Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah berjalan dalam kondisi aman, tertib, dan kondusif. Langkah-langkah strategis telah disiapkan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan guna menjamin hak konstitusional warga negara serta keabsahan proses demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.
Melalui program Desk Koordinasi Pilkada Serentak, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memastikan suksesnya Penyelenggaraan Pilkada di 545 daerah dan sebagai wujud untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto menegaskan bahwa negara hadir secara penuh dalam mengawal proses PSU yang digelar berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, melalui proram ini, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas politik dan keamanan tetap kondusif
"Melalui Desk Koordinasi Pilkada, Pemerintah terus berkomitmen menjaga stabilitas politik dan keamanan pada Tahapan Pilkada Ulang dan PSU. Selain itu, Desk juga terus mengawal hingga dilaksanakannya pelantikan kepala daerah terpilih sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik," ujarnya.
Sementara itu, Menko Polhukam Budi Gunawan menekankan pentingnya netralitas aparatur negara dalam proses PSU. Netralitas ini tidak hanya berlaku bagi penyelenggara pemilu, tetapi juga bagi aparat keamanan, pejabat daerah, dan struktur birokrasi di semua level.
“Dalam pelaksanaan di lapangan, penegakan aturan dilakukan secara tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu kelancaran PSU maupun merusak kepercayaan publik terhadap hasilnya,” kata Budi Ginawan.
Di sisi lain, Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng), Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan pihaknya telah menyiagakan sebanyak 770 personel gabungan untuk mengamankan pelaksanaan PSU Pilkada di Kabupaten Barito Utara.
"Hal ini dilakukan agar memastikan pelaksanaan PSU Pilkada di Kabupaten Barito Utara berjalan aman, nyaman dan kondusif," tutur Iwan.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengajak masyarakat untuk berkomitmen kuat menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan PSU. Sabran juga mengungkapkan Pemprov Kalteng mengantisipasi berbagai hal yang bisa menganggu ketertiban keamanan di Barito Utara seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, maupun upaya disinformasi.
"Kami ingin Pilkada, PSU di Barito Utara berjalan dengan lancar, jujur dan adil sesuai dengan yang diharapkan masyarakat Barito Utara," tegasnya.
Selain aspek keamanan fisik, stabilitas juga dijaga melalui pengawasan informasi publik. Kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kominfo, dan patroli siber Polri ditingkatkan untuk mendeteksi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, maupun upaya disinformasi yang dapat memecah belah masyarakat atau menciptakan ketegangan sosial.
Pemerintah menegaskan bahwa PSU bukan hanya sekadar mekanisme koreksi, tetapi juga refleksi atas komitmen Indonesia terhadap demokrasi yang sehat dan akuntabel. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa diimbau untuk menjaga ketenangan dan memperkuat persatuan, demi kelangsungan demokrasi yang bermartabat.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
