa yang dekat dengan Jakarta.
Beberapa contoh kesetaraan dalam norma HAM yang teknis semisal Pemda Lampung Timur memberikan kesetaraan yang berkeadilan. “Kami berikan program bagi pengajar mengaji, begitu juga bagi pengajar Kristen, Hindu dan Budha yang mengajar di hari minggu,” kata Chusnunia.
Pemda adalah ujung tombak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pemda, kata Chusnunia Chalim harus membuka ruang komunikasi antara Pemda dengan warga negara sebelum Pemda menyusun program pembangunan, penganggaran dan pelayanan.
“Kamis adalah hari suara warga, rakyat bisa menyampaikan semua pandangannya kepada Pemda Lampung Timur,” kata Bupati Perempuan ini. Lampung Timur bagi Chusnunia sangat toleran dan setara. Dirinya sendiri seorang perempuan mendapat amanah memimpin Kabupaten Lampung Timur.
Dalam menjaga toleransi, Pemda Lampung Timur menggunakan program sesuai kids zaman now. “Nonton bareng, camping dan menari bersama adalah upaya membangun toleransi bagi anak muda,” kata Chusnunia. Hal ini mengingat Lampung Timur termasuk yang intoleran se-Lampung. Untuk itu perlu membangun toleransi dan kesetaraan yang sesuai dengan aktivitas yang menyenangkan dan membahagiakan anak muda.
Menjaga HAM, menjaga Nusantara
Fajri Maigofan Tenaga Ahli Madya di Kantor Staf Presiden mendukung Konfrensi Hak Asasi Manusia di Kabupaten/Kota. Bagi KSP, upaya mendukung HAM salah satunya tidak lain Konfrensi Kabupaten/Kota yang Peduli HAM. Dengan program ini, upaya menjaga Ham sekaligus menjaga NKRI berjalan seiring.
Direktur International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo mengharapkan konfrensi bisa diramaikan oleh semua stakeholder. Salah satu tujuan adalah menampilkan contoh-contoh praktik pemenuhan HAM di berbagai Kabupaten/Kota.
“Kami ingin semua Pemda saling mencontoh,” kata Sugeng. Bagi dia, Kabupaten Lampung Timur dan berbagai Kabupaten akan saling menguatkan program pemda menuju kabupaten/kota peduli HAM.
Setahun terakhir, banyak hasil kajian dan survei yang menampilkan Indeks HAM atau toleransi Indonesia sangat mengkhawatirkan.
“Terakhir kajian SETARA Institute mengingatkan bagaimana bangsa tetap toleran sebagaimana nilai-nilai Nusantara,” kata Sugeng. Dalam kacamata HAM, Sugeng mengatakan dengan tegas, “Di HAM tidak ada istilah pribumi atau non pribumi.”
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
