Panglima TNI Gatot Nurmantyo akan segera pensiun pada maret 2018. Untuk itu Presiden Joko Widodo harus menyiapkan nama dari TNI AD, AU dan AL. Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB. Hasanuddin, DPR hanya menunggu nama dari Presiden Jokowi di acara
"Kami hanya menunggu," kata Hasanuddin pada Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh SETARA Institute di Bakoel Koffie, Cikini, Menteng, Jakarta, Kamis, 23 November 2017 lalu.
Selain itu, Hasanuddin menyarankan agar Panglima kedepan menjadi jatah TNI AU. Karena rotasi antarangkatan TNI harus terjaga. "Semua angkatan memiliki hak yang sama" katanya.
Namun, Akademisi Universitas Padjajaran Muradi mengingatkan agar Panglima TNI ke depan memperhatikan program poros maritim dan nawacita Pemerintahan Jokowi-JK.
Muradi mengingatkan agenda lain yang penting adalah restrukrisasi TNI. Maka Pergantian TNI harus dipercepat agar tidak menganggu kerja TNI yang digoyang isu politik. "Awal atau akhir bulan depan," katanya.
Bagi SETARA Institute, pergantian Panglima TNI harus segera. Karena Panglima harus independen dan jauh dari agenda politik praktis. "Fokus kerja jangan berpolitik," kata Ketua SETARA Institute Hendardi.
SETARA Institute akan mengawal proses pergantian Panglima TNI. Komitemen ini bahagian dari menjaga pemenuhan program SETARA. Diskusi Publik "Pergantian Panglima dan Akselerasi Reformasi TNI" menjadi salah satu komitmen menjaga TNI dari tindakan-tindakan politis.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
