Ilmu Politik [17] Konsep Properti dalam Ilmu Politik

Konsep Properti Sepanjang Abad

Sebagian besar dari kita memiliki gagasan yang adil tentang arti properti dan apa arti konsep memiliki properti. Namun, konsep properti adalah fenomena yang agak baru dalam sejarah umat manusia jika kita mempertimbangkan evolusi umat manusia dari zaman dahulu ke zaman sekarang.

Untuk memasukkannya ke dalam perspektif, hanya pada masa Renaissance dan Pencerahanlah para pemikir terkemuka datang dengan konsep properti sebagai sarana kepemilikan dan peran negara dalam mengatur penggunaan properti. Misalnya, di banyak negara sebelum era ini, konsep properti secara samar-samar didefinisikan di mana para raja dan pangeran biasa mengatur siapa yang memiliki berapa banyak dan di mana.

Selama Renaissance, konsep properti pribadi dikodifikasi di mana rata-rata orang dapat memiliki properti asalkan ia membayar kewajiban yang diperlukan dan pajak kepada negara. Konsep properti terkait erat dengan evolusi konsep negara bangsa, karena masing-masing identik dengan yang lain. Faktanya, tanpa payung perlindungan negara, konsep properti tidak memiliki makna.

Konsep Properti dalam Sistem Politik yang Berbeda

Beralih ke bagaimana konsep properti dipahami dalam sistem politik yang berbeda, hanya kapitalisme yang memberikan cara eksplisit kepemilikan properti dan hak atas tanah dengan imbalan pajak dan bea.

Di Uni Soviet dulu, yang merupakan negara komunis, tidak ada konsep kepemilikan pribadi dan semua yang dimiliki oleh negara.

Ini adalah kasus di Cina sampai baru-baru ini juga di mana liberalisasi ekonomi Cina dengan munculnya "Kapitalisme Merah" memungkinkan individu untuk memiliki properti dan pada saat yang sama bagi negara untuk mengatur kepemilikan.

Aspek kunci di sini adalah bahwa konsep properti dan hak kepemilikan tanah yang jelas adalah kunci misteri modal karena tanpa arahan yang jelas tentang siapa yang memiliki apa dan berapa banyak, tidak mungkin bagi kapitalis untuk meningkatkan modal dengan menjaminkan properti itu.

Tema ini akan dieksplorasi secara rinci dalam artikel selanjutnya. Cukuplah untuk menyatakan di sini bahwa kecuali ada mekanisme pengaturan yang mengawasi administrasi properti yang tepat, sistem kapitalis tidak akan dapat berfungsi dengan lancar.

Akhirnya, sudah menjadi norma akhir-akhir ini untuk mengatur penggunaan milik bersama atau apa anugerah alam bagi kemanusiaan.

Dengan kata lain, udara yang kita hirup, air yang kita minum, tanah yang tersedia, dan sungai dan laut tempat kita bergantung semua dikenal sebagai milik bersama dan karenanya, telah ada langkah bersama untuk memastikan bahwa mereka benar didistribusikan dan dicatat. Ini adalah tema lain yang akan kita jelajahi di artikel selanjutnya.
 
Kesimpulannya, seperti yang ditunjukkan sebelumnya, konsep properti adalah salah satu pilar yang menopang sistem kapitalis dan karenanya, adalah kepentingan negara untuk mengatur penggunaannya secara efektif.
 
***
Solo, Rabu, 12 Juni 2019. 10:36 pm
'salam kritis penuh cinta'
Suko Waspodo
suka idea
antologi puisi suko